Iskandar Muda
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta Jl. Mega Kuningan, Jakarta 12950

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Fenomena Two in One Pengujian Perppu Iskandar Muda
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 2 (2018)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.622 KB) | DOI: 10.31078/jk1522

Abstract

Dua lembaga negara sama-sama berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) “berwenang” berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusannya No. 138/PUU-VII/2009 menyatakan “berwenang pula.” Dengan adanya dua lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang sama tersebut maka (dapat) terjadi fenomena. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga bentuk fenomena Two in One Pengujian Perppu yang (dapat) terjadi. Pertama, “judicial examination for constitutionality to Perppu pre-legislative review.” Kedua, “judicial examination for constitutionality to Perppu post-legislative review.” Ketiga, jika terjadi judicial review Perppu di MK baik dalam keadaan bentuk fenomena pertama atau fenomena kedua tetapi dalam waktu yang berlarut-larut DPR tidak memberikan keputusan tidak menyetujui atau menyetujui Perppu menjadi undang-undang. Prosedur hukum untuk bentuk fenomena kedua tidak jauh berbeda dengan prosedur hukum fenomena bentuk pertama; prosedur hukum serta yang dijadikan dasar pertimbangannya mempunyai kesamaan. Sedangkan prosedur hukum untuk bentuk fenomena ketiga perlu pula dikaji lebih lanjut secara mendalam untuk mencapai titik temu oleh dua pihak (DPR dan MK) yang berwenang menguji Perppu. Bentuk fenomena dan prosedur hukum pertama dan kedua bisa dikatakan sebagai jenis kewenangan yang bersifat pasif. Sedangkan bentuk fenomena dan prosedur hukum yang ketiga bisa dikatakan sebagai jenis kewenangan yang bersifat aktif.Two state institutions are equally authorized to test the Government Regulation in Lieu of Laws (Perppu); The House of Representatives (DPR) is “authorized” based on Article 22 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, while the Constitutional Court (MK) based on its verdict No. 138/PUU-VII/2009 declared “authorized as well.” With the existence of two state institutions that have the same authority, then the phenomena (can) happen. This research is a legal research using normative approach. The results of the study showed that there are three forms of phenomena of Two in One Perppu review which (can) happened. First, “judicial examination for the constitutionality to Perppu pre-legislative review.” Second, “judicial examination for the constitutionality to Perppu post-legislative review.” Third, in the case of Perppu judicial review in the Constitutional Court, either in the form of the first phenomenon or the second phenomenon, yet in the long period the DPR does not give a decision whether to approve the Perppu or not into the law. The legal procedure for the form of the second phenomenon is not much different from the legal procedure of the first form phenomenon; legal procedures and the basis of their considerations are merely the same. While the legal procedure for the third form of the phenomenon should also be studied further in depth to reach the final point by two parties (DPR and MK) authorized to review the Perppu. The first and the second forms of the phenomena and legal procedures can be regarded as a kind of passive authority. While the third form of the phenomena and legal procedures can be regarded as a type of active authority.
TIDAK DINAMIS NAMUN TERJADI DINAMIKA DALAM HAL UJI KONSTITUSIONAL NORMA ZINA Iskandar Muda
Jurnal Yudisial Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i3.316

