Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Politik Masyarakat Indonesia
Indriana Kartini
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un Indriana Kartini
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i1.752

Abstract

Abstrak Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani oleh dua pemimpin Korea, Moon Jae-in dari Korea Selatan dan Kim Jong-un dari Korea Utara menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjan Panmunjom. Berdasarkan analisis melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa persamaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya di tahun 2000 dan 2007, namun yang perlu digarisbawahi adalah kenyataan bahwa kedua negara Korea masih memiliki keinginan untuk menciptakan rezim perdamaian. Meskipun dalam mewujudkan hal tersebut masih diperlukan keterlibatan dua negara sekutu masing-masing negara Korea, yakni AS dan Cina. Kata Kunci : Deklarasi Panmunjom, perdamaian Korea, Korea Selatan, Korea Utara, Moon Jae-in, Kim Jog-un 
HIZBUT TAHRIR INDONESIA AND THE IDEA OF RESTORING ISLAMIC CALIPHATE Indriana Kartini
Masyarakat Indonesia Vol 41, No 1 (2015): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v41i1.238

Abstract

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan salah satu cabang dari organisasi internasional, Hizbut Tahrir. HTI menyebarkan agendanya dengan menekankan pada kewajiban bagi Muslim untuk menciptakan kembali kekhalifahan Islam mengingat HTI meyakini bahwa hal itu merupakan jalan utama untuk mengagungkan Islam sebagai kekuatan dominan. Studi ini berargumen bahwa keinginan HTI untuk menciptakan kembali kekhalifahan Islam bertentangan dengan ide negara kebangsaan di Indonesia. Dasar kerangka teori studi ini adalah bagian dari dimensi politik-agama dalam hubungan antarbangsa. Studi ini menggunakan analisis historis untuk memahami perdebatan antara ide sistem khalifah dan negara bangsa dengan menganalisis ide HTI mengenai pembentukan kembali khilafah Islam. Analisis menunjukkan bahwa ketegangan antara HTI dengan elemen lain dalam masyarakat Indonesia berkaitan dengan pengaturan negara melambangkan kompetisi yang berkelanjutan antara kelompok Islamis dan nasionalis.Kata Kunci: Khilafah Islam, negara bangsa, Hizbut Tahrir Indonesia
DINAMIKA KEHIDUPAN MINORITAS MUSLIM DI BALI Indriana Kartini
Masyarakat Indonesia Vol 37, No 2 (2011): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Kedeputian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmi.v37i2.635

Abstract

The history of Islam can be traced back almost in all regencies in Bali, suchas Denpasar City, Badung, Buleleng, Jembrana, Gianyar, Tabanan, Bangli,Karangasem and Klungkung. In this regard, the existence of Balinese Muslimhas also enriched the discourse of Islam-Hindu society in Bali. The relationship between Balinese Muslim and Hindu communities is relatively harmonic since the Kingdom era, despite some social and economic problems between both communities. This article examines the dynamics of Balinese Muslim community in some regencies. It analyses how Balinese Muslim build and preserve their religious identity in the middle of Hindu majority. In addition, this article examines the dynamics of relationship between Balinese Muslim and Hindu, including some problems faced by Balinese Muslims regarding the implementation of Ajeg Bali discourse. The social and economic problems are not only big challenges for Balinese Muslim and Hindu community to respect, understand and shared, but also for local government to solve those problems together with both communities. The latter may preserve unity between religious communities in Bali which has been built up since hundred years ago. This article recommends that local government policies should not only considered majority rights but also considered minority rights of Balinese Muslims.Keywords: minority, ethnicity, identity, collective discrimination
Co-Authors