Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darma Agung JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana JURNAL SOCIAL OPINION: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi JURNAL RETENTUM
Rumelda Silalahi
Universitas Darma Agung
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KEKUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH MELALUI SEORANG KUASA Rumelda Silalahi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v1i2.230

Abstract

This study aimed at determining the legal strength of land sale and purchase through the power of an attorney. The method used in this study was sociological juridical, in which the author examined the fact based on the legislation that regulates the problem by looking directly at the implementation and application of these regulations in practice. The method of data analysis in this study was analytical descriptive wherein in this process the researcher actively and subjectively performed the process of interpreting, interpreting, and evaluating the collected data based on the theoretical framework and understanding that developed when interpreting the data. The results of the research obtained showed that the sale and purchase of land through the power of an attorney had a legal force that was legal and bound the authority and the third party concerned had to carry out the contents of the agreement. This was because the authorizer had to implement the agreement made by the recipient of the power of an attorney, as long as the recipient of the power did not exceed the authority granted to him. If there was a dispute, the party who become the party was the authorizer and the third party was not the recipient of the power of the attorney. Whereas the problems arising in connection with the sale and purchase of land through the power of an attorney in a court hearing stipulated the provisions of the Civil Code, UUPA No. 5 1960 and Government Regulation No. 10 of 1961 concerning land registration.
KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PEWARISAN MENURUT KUH PERDATA Novika Triwati; Muhammad Reza Ginting; Rumelda Silalahi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1455

Abstract

Melalui suatu perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan yaitu anak. Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di mana anak lahir di luar perkawinan. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang terlahirpun tentunya akan sah. Apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah, anak memberikan status anak luar kawin bagi anak yang baru dilahirkannya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan inipun berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tersebut menurut undang-undang dikategorikan sebagai anak luar kawin. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Adapun rumusan masalah yang hendak dibahas adalah : Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah anak luar kawin yang diakui menurut Undang-Undang, dapat mewarisi dari orang tua yang mengakuinya dan juga dari keluarga sedarah dari orang tuanya, akan tetapi dalam hal mewaris dari keluarga sedarah dari orang tuanya ini anak luar kawin tersebut sangat kecil kemungkinan baginya.Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang juga merupakan bahagian dari reformasi hukum, sehingga si anak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Pengakuan terhadap anak luar kawin sangat penting dilakukan oleh seorang ayah guna terciptanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya sedangkan terhadap ibunya menurut pasal 282 ayat 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwasanya anak perempuan yang belum dewasapun diperbolehkan untuk mengakui anak luar kawinnya.
PANDANGAN HUKUM KESEHATAN TERHADAP ABORTUS PROVOCATUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 Rumelda Silalahi; Rasmita Luciana
Jurnal Darma Agung Vol 27 No 3 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.971 KB) | DOI: 10.46930/ojsuda.v27i3.367

Abstract

Nowadays Abortion is a problem that often arises and has increased from year to year. Abortion is considered by most people as an act of murder, because the fetus or baby in the womb of a mother has the right to a reasonable life, and in any religion it is not permissible for a pregnant woman to stop her pregnancy for any reason. The main reasons for abortion are non-medical reasons including not wanting to have children for fear of interfering with career, school or other responsibilities, not having enough money to care for children, and not wanting to bear children without fathers. Another reason often cited is still too young (especially those who are pregnant out of wedlock), and can be a disgrace to the family. Reasons like this are also given by women in Indonesia who try to convince themselves that killing the fetus in the womb is permissible and justified. These reasons are definitely show the picture of irresponsibility woman in saving her life by sacrifice the life of her own baby. This study uses a normative method, which is to conduct an analysis of the problem and research through an approach in legislation and also sourced from books, papers, laws and other references. As for the problems in this study are first, the view of the health law against Provocatus Abortion based on Law Number 36 Year 2009, secondly the factors causing the occurrence of the Provocatus Abortion crime in society and the third is the criminal liability against the Provocatus Abortion Crime. The provisions of Law No. 23 of 1992 concerning Health, emphasizing the permissibility to carry out acts of abortion in an effort to save the life of the mother and / or fetus, this type of abortion is legally justified and protected by law and with medical considerations.
KAJIAN HUKUM ATAS PERNYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA KONSILIASI Rumelda Silalahi
JURNAL DARMA AGUNG Vol 27 No 2 (2019): AGUSTUS 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.967 KB) | DOI: 10.46930/ojsuda.v27i2.276

