Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : PRIVATE LAW

URGENSI PEMBANGUNAN SMELTER OLEH PERUSAHAAN TAMBANG DI INDONESIA SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Damayanti, Chyntia; Pratama, Kartika Sari Dian
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIndonesia is a country rich in natural resources. Among them is the mineral and coal mining companies managed by domestic and foreign mining companies. During the mining results only in the export of unprocessed state. The government then issued Law Number 4/2009 on Consider Mineral and Coal which mandates the importance of refining the processing of metallic minerals. Therefore, the government requires mining companies to establish a smelter which aim to provide value-added metallic minerals before export. With the company’s smelter at a mine in Indonesia is expected to provide an increase to investment in the country. AbstrakIndonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Diantaranya adalah mineral dan batubara yang dikelola oleh perusahaan tambang dalam negeri maupun perusahaan tambang asing. Selama ini hasil tambang tersebut hanya di ekspor dalam keadaan yang belum diolah. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamanatkan mengenai pentingnya melakukan pengolahan pemurnian pada mineral logam. Oleh karena itu pemerintah mewajibkan perusahaan tambang untuk mendirikan smelter yang tujuannya memberikan nilai tambah pada mineral logam sebelum di ekspor. Dengan adanya smelter pada perusahaan tambang di Indonesia diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap investasi dalam negeri.
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN DENGAN CV. METRO JAYA DALAM PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS JALAN LINTAS DESA LUMBU KECAMATAN KUTOWINANGUN Damayanti, Chyntia; Imanullah, Najib; pranoto, pranoto
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam pengaturan hak dan kewajiban antara kepala bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. Metro Jaya selaku penyedia jasa. Untuk tercapainya penulisanhukum ini, digunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sedangkan sumber data yang digunakanadalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari para pihak dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, dengan model analisis interaktif sebagai teknikanalisis data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan pengaturan hak dan kewajiban antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia jasa pada dasarnya sudah memenuhi asas proporsionalitas, namun dalam perumusan isi kontrak belum diterapkan. Kontrak kerja konstruksiideal berbasis Asas Proporsionalitas seharusnya mengatur pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsinya dari proses tahapan prakontraktual, pelaksanaan kontrak hingga pasca kontraktual.