Sarah Nuraini Siregar
Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Polisi Sipil dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian Sarah Nuraini Siregar
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.720

Abstract

AbstrakParadigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.Kata Kunci : Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu Pelanggaran HAM
PROBLEMATIKA PROFESIONALISME MILITER ERA REFORMASI: “Studi Kasus Keterlibatan TNI pada Pilkada Kepulauan Riau Tahun 2015 dan Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018” Sarah Nuraini Siregar
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 6, No 1 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v6i1.32047

Abstract

Kritik terhadap profesionalisme TNI, khususnya dalam kontestasi politik pilkada, semakin menguat saat dekade kedua reformasi. Kritik ini berdasarkan fenomena TNI yang cenderung terlibat dalam Pilkada Kepulauan Riau 2015 dan Sumatera Utara 2018. Tujuan artikel ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa keterlibatan militer pada kedua pilkada tersebut hingga menyebabkan kritik profesionalisme TNI muncul. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus pada dua pilkada tersebut. Data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dari dokumen dan pemberitaan yang relevan. Lalu data-data yang menunjang analisis berasal dari referensi ilmiah pada  topik profesionalisme militer. Peneliti melakukan validasi data melalui tehnik triangulasi, yaitu menguji data-data yang diperoleh melalui kombinasi beberapa sumber data lainnya. Dari dua pilkada tersebut, keterlibatan militer terjadi pada mobilisasi anggota TNI dan pernyataan eksplisit pencalonan diri dalam pilkada oleh perwira TNI aktif di depan publik. Hasil studi menyatakan reformasi militer di Indonesia yang belum optimal telah menimbulkan masalah dalam membangun profesionalisme TNI. Ini terjadi karena keengganan elit sipil dalam mendorong profesionalisme TNI agar steril dari politik. Lalu aspek regulasi yang mudah dalam menerjemahkan aturan keterlibatan TNI dalam pilkada melalui landasan pengamanan, serta budaya militer pada individu militer. Budaya ini menyebabkan militer belum konsisten menjauhkan diri dari pragmatisme politik.