Abstract

ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUXIV/2016 menyatakan "menolak perrmohonan para pemohon seluruhnya" pada uji konstitusional pasal-pasal KUHP terkait norma zina yang diajukan para pemohon, yang pada intinya berkeinginan adanya "pembaruan" norma tentang perzinaan. Putusan a quo tidak juga disepakati secara bulat, ada empat hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda. Artinya pula putusan a quo dapat dimakna tidak dinamis namun ada dinamikanya. Untuk itu penulis perlu mengkaji bagaimanakah makna pemahaman tidak dinamis namun ada dinamikanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait uji konstitusional pasal-pasal dalam KUHP terkait norma zina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sedangkan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna pemahaman putusan a quo tidak dinamis karena tidak menghasilkan ide baru. Sedangkan makna pemahaman ada dinamikanya adalah sebagaimana adanya empat hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda dan pendapat berbeda tersebut sejalan pula dengan sebagian besar permohonan para pemohon terkait adanya permohonan "pembaruan" norma zina, akan tetapi ketika "masuk" ke ranah pemidanaannya tidak sependapat.Kata kunci: makna tidak dinamis, dinamika, norma zina. ABSTRACTConstitutional Court Decision Number 46/PUUXIV/2016 rejecting the request of the petitioners in its entirety, in a constitutional review of the articles of Criminal Code regarding adultery norms filed by the petitioners, which essentially wish for "renewal" of the norms. Decision a quo was also not agreed upon unanimously considering that there were four constitutional justices having different opinions. It can be said that decision a quo is undynamic, although it still has dynamics within. Therefore, it needs to be elaborated on what is meant by undynamic but there is a dynamics in the Constitutional Court Decision Number 46/PUUXIV/2016 related to the constitutional review of articles in the Criminal Code regarding adultery norms. This is a normative legal research done through normative qualitative data analysis. The results show that the sense of undynamic decision quo is understood for it does not generate new ideas. While what is meant by occuring dynamics is that there are four constitutional court justices having different opinions, which is consistent with the petitioners in major terms related to the request for "renewal" of adultery norms, but dissent when it comes to penalizing.Keywords: undynamic meaning, dynamics, adultery norms.
Fenomena Two in One Pengujian Perppu Iskandar Muda
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 2 (2018)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.622 KB) | DOI: 10.31078/jk1522

Abstract

Dua lembaga negara sama-sama berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) “berwenang” berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusannya No. 138/PUU-VII/2009 menyatakan “berwenang pula.” Dengan adanya dua lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang sama tersebut maka (dapat) terjadi fenomena. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga bentuk fenomena Two in One Pengujian Perppu yang (dapat) terjadi. Pertama, “judicial examination for constitutionality to Perppu pre-legislative review.” Kedua, “judicial examination for constitutionality to Perppu post-legislative review.” Ketiga, jika terjadi judicial review Perppu di MK baik dalam keadaan bentuk fenomena pertama atau fenomena kedua tetapi dalam waktu yang berlarut-larut DPR tidak memberikan keputusan tidak menyetujui atau menyetujui Perppu menjadi undang-undang. Prosedur hukum untuk bentuk fenomena kedua tidak jauh berbeda dengan prosedur hukum fenomena bentuk pertama; prosedur hukum serta yang dijadikan dasar pertimbangannya mempunyai kesamaan. Sedangkan prosedur hukum untuk bentuk fenomena ketiga perlu pula dikaji lebih lanjut secara mendalam untuk mencapai titik temu oleh dua pihak (DPR dan MK) yang berwenang menguji Perppu. Bentuk fenomena dan prosedur hukum pertama dan kedua bisa dikatakan sebagai jenis kewenangan yang bersifat pasif. Sedangkan bentuk fenomena dan prosedur hukum yang ketiga bisa dikatakan sebagai jenis kewenangan yang bersifat aktif.Two state institutions are equally authorized to test the Government Regulation in Lieu of Laws (Perppu); The House of Representatives (DPR) is “authorized” based on Article 22 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, while the Constitutional Court (MK) based on its verdict No. 138/PUU-VII/2009 declared “authorized as well.” With the existence of two state institutions that have the same authority, then the phenomena (can) happen. This research is a legal research using normative approach. The results of the study showed that there are three forms of phenomena of Two in One Perppu review which (can) happened. First, “judicial examination for the constitutionality to Perppu pre-legislative review.” Second, “judicial examination for the constitutionality to Perppu post-legislative review.” Third, in the case of Perppu judicial review in the Constitutional Court, either in the form of the first phenomenon or the second phenomenon, yet in the long period the DPR does not give a decision whether to approve the Perppu or not into the law. The legal procedure for the form of the second phenomenon is not much different from the legal procedure of the first form phenomenon; legal procedures and the basis of their considerations are merely the same. While the legal procedure for the third form of the phenomenon should also be studied further in depth to reach the final point by two parties (DPR and MK) authorized to review the Perppu. The first and the second forms of the phenomena and legal procedures can be regarded as a kind of passive authority. While the third form of the phenomena and legal procedures can be regarded as a type of active authority.