Abstract

This research aims at finding legal studies on conciliation settlement of industrial relations. The method used in this study is sociological juridical, in which the researcher examines based on legislation that regulates the problem by looking directly at the implementation and application of these regulations in practice. Method of data analysis used is analytical descriptive. The research finding shows that in the process of dispute resolution by way of conciliation a new conciliation institution works after the parties submit a written settlement request to the conciliator appointed and agreed by both parties, and the dispute concerning rights, cannot be submitted through this conciliation institution. The conciliator's verdict in the settlement of industrial relations is binding. The conciliation settlement resolves industrial disputes through deliberation, but if conciliation is not reached it will issue a suggestion concluding the conciliator's opinion of the dispute faced by him. Parties who feel disadvantaged for such a proposal have the right to refuse to carry out the content of the lawsuit to the court to the Industrial Relations Court (pursuant to Article 23 paragraph 2 of the Act No. 2 of 2004).
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENANAM, MEMELIHARA, MENYIMPAN ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA (PUTUSAN NO 213/PID.SUS/2019/PN BLG) Hari Chander; Panji Ireneus Sinaga; Rumelda Silalahi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1896

Abstract

Isu narkotika merupakan permasalahan klasik negeri ini dan perkembangannya sangat signifikan dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa dan pengguanya juga sangat beragam. Studi ini bertujuan untuk membahas bagaimana penerapan hukum dan analisis hukum terhadap pelaku tindak pidana menanam, memelihara, menyimpan atau menyediakan Narkotika berdasarkan putusan No 213/Pid.Sus/2019/PN BLG dan apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam memberantas tindak pidana menanam, memelihara, menyimpan atau menyediakan Narkotika. Metode penelitian yang diaplikasikan adalah yuridis normatif yang mengkaji hukum sebagai norma hukum positif dalam sistem perundang undangan putusan pengadilan dan asas keadilan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana menanam, memelihara, menyimpan atau menyediakan Narkotikayaitu undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 111 pasal 112. Kewenangan penetapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika merupakan kewenangan dari hakim dan penyidik baik itu penyidik BNN maupun penyidik kepolisian.Faktor penghambat yang di alami oleh Kepolisian yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor penghambat internal yaitu dari fasilitas, sarana pra sarana di kepolisian sedangkan faktor eksternal yaitu mengenai peran dari masyarakat dan perkembangan dari pengedar Narkotika yang menggunakan cara cara baru.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Rumelda Silalahi; Onan Purba
JURNAL SOCIAL OPINION: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Vol 6 No 1 (2021): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.215 KB)

Abstract

In today's modern world, the role of banking in advancing the economy of a country is very large. Almost all sectors that are associated with various financial activities always require bank services. Banking as a financial intermediary institution plays an important role in the national development process. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is also closely related, particularly in terms of legal protection for bank customers as consumers. 1999 concerning consumer protection, both savings agreements and credit agreements, bank customers are consumers who must obtain legal protection. Legal protection for customers should have been carried out at the pre-agreement stage until the implementation of the agreement. The issue of consumer protection is still an important issue today. Various cases of violations of consumer rights that have been going on for a long time need to be examined critically. The reason is, these violations have a very negative impact on self and consumer safety. The existence of legal protection for customers as consumers in the banking sector is urgent, because in fact the position between the parties is often unbalanced
PERAN DAN WEWENANG KURATOR DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS Rumelda Silalahi; Onan Purba
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v2i2.710

Abstract

A limited company that is declared bankrupt does not immediately stop and dissolve, but still exists as a legal entity. Under certain circumstances it can still run its business as usual. Limited companies do not occur bankruptcy fans can still run their business. This is because the limited liability company declared bankruptcy has an economic value that is much higher than the value of the company's assets. Because bankruptcy is actually intended for companies that have negative assets. However, the decision to continue the company goes bankrupt results in the power of the board of directors in a limited liability company. However, with the existence of a bankruptcy declaration, the debtor for the sake of law loses the right to control and manage his assets which are included in the bankruptcy estate as of the day of the decision on the bankruptcy statement. In the bankruptcy law, it is clearly stated that the curator is a Heritage Hall or a private person appointed by the court to manage and settle the assets of the bankrupt debtor under the supervision of the supervisory judge. In the event of a limited liability company bankruptcy, the curator has the obligation to be able to manage and settle all bankruptcy assets and keep all related documents.
Co-Authors Hari Chander Muhammad Reza Ginting Novika Triwati Onan Purba Panji Ireneus Sinaga Rasmita Luciana