Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Ragam Pengabdian
Sulis Setyowati
Universitas Pamulang
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM NORMATIF TERHADAP HASIL EKSAMINASI PUBLIK ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Sulis Setyowati
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.784 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1179

Abstract

ABSTRAKEksaminasi publik sebagai upaya untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik agar dapat terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses suatu perkara dan putusan yang dinilai kontroversi dan melukai profesi hukum melakukan penilaian dan pengujian terhadap proses peradilan dan putusan lembaga penegak hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat. Eksaminasi publik diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan koreksi terhadap kinerja aparaturnya. Hasil eksaminasi tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum. Namun eksaminasi publik  terhadap putusan-putusan pengadilan atau produk hukum yang dianggap menyimpang lebih merupakan sebagai ruang publik yang harus dimulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat sekaligus sebagai bentuk partisipasi masyarakat mengawasi peradilan. Kata Kunci: Eksaminasi Publik, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi
MEMINIMALISIR DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA MAKAR DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Sulis Setyowati
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v7i2.y2020.9212

Abstract

Kajian terhadap beberapa putusan perkara tindak pidana makar telah terjadi disparitas pemidanaan, tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas. Disinilah independensi hakim bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, karenanya hakim dalam menjalankan sistim peradilan seyogyanya tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana umum khususnya terhadap pelaku tindak pidana makar sebenarnya dapat diminimalisir agar tercipta hukum yang adil dalam negara hukum bernurani.
The Role Of The Prosecutor in  Optimizing  The  Implementation  of  Criminal  Sentences in  Additional to the Payment of Supervisory Money by  Convicted  Corruption Criminal Acts (The Dilemmatic of  Supervisory Money  Recorded as State Receivables) Sulis Setyowati; Saan Saan; Guntarto Widodo
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/0ds71g33

Abstract

This study examines the role of the executing prosecutor in optimizing the enforcement of additional criminal sanctions in the form of compensation payments imposed on convicted corruption offenders. The execution process involves asset tracing, asset seizure, public auction of confiscated property, asset impoverishment, and the imposition of substitute imprisonment when compensation cannot be recovered. A legal issue arises when a convicted person has completed the substitute imprisonment sentence but still has an unpaid compensation obligation, which is subsequently recorded as a state receivable. As long as the receivable remains outstanding, it continues to be reported in the execution records of the Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia and creates administrative burdens. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through documentary research and analyzed using qualitative descriptive analysis. The findings indicate that the execution of compensation payments is based on the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 and the Attorney General’s regulations governing corruption law enforcement. The amount of compensation corresponds to the financial loss suffered by the state, calculated using either the net loss or total loss method. Therefore, this study recommends establishing a legal mechanism for writing off uncollectible state receivables to ensure legal certainty, reduce administrative burdens, and improve the effectiveness of executing corruption judgments.  
Co-Authors Guntarto Widodo Saan Saan