<![CDATA[ABSTRAK Uji konstitusional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, setidaknya sampai saat ini sudah ada empat putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji konstitusional pasal a quo, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/ PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019, dan 16/PUU-XVIII/2020. Di mana uji konstitusional pasal a quo terkait pengaturan tata cara pemanggilan notaris untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan. Berdasarkan pertimbangan hukum keempat putusan a quo, terlihat jelas Mahkamah Konstitusi telah melakukan interpretasi teks-teks hukum. Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini dan dikarenakan pula objeknya adalah norma, dengan demikian teknik interpretasi dari isi norma tersebut adalah teknik yang paling sesuai untuk menjawab permasalahan. Yang pada akhirnya pula, kualitas penelitian hukum dapat diukur dari kualitas analisis konseptual, kualitas penalaran dan retorika, dan yang terakhir, kualitas referensi dalam teks. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keempat putusan a quo terlihat Mahkamah Konstitusi melakukan kegiatan interpretasi tekstual dan/atau meta-tekstual. Begitu pula, setelah diamati terdapat hubungan tidak langsung antara salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dengan perubahan Pasal 66 sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; sehingga terjaga pula kehormatan notaris dengan diperlukannya sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap notaris. Oleh karena itu pula keempat putusan a quo berbeda-beda amar putusannya, ada yang dikabulkan, tidak dapat diterima dan/ataupun ditolak.Kata kunci: jabatan notaris; interpretasi; undang-undang. ABSTRACT There have been four decisions of the Constitutional Court regarding the constitutional review of the a quo article in constitutional review Article 66 of the Law on Notary Position, both in Law Number 30 of 2004 and its amendments, namely Law Number 2 of 2014. There are the Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012, 72/PUU- XII/2014, 22/PUU-XVII/2019, and 16/PUU-XVIII/2020. The constitutional review of the a quo article related to the arrangement of the procedures for summoning a notary is for investigation and examination purposes. Based on legal considerations, the four a quo decisions clarify that the Constitutional Court has interpreted legal texts. Normative legal research is used in this study because the object is the norm. Thus the interpretation technique of the norm contents is the most appropriate technique to answer the problem. The last thing, the quality of legal research can be measured from the quality of conceptual analysis, the quality of reasoning and rhetoric, and nally, the quality of references in the text. The study results reveal that the four a quo decisions are seen by the Constitutional Court conducting textual and/or meta-textual interpretation activities. After observing, there is an indirect relationship between one of the legal considerations of the Constitutional Court Decision Number 49/ PUU-X/2012 with amendments to Article 66 as contained in Law Number 2 of 2014. To maintain the notary honor, law enforcers need a cautious attitude in taking legal actions against notaries. Therefore, the four a quo decisions have different verdicts; some are granted, cannot be accepted, and/or rejected. Keywords: notary position; interpretation; law.]]>
