Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Jurnal Konstitusi
M. Zainul Abidin
Kementerian Keuangan Jl. Wahidin 1, Jakarta Pusat 10710
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara M. Zainul Abidin
Jurnal Konstitusi Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.529 KB) | DOI: 10.31078/jk1024

Abstract

The aims of  this  research  was  first,  examining  the  harmony  of  the  policy  of fuel subsidy in the State  Budget  Law  based  on  the  1945  Constitution  of  the Republic of Indonesia and second, observing the subsidy policy  can  be  taken under Article 33 and 34 of the Constitution. This research used the literature studies. Data obtained from literature studies  were  discriptively  and  qualitativly  analyzed  used  by  the  laws  and  public  finance   theories. It was concluded that the allocation policy of fuel subsidy in the budget in accordance with Article 23 paragraph (1) and Article 33 paragraph (3), ie in order to achieve maximum prosperity for the people. In the current situation, the policy of subsidized fuel does not accord the principle of efficiency with justice, continuity, and environmental perspective (Article 33, paragraph 4). Pursuant to Article 34 paragraph (1) and (2) Constitution, the subsidy policy should be focused to meet the needs of the poor / impoverished persons, inadequate and underprivileged.
Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara M. Zainul Abidin
Jurnal Konstitusi Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.529 KB) | DOI: 10.31078/jk1024

Abstract

The aims of  this  research  was  first,  examining  the  harmony  of  the  policy  of fuel subsidy in the State  Budget  Law  based  on  the  1945  Constitution  of  the Republic of Indonesia and second, observing the subsidy policy  can  be  taken under Article 33 and 34 of the Constitution. This research used the literature studies. Data obtained from literature studies  were  discriptively  and  qualitativly  analyzed  used  by  the  laws  and  public  finance   theories. It was concluded that the allocation policy of fuel subsidy in the budget in accordance with Article 23 paragraph (1) and Article 33 paragraph (3), ie in order to achieve maximum prosperity for the people. In the current situation, the policy of subsidized fuel does not accord the principle of efficiency with justice, continuity, and environmental perspective (Article 33, paragraph 4). Pursuant to Article 34 paragraph (1) and (2) Constitution, the subsidy policy should be focused to meet the needs of the poor / impoverished persons, inadequate and underprivileged.
Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum M. Zainul Abidin
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 2 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.745 KB) | DOI: 10.31078/jk1427

Abstract

Dewasa ini pemahaman dan pengetahuan tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum semakin dibutuhkan tidak hanya bagi kalangan akademisi dalam bidang filsafat dan hukum melainkan terutama bagi para praktisi hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara, bahkan seluruh anggota masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Sebagai bagian dari penalaran pada umumnya, penalaran hukum, meskipun memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda, terikat pada kaidah-kaidah penalaran yang tepat seperti hukum-hukum berpikir, hukum-hukum silogisme, ketentuan tentang probabilitas induksi, dan kesesatan informal penalaran. Maka penalaran hukum bukahlah jenis penalaran yang berbeda dan terpisah dari logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat (sebagai salah satu cabang filsafat) melainkan bagaimana menerapkan kaidah-kaidah berpikir menurut ketentuan logika dalam bidang hukum. Artikel ini membahas kaidah-kaidah berpikir silogisme dan induksi. Aplikasi penalaran deduktif dan induksif dalam hukum dengan model IRAC (Issue, Rule, Argument, dan Conclusion) akan mengakhiri artikel ini.
Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum M. Zainul Abidin
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 2 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.745 KB) | DOI: 10.31078/jk1427

Abstract

Dewasa ini pemahaman dan pengetahuan tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum semakin dibutuhkan tidak hanya bagi kalangan akademisi dalam bidang filsafat dan hukum melainkan terutama bagi para praktisi hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara, bahkan seluruh anggota masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Sebagai bagian dari penalaran pada umumnya, penalaran hukum, meskipun memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda, terikat pada kaidah-kaidah penalaran yang tepat seperti hukum-hukum berpikir, hukum-hukum silogisme, ketentuan tentang probabilitas induksi, dan kesesatan informal penalaran. Maka penalaran hukum bukahlah jenis penalaran yang berbeda dan terpisah dari logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat (sebagai salah satu cabang filsafat) melainkan bagaimana menerapkan kaidah-kaidah berpikir menurut ketentuan logika dalam bidang hukum. Artikel ini membahas kaidah-kaidah berpikir silogisme dan induksi. Aplikasi penalaran deduktif dan induksif dalam hukum dengan model IRAC (Issue, Rule, Argument, dan Conclusion) akan mengakhiri artikel ini.
Co-Authors