Motlan Gultom
UNIVERSITAS SISINGAMANGARAJA XII TAPANULI

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADIKAN PERCERAIAN DI DALAM LINGKUNGAN KELUARGA MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 Motlan Gultom
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i2.1382

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai “Perceraian Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974” dimana perselisihan yang terus menerus didalam rumah tangga dapat menimbulkan terjadinya perceraian. Menurut undang-undang dan peraturan pemerintah, salah satu alasan perceraian adalah karena antara suami istri terus menerus terjadi perselishan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam hal ini hakim diwajibkan untuk melihat batasan-batasan apa dalam permasalahan antara suami istri yang dapat diketahui dalam surat-surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian maupun kesimpulan mereka dalam sidang pengadilan yang termasuk kategori perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga tersebut. Biasanya hakim memutuskan perkawinan dengan alasan ini bila penggugat dan tergugat telah pisah rumah sehingga komunikasi mereka terputus. Selain itu salah satu pihak biasanya melakukan sesuatu yang tergolong berat dan tidak dapat dimaafkan oleh pihak lain seperti kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, penelantaran baik terhadap pasangan maupun anak-anak, dan lain sebagainya. Perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dipakai sebagai alasan perceraian paling sering diantara sebab-sebab perceraian lainnya dalam undang-undang karena pembuktiannya paling mudah dan tidak memiliki batasan yang pasti, penilaian adanya perselisihan terus menerus tersebut cenderung subjektif sesuai dengan keyakinan hakim.
Legal Education on Land Rights and the Prevention of Land Disputes for Rural Communities Rini T Simangunsong; Motlan Gultom; Oktavia Purnamasari Sigalingging; Parlian Simamora; Vhebriyanti Hutagaol
Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 7, No 2 (2026): Publication in progress
Publisher : Yayasan Rahmat Islamiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56114/maslahah.v7i2.13627

Abstract

Legal literacy on land rights remains important for rural communities because land has economic, social, and family value. Many land disputes begin from weak administrative awareness, unclear boundaries, informal transfers, inheritance issues, and limited knowledge of land registration procedures. This community service article describes legal counseling on land rights and prevention of land disputes for rural communities. The activity was designed as participatory legal education in Desa/Kelurahan Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara. The method consisted of preliminary coordination, preparation of legal counseling materials, delivery of key concepts, case-based discussion, question and answer session, and qualitative evaluation of participants responses. The counseling materials covered types of land rights, land registration, certificates as strong evidence, prudent land transactions, inheritance-related land problems, and peaceful dispute settlement. The results show that legal counseling helped participants understand the difference between physical control and legally recognized evidence of rights. Participants also became more aware of the need to check documents, clarify boundaries, involve rightful family members, and use deliberation or mediation before disputes escalate. The activity confirms that community-based legal education can strengthen preventive legal culture in rural land administration. 
CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THEFT CRIMES IN NORTH TAPANULI REGENCY: A LEGAL AND CRIMINOLOGICAL ANALYSIS Rini T Simangunsong; Motlan Gultom
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 4 (2026): December - ON PROGRESS
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal law enforcement against theft is a crucial issue in maintaining order and protecting public property rights, including in North Tapanuli Regency. This study analyzes law enforcement from a juridical and criminological perspective. The discussion reveals that legal regulations are adequate, but their implementation still faces structural, social, and economic obstacles. Optimizing law enforcement requires institutional strengthening, regulatory reform, and preventive and restorative approaches. These efforts are expected to increase the effectiveness of law enforcement and create certainty and a sense of justice for the community.