Andik Wahyun Muqoyyidin
Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang Komplek PP. Darul Ulum Peterongan Jombang

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan Andik Wahyun Muqoyyidin
Jurnal Konstitusi Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.362 KB) | DOI: 10.31078/jk1025

Abstract

Basically, the regional expansion is a form of regional autonomy and is one of the things that need to be considered because of the presence of regional expansion is expected to further maximize equitable regional development and regional development. In the spirit of regional autonomy was also the emerging paradigm of regional expansion to speed up the implementation of development, ease of public service to the community, as well as the acceleration of social welfare. In the reform era, the space for the area for the proposed establishment of a New Autonomous Region opened wide by the regional expansion policy based on Law no. 22, 1999. With such a policy, the policy of regional expansion is now more dominated by the political process rather than technocratic  process.
Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan Andik Wahyun Muqoyyidin
Jurnal Konstitusi Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.362 KB) | DOI: 10.31078/jk1025

Abstract

Basically, the regional expansion is a form of regional autonomy and is one of the things that need to be considered because of the presence of regional expansion is expected to further maximize equitable regional development and regional development. In the spirit of regional autonomy was also the emerging paradigm of regional expansion to speed up the implementation of development, ease of public service to the community, as well as the acceleration of social welfare. In the reform era, the space for the area for the proposed establishment of a New Autonomous Region opened wide by the regional expansion policy based on Law no. 22, 1999. With such a policy, the policy of regional expansion is now more dominated by the political process rather than technocratic  process.
Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama antara Indonesia dengan Majapahit Andik Wahyun Muqoyyidin
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 2 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.738 KB) | DOI: 10.31078/jk1428

Abstract

Harus diakui bahwa perkembangan hak dan kebebasan beragama di Indonesia mengalami berbagai masalah, baik secara substansi pengaturan maupun penegakannya. Ini dibuktikan dengan semakin maraknya aksi-aksi kekerasan berbasis agama di berbagai wilayah di Indonesia. Beragam aksi tersebut nyatanya bertentangan dengan jaminan terhadap hak dan kebebasan yang diatur oleh beberapa aturan positif Indonesia. Guna memperbaiki segala persoalan di atas, tidak ada salahnya jika dalam perumusan pengaturan hak dan kebebasan beragama berkiblat pada aturan hukum yang diberlakukan pada zaman Majapahit, mengingat selain terdapat kesamaan kultur, kerajaan tersebut telah teruji reputasinya sebagai negeri yang plural.
Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama antara Indonesia dengan Majapahit Andik Wahyun Muqoyyidin
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 2 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.738 KB) | DOI: 10.31078/jk1428

Abstract

Harus diakui bahwa perkembangan hak dan kebebasan beragama di Indonesia mengalami berbagai masalah, baik secara substansi pengaturan maupun penegakannya. Ini dibuktikan dengan semakin maraknya aksi-aksi kekerasan berbasis agama di berbagai wilayah di Indonesia. Beragam aksi tersebut nyatanya bertentangan dengan jaminan terhadap hak dan kebebasan yang diatur oleh beberapa aturan positif Indonesia. Guna memperbaiki segala persoalan di atas, tidak ada salahnya jika dalam perumusan pengaturan hak dan kebebasan beragama berkiblat pada aturan hukum yang diberlakukan pada zaman Majapahit, mengingat selain terdapat kesamaan kultur, kerajaan tersebut telah teruji reputasinya sebagai negeri yang plural.