Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kurios Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH) JURNAL TERUNA BHAKTI KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen ALUCIO DEI
Osian Orjumi Moru
Institut Agama Kristen Negeri Kupang
Religion Arts Humanities Education Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Mereposisi Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam Perspektif Iman Kristen Osian Orjumi Moru
JURNAL TERUNA BHAKTI Vol 2, No 2 (2020): Pebruari 2020
Publisher : SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN TERUNA BHAKTI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.388 KB) | DOI: 10.47131/jtb.v2i2.45

Abstract

The relationship between religion and state must be seen in terms of constructive and contextual relations. This means that the relationship between religion and the state is built on the basis of a common vision to create complete human life. This article is qualitative research literature using a descriptive analysis method about the political and national situation in Indonesia as a context for finding the relationship between religion and the state. Religion and the state are both servants of God in bringing prosperity and justice to all humanity. This framework of thinking has logical consequences in repositioning the relationship between religion and the state in a more inductive form based on historical facts and social realities of society. In the end, placing Pancasila as an empirical reality of Indonesian society was formed in the process of the nation's history. Pancasila was formed as an effort based on the common awareness of all components of the nation to harmonize religious values and national values that are different in the Indonesian-Indonesian framework. Abstrak Hubungan antara agama dan negara harus dilihat dalam kerangka hubungan yang konstruktif dan kontekstual. Hal ini berarti hubungan antara agama dan negara dibangun berdasarkan pada kesamaan visi untuk menciptakan kehidupan manusia yang seutuhnya. Artikel ini merupakan sebuah penelitian kualitatif literatur dengan menggunakan metode analisis deskriptif tentang keadaan politik dan nasional Indonesia sebagai konteks untuk mencari hubungan antara agama dan negara. Agama dan negara adalah sama-sama hamba Tuhan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan atas seluruh umat manusia. Kerangka berpikir tersebut membawa konsekuensi logis dalam mereposisi hubungan antara agama dan negara ke dalam bentuk yang lebih induktif berdasarkan fakta sejarah dan realita sosial masyarakat. Pada akhirnya menempatkan Pancasila sebagai suatu realita empiris masyarakat Indonesia yang dibentuk dalam proses perjalanan sejarah bangsa. Pancasila dibentuk sebagai upaya berdasarkan kesadaran bersama seluruh komponen bangsa untuk mengharmonisasikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan yang berbeda-beda dalam kerangka keindonesiaan.
Agama dan Politik: Perbandingan Sosio-Historis Antara Konteks Indonesia dan Kerajaan Israel Bersatu Osian Orjumi Moru
Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH) Vol 4 No 1 (2022): JIREH: Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Teologi Injili dan Kejuruan (STTIK) Kupang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37364/jireh.v4i1.76

Abstract

The purpose of this article is to describe various forms of formalization, interpretation, and concretization of the relationship between religious and political entities that are integralistic, intersectional, or secular in the context of Indonesia and the United Kingdom of Israel. The approach used to describe the above is a hermeneutic approach through literature study. The results of the study show that the relationship between religious and political entities, both in the context of the Indonesian state and the context of the United Kingdom of Israel is an intersectional and integralistic relationship. The model and the nature of these relations are clearly seen in the pattern and process of selecting the head of government, the elaboration of ideology and the basis of the state, such as in the formation of Pancasila and the J source, to the concretization of forms of community social interaction which are always related to socio-religious dynamics. At this point, although the state of Indonesia and the United Kingdom of Israel have different contexts and concepts of government, the relationship between religious and political entities is a form of reciprocal relationship and reflects the concept of idealistic culture. Tujuan penulisan artikel ini adalah mendesripsikan berbagai bentuk formalisasi, intepretasi, maupun konkretisasi hubungan antara entitas agama dan politik yang bersifat integralistik, intersectional, ataupun sekularistik baik pada konteks Indonesia maupun Kerajaan Israel Bersatu. Pendekataan yang digunakan untuk mendeskripsikan perihal di atas adalah pendekatan hermeneutik melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa relasi antara entitas agama dan politik baik pada konteks negara Indonesia maupun konteks Kerajaan Israel Bersatu merupakan relasi yang bersifat intersectional dan integralistik. Model dan sifat relasi tersebut terlihat jelas dalam pola dan proses pemilihan kepala pemerintahan, elaborasi ideologi dan dasar negara seperti dalam pembentukan Pancasila dan sumber Y, sampai pada bentuk-bentuk konkritisasi interaksi sosial masyarakat yang selalu berhubungan dengan dinamika sosial-keagamaan. Pada titik ini, meski negara Indonesia dan Kerajaan Israel Bersatu memiliki perbedaan konteks dan konsep pemerintahan, namun ralasi antara entitas agama dan politik menjadi bentuk relasi yang resiprokal dan mencerminkan konsep idealistic culture.
Israel dan Konflik Sosial: Kajian Sosio-Historis Terhadap 1 Raja-Raja 12:1-19 Osian Orjumi Moru
Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika Vol 4, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34081/fidei.v4i1.198

