Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Dina Mariana Situmeang
UNIVERSITAS SISINGAMANGARAJA XII TAPANULI
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PENEMPATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KLAS II B SIBORONGBORONG Dina Mariana Situmeang
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v1i2.1394

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terhadap proses penempatan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) Klas II B Siborongborong. Saat seorang Warga Binaan menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai UU No.12 Tahun 1995, Warga Binaan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak Warga Binaan yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sepanjang tidak ditentukan lain, pemberian hak bagi Warga Binaan itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, Maksud dari pentahapan pembinaan ini untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap Warga Binaan sesuai dengan tahap pembinaannya, karena keberadaan mereka di dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya bersifat sementara dan setelah habis masa pidananya mereka akan kembali ke masyarakat. Setiap Warga Binaan wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan kepadanya.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PENENTUAN HAK PERWALIAN ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN Dina Mariana Situmeang
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i2.1395

Abstract

Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Op de Gemengde Huwelijken, S.1898 No.158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi. rumusan masalah pada tinjuan penelitian adalah: 1) Bagaimana pengaturan mengenai perkawinan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian? 2) Bagaimana menentukan hak perwalian bagi seorang anak akibat dari perceraian orang tuanya? 3) Bagaimana penentuan hak perwalian anak studi kasus putusan pengadilan Negeri Medan Register perkara nomor 73/Pdt.G/2018/PN. Mdn. Penelitian ini bersifar penelitian hukum kepustakaan. Cakupan data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum: 1) bahan hukum primer (primary law material), 2) bahan hukum sekunder (secondary law material), 3) bahan hukum tersier (tertiery law material). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Perkawinan mengatur secara tegas mengenai tiga hal yang perlu dipatuhi sebagai sebagai akibat dari perceraian atau putusnya perkawinan, yaitu; Pertama, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Putusan perceraian melalui gugatan rekonvensi tergugat/penggugat relevan untuk diterima dan menetapkan perwalian anak tersebut diserahkan kepada ibu, karena kedua anak penggugat dan tergugat masih dibawah umur.
Co-Authors