<![CDATA[DAS Moyo merupakan salah satu dari DAS prioritas dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014. Permasalahan DAS Moyo yang menjadi isu pokok adalah ketergantungan penduduk terhadap lahan yang cukup tinggi sehingga berdampak pada tingginya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, luasnya degradasi lahan dengan luasnya sebaran lahan kritis, pencemaran air sungai, kerusakan daerah tangkapan air dan perambahan lahan serta ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaannya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan DAS di DAS Moyo berdasarkan aspek sosial ekonomi kelembagaan. Penelitian ini dilaksanakan di DAS Moyo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Metoda yang digunakan adalah Pedoman Monev DAS P04 tahun 2009 dan Permenhut No. P.61 Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah (1) berdasarkan P 04 tahun 2009, DAS Moyo secara keseluruhan memberikan hasil sedang (skor 2,9). Aspek sosial kriteria sedang (skor 3,2), ekonomi masuk kriteria agak baik (skor 2,5) dan kelembagaan masuk kriteria sedang (skor 2,9) yang perlu mendapat perhatian khusus adalah tekanan penduduk yang memberikan kriteria jelek (skor 5), (2) berdasarkan P 61 tahun 2014, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Indeks Ketersediaan Lahan sangat tinggi, ini menunjukkan bahwa masih banyak tersedia lahan untuk lahan pertanian dan tingkat kesejahteraan penduduk buruk dilihat dari jumlah Kepala Keluarga miskin dan Kepala Keluarga total.]]>