Abstract

Konflik sosial merupakan hal yang wajar dalam suatu proses sosial. Konflik sosial merupakan ciri khas yang menunjukan bahwa suatu masyarakat sedang mengalami proses perubahan secara dinamis. Konflik sosial yang ditata secara baik akan menghasilkan dampak yang baik, sebaliknya jika tidak maka konflik akan berakhir dengan kekerasan dan perpecahan. Hal inilah yang ditunjukan dalam kisah konflik yang tercatat dalam 1 Raja-raja 12:1-19. Kisah tersebut merupakan gambaran utuh dari peristiwa konflik yang tidak tertata dengan baik. Akibatnya, terjadilah kekerasan dan revolusi sosial yang berdampak luas bagi seluruh masyarakat Israel. Berdasarkan konsep dasar tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang sebab, bentuk dan akibat dari peristiwa konflik dalam kisah 1 Raja-raja 12:1-19. Tulisan ini juga bertujuan untuk menjelasan tentang relevansi kekinian yang dapat dipelajari dari kisah konflik sosial dalam 1 Raja-raja 12: 1-19. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis melalui studi kepustakaan untuk menghasilkan suatu kesimpulan penelitian terhadap kisah 1 Raja-raja 12:1-19. Hasil penelitian terhadap topik “Israel dan konflik sosial” menunjukan bahwa tindakan penindasan, ekploitasi dan diskriminasi diduga telah menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik sosial dan perpecahan masyarakat Israel.
Tradisi Elohis Dalam Tetrateukh Osian Orjumi Moru
KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen Vol. 1 No. 2 (2020): Kamasean : Jurnal Teologi Kristen
Publisher : Institut Agama Kristen Negeri Toraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.071 KB) | DOI: 10.34307/kamasean.v1i2.31

Abstract

The Elohist tradition is a collection of writings which play an important role in the making of the books of Tentrateuch. This tradition was created in the northern region during the social revolution of the northern kingdom of Israel under the new government led by Jerobeam I. Based on the background, this article is written to give a whole understanding about both concept and context of Elohist tradition through qualitative research by using hermeneutics approach and literature study. This article is systematically and comprehensively explaining about the connection between Elohist tradition with the effort to succeed and legitimize the power of elites in Northern Kingdom of Israel. This article also describes the reality that Elohist tradition is a kind of product which stresses the intimate connection between religion traditions with the social-political conditions in the Northern Kingdom of Israel in 930 until 722 B.C. Based on this concept, the Elohist traditon is written with the main major is related with social-religious propaganda either in the global and local diplomatic context.
Gaya Kepemimpinan Raja Daud: “Kajian Sosio-Historis Terhadap Gaya Kepemimpinan Raja Daud Di Kerajaan Israel Bersatu Berdasarkan Teori Kepemimpinan” Osian Orjumi Moru
Alucio Dei Vol 7 No 2 (2023): Alucio Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Teologi Duta Panisal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55962/aluciodei.v7i2.97

Abstract

Abstract This paper aims to describe the socio-historical study of King David's leadership style based on leadership theory. The method used in this article is a qualitative method with a hermeneutic approach. The various data obtained in this study were then processed using descriptive analysis techniques. The results of the study show that David's leadership in the United Kingdom of Israel can be classified into the great man theory. This is because David's leadership has a uniqueness that includes several important aspects, namely aspects of faith, tolerance, good moral values, quality obedience values, and consistent humanism. King David's leadership style can also be categorized as charismatic leadership. This leadership style can be seen in the pattern of practical control over monarchical power through the establishment of the priesthood sector, the revitalization of royal literary texts, the nationalization of customary law, and persuasive political-economic communication. Keywords: David; Leadership Style; The United Kingdom of Israel.
Keadilan sebagai imparsialitas koheren dalam tradisi penghapusan utang bangsa Yahudi: Proses dialektika trilateral bersama John Rawls dan Amartya Sen Osian Orjumi Moru
KURIOS Vol. 10 No. 2: Agustus 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Teologi Pelita Bangsa, Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30995/kur.v10i2.917

Abstract

Justice is one of the fundamental issues in human life. This fact has placed the issue of justice as one of the essential goals fought for in various dimensions of human life. One form of effort to fight for justice is establishing the tradition of debt forgiveness in the history of the Jewish people. Dialectically, the concept of justice in the debt forgiveness tradition is the most progressive and proportional compared to John Rawls and Amartya Sen's idea of justice. This concept of justice is referred to as coherent impartiality. The notion of justice as coherent impartiality has four principles that become its primary foundation. The four principles are the principle of local wisdom, the principle of proportional participation, the principle of procedure, and the teleological principle. These four principles become the basic principles of justice in the concept of coherent impartiality that can bridge the gap between the concepts of justice of closed impartiality and open impartiality based on the context of Jewish life. Justice as coherent impartiality emphasizes the balance between universal and contextual values of justice.   Abstrak Keadilan merupakan salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan umat manusia. Fakta tersebut telah menempatkan persoalan keadilan sebagai salah satu tujuan penting yang diperjuangkan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Salah satu bentuk usaha untuk memperjuangkan keadilan adalah pembentukan tradisi penghapusan utang dalam sejarah bangsa Yahudi. Jika dipercakapkan secara dialektis, konsep keadilan dalam tradisi penghapusan utang merupakan konsep keadilan yang paling progresif dan proporsional daripada konsep keadilan John Rawls dan Amartya Sen. Konsep keadilan ini disebut sebagai imparsialitas koheren. Konsep keadilan sebagai imparsialitas koheren memiliki empat prinsip yang menjadi fondasi utamanya. Empat prinsip tersebut yakni prinsip kearifan lokal, prinsip partisipan proporsional, prinsip prosedur, dan prinsip teleologis. Keempat prinsip itu menjadi prinsip dasar keadilan dalam konsep imparsialitas koheren yang dapat menjembatani kesenjangan antara konsep keadilan imparsialitas tertutup dan imparsialitas terbuka berdasarkan konteks kehidupan bangsa Yahudi. Keadilan sebagai imparsialitas koheren menekankan keseimbangan antara nilai-nilai keadilan yang bersifat universal dan kontekstual.  
Co-Authors