<![CDATA[ABSTRAKNUR AFIFAH RAHMA DANIA, Hukum Perdata, Fakultas HukumUniversitasBrawijaya, April 2013, Dampak Yuridis Dicabutnya Hak Monopoli PenyaluranPupuk Bersubsidi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) (Studi Pada PUSKUD Jatim),Dr. Sihabudin SH. MH, Herman Suryokumoro SH. MSDalam penulisan ini, peneliti membahas apa dampak yuridis dicabutnya hakmonopoli penyaluran pupuk bersubsidi pada Koperasi Unit Desa, selain itu hal-hal apa saja yang mempengaruhi dicabutnya hak monopoli ini, dan apa saja upaya yang dilakukan PUSKUD Jatim dalam mengatasiketerpurukan KUD Anggotanya setelah dicabutnya hak monopoli tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hal-hal yang mempengaruhi dicabutnya hak monopoli penyaluran pupuk dikarenakan oleh 2 faktor yaitu faktor internal daneksternal. Faktor eksternal karena keikutsertaan Indonesia dalam berbagai jenis perjanjian internasional dan meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut. Untuk faktor internal adalah karena keinginan Indonesia agar Koperasi dapat mengikuti perdagangan bebas dan bisa mengembangkan usahanya secara mandiri. Berdasarkan penelitian diketahui pula mengenai dampak yuridis dari dicabutnya hak monopoli melalui Inpres 18 Tahun 1998 adalah adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dan dari keputusan tersebut maka kegiatan yang semula dijalani oleh KUD sebagai penyalur kini tidak dapat lagi dijalani, dan hanya sebatas pengecer saja. Untuk itu upaya-upaya yang dilakukan oleh PUSKUD Jatim untuk tetapmempertahankan eksistensinya sebagai Koperasi Sekunder adalah dengan melakukan usaha Revitalisasi terhadap Koperasi-Koperasi yang pasif agar dapat melakukan kembali kegiatan perkoperasiannya. Selain itu, PUSKUD Jatim juga menjalin usahakemitraan dengan perusahaan-perusahaan lain demi menambah pendapatannya.]]>
