Esty Ekawati
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

KOALISI PARTAI ISLAM DI INDONESIA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 Esty Ekawati
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.524

Abstract

Political coalition is a necessity for a state, like Indonesia, that using multiparty system. Coalition is a mustsince the election could not provide a majority in a parliament. Some factors have determined the parties’ politicalbehavior in Indonesia and present two factors that would determine why were the coalition of Islamic political partiesdifficult to realize in the 2014 Presidential election. Firstly, political pragmatism has made Islamic polical partybecome cartel party in which party become agent of the state and employs the resources of the state to ensure thesurvival of the party. Secondly, Islamic political parties do not have popular figures against Prabowo and Jokowi.Keywords: political party, general election, coalition.
DARI REPRESENTASI POLITIK FORMAL KE REPRESENTASI POLITIK NON-ELEKTORAL Esty Ekawati
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.205

Abstract

Demokrasi dewasa ini selalu dikaitkan dengan representasi karena pada dasarnya perkembangan demokrasiperwakilan adalah prinsip yang harus ditegakkan di dunia modern. Konsep representasi secara sederhana dapatdiartikan sebagai “menghadirkan yang tidak hadir”. Namun arti ini menimbulkan keraguan dari para ahli dan dalamperkembangannya mencoba menajamkan konsep ini menjadi sebuah teori. Isu-isu kontemporer mengenai representasi politik dalam kerangka demokrasi perwakilan yang mengarusutamakan pemilu, tidak serta merta mampumenjawab persoalan di masyarakat seperti keterwakilan kelompok minoritas, perempuan dan fenomena representasinon-elektoral yang juga menjadi persoalan penting untuk dikaji.Kata Kunci: Demokrasi, Representasi Formal, Representasi non-elektoral.
Institusionalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pasca Pemilihan Umum 2009 Esty Ekawati
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.113 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v2i1.500

Abstract

Pelembagaan partai politik merupakan suatu upaya menjadikan partai itu solid. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah salah satu partai yang lahir di era reformasi dan dalam perjalanan sepuluh tahun pertama mengalami tiga kali konflik internal yang berujung dengan perpecahan. Pasca pemilu 2009, PKB melakukan pembenahan struktural dan pelembagaan partai melalui pemantapan ideologi, kaderisasi dan rekrutmen, dan menciptakan kohesivitas atau soliditas partai dengan membangun kembali komunikasi dan silaturahmi dengan pihak-pihak yang merupakan konstituen potensial PKB.
PENERAPAN KEBIJAKAN AFIRMASI DAN POLA REKRUTEMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA PEMILU 2009 ESTY EKAWATI
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 1, No 1 (2015): Penelitian
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.787 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v1i1.59

Abstract

Penelitian ini diarahkan oleh perempuan di bawah perwakilan di parlemen setelah reformasi politik pada tahun 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai politik yang telah mengikuti tiga kali pemilu setelah reformasi. Partai ini diprakarsai oleh PBNU dan memiliki banyak massa dari masyarakat nahdliyyin, yang mereka memiliki perspektif patriarki menempatkan perempuan dalam agenda politik. Sebagai hasil dari perspektif patriarki, posisi perempuan dalam politik masih dalam direpresentasikan dalam struktur partai dan juga dalam tubuh parlemen. Penelitian ini juga dilakukan untuk menjawab bagaimana PKB mengadopsi langkah tegas untuk meningkatkan representasi politik kaum perempuan dalam proses rekrutmen politik dan bagaimana calon dalam pemilu 2009 harus dilakukan. Selain itu, dalam penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana posisi elit PKB menentukan nomor urut dan daerah pemilihan.
PENERAPAN KEBIJAKAN AFIRMASI DAN POLA REKRUTEMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA PEMILU 2009 ESTY EKAWATI
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 1, No 1 (2015): Penelitian
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.97 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v1i1.67

Abstract

Penelitian ini diarahkan oleh perempuan di bawah perwakilan di parlemen setelah reformasi politik pada tahun 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai politik yang telah mengikuti tiga kali pemilu setelah reformasi. Partai ini diprakarsai oleh PBNU dan memiliki banyak massa dari masyarakat nahdliyyin, yang mereka memiliki perspektif patriarki menempatkan perempuan dalam agenda politik. Sebagai hasil dari perspektif patriarki, posisi perempuan dalam politik masih dalam direpresentasikan dalam struktur partai dan juga dalam tubuh parlemen. Penelitian ini juga dilakukan untuk menjawab bagaimana PKB mengadopsi langkah tegas untuk meningkatkan representasi politik kaum perempuan dalam proses rekrutmen politik dan bagaimana calon dalam pemilu 2009 harus dilakukan. Selain itu, dalam penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana posisi elit PKB menentukan nomor urut dan daerah pemilihan.