Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM NORMATIF TERHADAP HASIL EKSAMINASI PUBLIK ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Sulis Setyowati
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.784 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1179

Abstract

ABSTRAKEksaminasi publik sebagai upaya untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik agar dapat terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses suatu perkara dan putusan yang dinilai kontroversi dan melukai profesi hukum melakukan penilaian dan pengujian terhadap proses peradilan dan putusan lembaga penegak hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat. Eksaminasi publik diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan koreksi terhadap kinerja aparaturnya. Hasil eksaminasi tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum. Namun eksaminasi publik  terhadap putusan-putusan pengadilan atau produk hukum yang dianggap menyimpang lebih merupakan sebagai ruang publik yang harus dimulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat sekaligus sebagai bentuk partisipasi masyarakat mengawasi peradilan. Kata Kunci: Eksaminasi Publik, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi
MEMINIMALISIR DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA MAKAR DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Sulis Setyowati
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v7i2.y2020.9212

Abstract

Kajian terhadap beberapa putusan perkara tindak pidana makar telah terjadi disparitas pemidanaan, tanpa adanya dasar pembenaran yang jelas. Disinilah independensi hakim bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, karenanya hakim dalam menjalankan sistim peradilan seyogyanya tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana umum khususnya terhadap pelaku tindak pidana makar sebenarnya dapat diminimalisir agar tercipta hukum yang adil dalam negara hukum bernurani.