Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Politik
Ganewati Wuryandari
Unknown Affiliation
Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN LINGKUNGAN HIDUP Ganewati Wuryandari
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.482

Abstract

Environmental issue has become an important topic in today s internationalpolitical dynamics Environmentaldegradation cause byphenomenon ofglobal warming and climate change has become a serious globalproblem Inthe future the continuing of the problems may befar reaching impact on sustainability of the lives and survivalofall people in the world Therefore the environment issues is supposed to be reflected in state policy which noexception in Indonesia sforeign policy International cooperation is a rational solutionforfinding the way out oftheexisting environmentalproblems In the terms of cooperation states which represented by government is not only thedriving actors in the stage but there are other actors such as NGOs international organizations and multinationalcompanies MNCs that take part in managing the environmental crisis This study examines Indonesian foreignpolicy in addressing environmental issues especially global warming and climate change This studyfocuses itstime limitfrom 1972 until 2009 This study is qualitative research with its data is obtained through literature andfield research The result ofthis study shows that although Indonesian government shows its commitment to environmental issues in theforeignpolicy this study underlines the contradiction between rhetoric and implementationThis contradiction reflects dilemma ofrealism and idealism in Indonesiaforeign policy
MENELAAH POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENYIKAPI ISU PERDAGANGAN MANUSIA Ganewati Wuryandari
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.462

Abstract

Human trafficking remains one of the serious problemsfor Indonesia It reflects the problem oftrafficking asit is a source transit and destination state This demands stronger and more active measuresfrom the governmentto prevent and eliminate this problem How the Indonesian foreign policy to tackle the issue is the main focuss of this paper Indeed Indonesia has carried out multiple efforts to prevent and eradicate trafficking through itspolicydiplomacy and international cooperations However the problem oftrafficking continues to grow Its efforts there fore did notfully success This paper argues that human trafficking is not only a matter offoreign policy Addressing the root causes oftrafficking is also important to prevent and eradicate trafficking especially considering thedomestic and global natures of the problem
Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional Di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan Siswanto Siswanto; Ganewati Wuryandari; Nanto Sriyanto; Mario Surya Ramadhan; Rizka Fiani Prabaningtyas
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.693

Abstract

ABSTRAKTulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an  mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembirakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa  kerja sama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (asymmetric power relations) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (bargaining position) masing-masing negara dalam memperjuangankan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (nasional power) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (middle power) bisa menjadi insturmen strategi dalam menghadapi Tiongkok. Keberadaan  sebagai kekuatan menengah didasarkan pada pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilaku politiknya dalam hubungan internasional sebagai inisiator diplomatik dalam mewujudkan stabilitas/keamanan dan perdamaian di kawasan.  Akhirnya, sebagai penutup bahwa tulisan ini diharapkan akan memberi masukan terhadap arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok sehingga lebih memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok di tengah-tengah ketidak seimbangan kekuatan tersebut.Kata kunci: Politik luar negeri, ketidakseimbangan kekuatan, kepentingan nasional
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ISU TERORISME INTERNASIONAL Ganewati Wuryandari
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.202

Abstract

Terorisme bukan isu baru namun menjadi salah satu isu yang semakin penting dalam kebijakan luar negeriIndonesia. Perang global melawan terorisme memperoleh legitimasi dan dukungan yang semakin meluas darimasyarakat internasional terutama setelah terjadi tragedi 11 September 2001 di New York. Keterlibatan Indonesia dalam perang melawan terorisme ini tidak hanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai bagian masyarakatinternasional untuk secara bersama-sama memerangi terorisme, melainkan juga demi memenuhi kepentingannasionalnya. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam penanganan isu ini sangat mengedepankan kerja sama dengannegara-negara lain baik bilateral, regional dan multilateral. Namun demikian, kerja sama internasional yang terkaitdengan penanganan isu terorisme internasional harus dicermati karena sangat diwarnai oleh perspektif pihak-pihakyang berkepentingan. Tulisan ini menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam forum bilateral, regional danmultilateral mengenai isu terorisme internasional.Kata Kunci: kebijakan luar negeri, terorisme internasional, kerja sama internasional.
“MENEROBOS BATAS” NELAYAN INDONESIA DI PERAIRAN AUSTRALIA: PERMASALAHAN DAN PROSPEK Ganewati Wuryandari
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i1.188

Abstract

Tulisan ini mengkaji isu nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia yang telah berulangkalimenimbulkan persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) dan notakesepakatan Indonesia-Australia atau MoU Box 1974 sesungguhnya telah memberikan jaminan hukum atas hakpenangkapan ikan tradisional oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia yang telah merekalakukan secara turun menurun sejak sekitar abad 17. Namun fakta empiris memperlihatkan adanya praksis berbeda.Nelayan-nelayan tradisional Indonesia tersebut masih menghadapi hambatan dalam melaksanakan hak perikanantradisionalnya akibat perbedaan penafsiran hak penangkapan ikan tradisional dan perubahan kawasan area yangdisepakati dalam MoU Box oleh pihak Australia. Dengan menggunakan perspektif dari Indonesia, kajian inidimaksudkan untuk memahami persoalan tersebut sebagai bahan pijakan untuk mencari solusi atas permasalahantersebut. Persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Tidak saja untuk kepentingan menjagahubungan bilateral Indonesia-Australia, tetapi yang jauh lebih penting adalah untuk memberikan jaminan keamanandan kesejahteraan nelayan-nelayan tradisional kita.Kata Kunci: Indonesia, Australia, UNCLOS, MoU Box, nelayan tradisional.
Co-Authors Mario Surya Ramadhan Nanto Sriyanto Rizka Fiani Prabaningtyas Siswanto Siswanto