Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Tatapamong Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial
Danny Permana
Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA BANDUNG Suatu Telaahan Kritis pada Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Danny Permana
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1156

Abstract

Kinerja Satpol PP Kota Bandung dalam menegakkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan reklame di Kota Bandung. Esensi penting dalam penelitian ini, yaitu terselenggaranya reklame sebagai estetika kota yang mampu memberikan warna dan bentuk keindahan kota yang dapat dinikmati oleh publik secara luas. Untuk menciptakan estetika dalam penyelenggaraan reklame diperlukan keberadaan Satpol PP dalam menegakkan peraturan walikota dimaksud dalam rangka menjaga dan mengendalikan dari bentuk-bentuk penyelenggaraan reklame yang menyimpang. Dimana beberapa indikator yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dimaksud, yaitu terkait dengan kemampuan, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang dilakukan, dan hubungan dengan organisasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriftif Adapun analisis data kualitatif dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja satpol PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan reklame di Kota Bandung kurang optimal dimana kemampuan sarana dan prasarana pendukung operasional penertiban reklame kurang memadai, motivasi para anggota Satpol PP yang melaksanakan tugas penertiban tidak memiliki daya dukung anggaran yang memadai, dukungan yang diterima oleh anggota Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan reklame di Kota Bandung rendah, keberadaan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas tidak mendapatkan dukungan penuh, dan masih terdapat ego sentris dalam pelaksanaan tugas dimana hubungan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) masih terkesan parsial. Kata kunci: kinerja, Satpol PP, Peraturan Wali Kota Bandung
MODEL KEPEMIMPINAN MASA DEPAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIPIL DAN MILITER Danny Permana
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.394

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan Model Kepemimpinan Masa Depan Indonesia dari Perspektif Sipil dan Militer. Gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi struktur di bawahnya. Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya calon pimpinan atau calon presiden dari kalangan militer dan sipil. Dimana karakter kepemimpinan yang dipelajari oleh calon pemimpin dari militer adalah karakter kepemimpinan militer, bukan karakter kepemimpinan sipil. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dengan cara observasi pustaka, dan untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan analisis deduktif. Hasil penelitian ini antara lain bahwa tipe kepemimpinan harus terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi. Ciri pemimpin yang berangkat dari kalangan sipil dianggap lebih merakyat melihat kondisi di Indonesia yang sedemikian majemuk dengan masyarakatnya. Jadi orang sipil lebih fleksibel karena berasal dari masyarakat sipil, sedangkan model kepemimpinan dalam perspektif militer di suatu negara adalah kepemimpinan yang berada di bawah kewenangan dan kepentingan dominasi institusi militer dan / atau negara yang menggunakan prinsip-prinsip disiplin yang kuat. . Otokrasi adalah sifat seorang pemimpin, berbeda dengan otokrasi yang merupakan sistem pemerintahan. Ketika situasi membutuhkan pemimpin dengan tipe otokratis, pemimpin harus otokratis. Penerapan dari kombinasi jenis kepemimpinan sipil dan militer, peran masyarakat umum juga penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi dalam memilih calon pemimpin nasional, yaitu pemimpin yang visioner dan pro rakyat, tetapi tetap memiliki sikap yang tegas, konsisten dan memiliki komitmen, baik dari masyarakat sipil maupun yang berlatar belakang militer.
STRATEGI BKPSDM KOTA BANDUNG DALAM MENJAGA KINERJA PEGAWAI PADA MASA PANDEMI Danny Permana
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i1.957

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Strategi Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam menjaga kinerja Pegawai di masa pandemi Corona Virus Diseases-19. Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung melakukan penyesuaian untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Bandung berkaitan dengan kinerja Pegawai Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan melakukan telaah kritis terhadap budaya kerja normal baru Aparatur Sipil Negara pada masa pandemi di Kota Bandung. Hasil penelitian disimpulkan adanya upaya tindakan praktis dalam mendukung kinerja aparatur di Kota Bandung melalui penerapan protocol kesehatan, menjaga produktivitas kerja dan penegakkan disiplin.
Political Dynasties in the Government System in Indonesia Danny Permana
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 3 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 12
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i3.29460

Abstract

There are many phenomena where politicians try to perpetuate their power through political dynasties, especially in local government. This is worrying, considering that the abuse of power will be easier with the political elite consisting of their own families. This research will then look at how political dynasties can occur in the Indonesian government system. This research will be carried out using a descriptive qualitative approach. The data used in this research was obtained through the literature study method. The results of this research then found that several factors cause political dynasties to occur in Indonesia. The first factor is Indonesian society which is plural, so individual political behavior is strongly influenced by social, economic, psychological, historical, political, and cultural factors. Another factor is that candidates who have charisma and popularity will provide great opportunities and make it easier for other family members to run for office in society.
Analysis of the Existence of the Corruption Eradication Commission in Handling Corruption in Indonesia Danny Permana
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 10
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i1.29959

Abstract

Corruption is a serious problem in Indonesia. Therefore, efforts need to be made to eradicate corruption properly. The Corruption Eradication Commission (KPK) plays a pivotal role in combating corruption. This study seeks to examine the methods employed by the KPK in its anti-corruption endeavors. It will utilize a descriptive qualitative methodology, drawing upon a range of prior research findings and literature reviews as its data sources. The results of this research then found that there are various obstacles in fighting corruption. Therefore, there is a need for cooperation between state institutions in eradicating corruption. This can be done through coordination or preparing work protocols. Then, to increase the credibility of state institutions in eradicating corruption, this can be done by increasing transparency and budget management, strengthening accountability and independence, and increasing public participation in eradicating corruption.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Danny Permana
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 21 No. 2 (2023): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v21i2.171

Abstract

Abstract This research was made because of the need to optimize the role of local government towards flood disaster risk management in Bandung Regency. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies, the main informants are officials at BPBD Bandung Regency. Based on the results of this study, it was found that BPBD Bandung Regency carried out a form of community capacity building in the form of socialization to the community about flood management, and providing early warnings. Strategising with other agencies to assist in directly executing the programme. There is a programme as a means of communication that is being developed, namely empowering and coordinating with community groups such as scout members and disaster preparedness cadets to assist the community in disaster risk management. So to streamline performance and coordination between stakeholders, BPBD acts as a means of conflict resolution, or in this case it can be a misunderstanding or miscommunication. Keywords: Role of Government, Risk Management, Flood Disaster. Abstrak Penelitian ini dibuat karena perlunya optimalisasi peran pemerintah daerah terhadap penanggulangan risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, informan utama adalah aparatur di BPBD Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa BPBD Kabupaten Bandung melakukan bentuk peningkatan kapasitas masyarakat berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan banjir, dan memberikan peringatan dini. Berstrategi dengan instansi lain untuk membantu dalam mengeksekusi program secara langsung. Adanya Program sebagai sarana komunikasi yang sedang disusun yaitu memberdayakan dan berkoordinasi dengan kelompok masyarakat seperti anggota pramuka dan taruna siaga bencana untuk membantu masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana. Maka untuk mengefektifkan kinerja dan koordinasi antar stakeholder tersebut BPBD berperan sebagai sarana penyelesaian konflik, atau dalam hal ini dapat berupa kesalahpahaman atau miskomunikasi. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Penanggulangan Risiko, Bencana Banjir
Co-Authors