Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Politik Masyarakat Indonesia
Wawan Ichwanuddin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH PADA PEMILU 2014 RR Emilia Yustiningrum; Wawan Ichwanuddin
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.533

Abstract

Gagasan utama kajian ini adalah untuk memahami kecenderungan partisipasi politik dan perilaku memilihpada pemilu 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut ada tiga yaitu faktor sosiologis, psikologis,dan pilihan rasional terhadap perilaku memilih pemilih Indonesia. Kajian ini juga memetakan faktor yang palingmempengaruhi partisipasi politik dan perilaku memilih dalam pemilu 2014 lalu.Kata Kunci: partisipasi politik, perilaku memilih, pemilu 2014, faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor pilihanrasional
ABSENNYA POLITIK PENGAWASAN DPR ERA REFORMASI Wawan Ichwanuddin
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i2.233

Abstract

Tiga Pemilu pasca-Soeharto telah menghasilkan DPR yang lebih dinamis dibandingkan DPR di era Orde Baruterutama pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Lebih dari tiga puluh usulan interpelasi dan angket telah diajukanoleh DPR. Terdapat sejumlah alasan di belakang antusiasme anggota DPR dalam menggunakan hak interpelasidan angket. Pertama, DPR memiliki keterbatasan kemampuan untuk memaksimalkan pengawasan melalui skemadengar-pendapat dengan pemerintah. Keahlian anggota DPR dan staf ahli mereka tidak sepadan dengan keahlian yangdimiliki oleh pemerintah didukung oleh staf yang lebih kompeten. Lebih dari itu, anggota DPR bisa j adi beranggapanbahwa fungsi pengawasan mereka diukur dari penggunaan hak-hak tersebut. Kedua, upaya penggunaan hak angketdan interpelasi oleh anggota DPR merupakan bagian dari strategi politik partai politik di DPR untuk meningkatkanposisi tawar dengan pemerintah, terutama menarik perhatian media massa dan publik. Namun, pengawasan DPRtersebut tidak dibarengi dengan “pengawasan politik” yang diperlihatkan dengan pengabaian fungsi utama DPRsebagai legislator. Pola hubungan DPR dan Presiden cenderung bermuara pada perebutan legitimasi.Kata kunci: Fungsi pengawasan, DPR, hak angket, hak interpelasi.
POLA DAN KECENDERUNGAN STUDI KONFLIK DI INDONESIA : Analisis terhadap Studi Kekerasan pada Kasus Aceh dan Ambon Wawan Ichwanuddin
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.485

Abstract

Post Soeharto Indonesia is not only characterized by a democratic transition but also the outbreak oflargescale violent conflicts in various regions Beyond the destruction ofproperty the wave ofconflict in many regionshas also claimed thousands of lives andforced more than 1 3 million others into refugees This phenomenon inspires the emergence ofinitiativesfrom various parties to engage directly seek conflict resolution and buildpeaceSome ofthem contribute through a series ofscientific studies to analyze the causes and alternative resolutions ofthe conflicts This article presents the results ofa review to conflict studies conducted in the case ofMaluku andAceh There are three issues that are thefocus ofanalysis in this article namely the causes ofviolence roles andrelationships between parties and the conflict resolutions
PENGAWASAN DPR DAN POLITIK KARTEL ERA REFORMASI: STUDI KASUS INTERPELASI DANANGKET TAHUN 1999?2011 Wawan Ichwanuddin
Masyarakat Indonesia Vol 38, No 2 (2012): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v38i2.646

Abstract

Using Katz and Mairs perspective on the political cartel, this paper describes thereality of legislative oversight in the reformation era. This perspective explains thatpolitical parties are increasingly dependent on the state resources. Consequently, therelationship between political parties in the legislature and the voters they represent isweakened. The quantity of oversight conducted by the parliamentduring the reformation era does not necessarily indicate the quality of the representation. The process andoutcome of the inquiries and interpellations proposed in the parliamentrepresent theinterests of the parties rather than that of the people. The competition in the parliamentis merelya political bargaining mechanism among political parties, particularly to getaccess to the public resources. With costlycampaigns, all parties arehighly dependenton the state finances. There are various corruption cases involving politicians fromdifferent parties, which are evidenced of the phenomenon of political cartel.Keywords: legislative oversight, DPR, Era Reformasi, eartelization
Co-Authors RR Emilia Yustiningrum