Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Jurnal Konstitusi
Irfan Nur Rachman
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan TIK Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konsttusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right to be Candidate dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Irfan Nur Rachman
Jurnal Konstitusi Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.783 KB) | DOI: 10.31078/jk1026

Abstract

The Constitutional Court in some award restored the right to vote (right to vote) and the right to choose (right to be candidate) for citizens. Some verdict related to the recovery of the political rights, namely the ruling Number 011-017/PUU-I/2003 on Return Political Rights For former members of the Illegal organization of the Communist Party of Indonesia and Other Illicit Organization and decision Number 102/PUU-VII/2009 on the use of ID card or passport in the elections. The ruling of the Constitutional Court have a legal binding force since spoken in plenary session. The nature of the ruling of the Constitutional Court are final and binding, it means there is no other remedy that can be reached by the parties and also the ruling of the Constitutional Court is not only binding on the parties but also binds all citizens of Indonesia (erga omnes). The ruling of the Constitutional Court was to be acted upon by the ruling of the Constitutional Court, addressad in this case is the President and DPR through a revision of the provisions that have been
Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas Irfan Nur Rachman
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 2 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.063 KB) | DOI: 10.31078/jk1429

Abstract

Penafsiran hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan dapat oleh hakim saat menangani atau menyelesaikan problem yuridis yang dihadapkan atau dimohonkan kepadanya. Hakim konstitusi sudah seringkali melakukan penafsiran hukum terhadap permohonan uji materiil Undang-undang yang dinilai oleh pemohon bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penafsiran yang dilakukan hakim konstitusi ini membuat konstitusi menjadi lebih bermakna. Kebermaknaan (kemanfaatan) konstitusi ini dapat terbaca dalam putusannya terkait judicial review terhadap Undang-undang Migas. Dalam putusan hakim konstitusi ini, interpretasi yang digunakannya mampu memberikan tekanan kepada negara supaya serius menunjukkan keseriusannya dalam mebongkar praktik-praktik mafia migas. Negara memang akhirnya menunjukkan iktikad baiknya dengan membangun tata kelola migas yang baik, namun seiring dengan itu, terbukti bahwa interpretasi hakim konstitusi terbukti, bahwa salah satu kejahatan serius di Indonesia adalah korupsi migas.
Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right to be Candidate dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Irfan Nur Rachman
Jurnal Konstitusi Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.783 KB) | DOI: 10.31078/jk1026

Abstract

The Constitutional Court in some award restored the right to vote (right to vote) and the right to choose (right to be candidate) for citizens. Some verdict related to the recovery of the political rights, namely the ruling Number 011-017/PUU-I/2003 on Return Political Rights For former members of the Illegal organization of the Communist Party of Indonesia and Other Illicit Organization and decision Number 102/PUU-VII/2009 on the use of ID card or passport in the elections. The ruling of the Constitutional Court have a legal binding force since spoken in plenary session. The nature of the ruling of the Constitutional Court are final and binding, it means there is no other remedy that can be reached by the parties and also the ruling of the Constitutional Court is not only binding on the parties but also binds all citizens of Indonesia (erga omnes). The ruling of the Constitutional Court was to be acted upon by the ruling of the Constitutional Court, addressad in this case is the President and DPR through a revision of the provisions that have been
Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas Irfan Nur Rachman
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 2 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.063 KB) | DOI: 10.31078/jk1429

Abstract

Penafsiran hukum merupakan salah satu cara yang dilakukan dapat oleh hakim saat menangani atau menyelesaikan problem yuridis yang dihadapkan atau dimohonkan kepadanya. Hakim konstitusi sudah seringkali melakukan penafsiran hukum terhadap permohonan uji materiil Undang-undang yang dinilai oleh pemohon bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penafsiran yang dilakukan hakim konstitusi ini membuat konstitusi menjadi lebih bermakna. Kebermaknaan (kemanfaatan) konstitusi ini dapat terbaca dalam putusannya terkait judicial review terhadap Undang-undang Migas. Dalam putusan hakim konstitusi ini, interpretasi yang digunakannya mampu memberikan tekanan kepada negara supaya serius menunjukkan keseriusannya dalam mebongkar praktik-praktik mafia migas. Negara memang akhirnya menunjukkan iktikad baiknya dengan membangun tata kelola migas yang baik, namun seiring dengan itu, terbukti bahwa interpretasi hakim konstitusi terbukti, bahwa salah satu kejahatan serius di Indonesia adalah korupsi migas.
Co-Authors