Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Politik Masyarakat Indonesia
Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Unknown Affiliation
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA PENGGABUNGAN DAERAH Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.466

Abstract

The implementation of regional government splitting or proliferation in Indonesia has created many acuteproblems in the local level Meanwhile amalgamation of local government as clearly stated in the regulationis considered as being impossible implemented by the central government itself Government is concerned thatamalgamation policy will only bring turmoil in the region This study explores both society s understanding andgovernment s strategy regarding the possibility of local government amalgamation in Indonesia This study alsomaps both driving and inhibiting factors of the amalgamation policy implementation in Indonesia This studyshows that both elite and people in the study areas do not have an understanding ofconcepts about the benefits ofamalgamation as an alternative policy of regional arrangement
PEMEKARAN DAERAH DAN PERSOALAN GOVERNABILITY LOKAL DI INDONESIA Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i1.510

Abstract

The implementation of regional government splitting or proliferation in Indonesia has created many acuteproblems in the local level These problems refer to local ungovernability problem ofgovernability This paperargues that the problem oflocal governability caused by proliferation policy occurs in both governing and governed The weakness ofcivil society marked by lessening of its participation is an indicator of diminishing consentof society Meanwhile corruption bureaucratic and political rent seeking are indicators of the weaknesses ofgoverning capacity
POLITIK KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.452

Abstract

Dana otonomi khusus untuk Papua yang meningkat jumlahnya setiap tahun selama hampir sepuluh tahundalam kenyataannya tidak mampu membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua Hal ini mengakibatkan masyarakat lokal Papua menganggap bahwa otonomi khusus sebagai kompensasi dari separatisme tidakberpengaruh signifikan bahkan bisa dikatakan gagal Paper ini berupaya membuktikan bahwa kegagalan distribusidana otonomi khusus di Papua tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kapasitas pemerintah lokal namun jugakurangnya political will dari pemerintah pusatKata kunci Papua otonomi khusus pemerintah lokal pemerintah pusat
PROBLEMATIKA PERAN GANDA GUBERNUR DI DAERAH OTONOMI KHUSUS Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i2.232

Abstract

Dinamika sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang menyertai demokratisasi di Indonesia turut mengubah peran gubernur sebagai lembaga yang memainkan peran sentral dalam hubungan pusat-daerah. Meskipun gubernur memiliki peran ganda, baik sebagai wakil pemerintah pusat maupun wakil daerah, posisi ini tampak ambiguketika kabupaten/kota memiliki kekuasaan juga untuk mengatur daerahnya secara otonom. Pemberian otonomi danotoritas yang besar di samping pemilihan kepala daerah secara langsung di tingkat provinsi dan kabupaten/kotaturut berkontribusi pada ambiguitas peran ganda gubernur. Persoalan yang dihadapi gubernur diasumsikan sangatkompleks di daerah otonomi khusus, meskipun penekanan titik berat otonomi berada di tingkat provinsi.Kata kunci: gubernur peran ganda problematika, desentralisasi, otonomi khusus.
ELASI KEKUASAAN GUBERNUR DENGAN BUPATI/WALI KOTA: STUDI KASUS BALI, KALIMANTAN BARAT, DAN JAWA TENGAH Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.221

Abstract

Dinamika sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang mengikuti demokratisasi di Indonesia berkontribusipada pembahan peran gubernur sebagai suatu lembaga yang memainkan peran penting di dalam hubungan pusatdaerah. Meskipun gubernur memiliki dua peran strategis, baik sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusatmaupun sebagai perwujudan dari kepentingan lokal, posisi ini tampak ambigu ketika kabupaten/kota juga memiliki kekuatan politik untuk mengatur daerahnya secara otonom. Persoalannya, pemberian otonomi dan kekuasaanyang luas disamping penyelenggaraan pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berkontribusi padaperseteman antar-gubemur-bupati/wali kota yang tidak ada hentinya.Kata kunci: desentralisasi, otonomi daerah, gubernur, bupati, wali kota, konflik, peran ganda.
PROBLEM DEMOKRATISASI DALAM DESENTRALISASI ASIMETRIS PASCAORDE BARU Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Masyarakat Indonesia Vol 38, No 2 (2012): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v38i2.647

Abstract

The special autonomy status, which is given to Aceh, Papua, Jakarta, and Yogyakartahas not resulted ina better decentralization implementation. Disputable design ofspecial autonomy and lack of capacity of local government have caused significantproblemon local democratization, especially in Aceh and Papua. This paper arguesthatlocal democratization problem existsbecause institutional design of local politics isdetermined by the central governmentrather than builtas a response to local needs. Thepolitical-economy discrimination in Aceh and Papua, for instance, are likely causedby incompatibility between the roleof province as principal point of special autonomyand the direct local-head elections. Meanwhile, democratic label which is attached toprovince autonomy could not assure political participation and deliberation of localinstitutions to the lowest level of government. In this case, political decisions arepotentially controlled only by a certain group of political elites at the provincial level.Keywords: special autonomy status, Aceh, Papua, local institutions
Co-Authors