Garuda - Garba Rujukan Digital

Aktualisasi Klaim Asuransi Pada Lembaga Asuransi Jiwa Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Taufik Kurrohman; Dauman Dauman; Agus Purwanto
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15877

Klaim asuransi pada asuransi jiwa syariah merupakan pintu bagi konsumen untuk mendapatkan haknya ketika pemilik polis meninggal dunia. Dalam tatanan praktisnya lembaga asuransi jiwa Syariah akan berpedoman pada prinsip Syariah dalam menjalankan operasionalnya. Klaim asuransi seringkali menjadi sengketa antara nasabah dan Lembaga asuransi karena adanya sifat gharar pada prosedur yang disepakati diawal perjanjian. Fokus pada penelitian ini adalah pertama, Bagaimana aktualisasi klaim asuransi pada lembaga asuransi jiwa syariah berdasarkan prinsip-prinsip Syariah; kedua, Bagaimana hambatan-hambatan dalam menerapkan prinsip keadilan pada klaim asuransi bagi nasabah asuransi jiwa syariah berdasarkan prinsip Syariah. Metode penelitian yang digunakan normatif kualitatif dengan analisis data yang bersumber pada primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan pertama, Pelaksanaan Pelaksanaan klaim asuransi pada Lembaga asuransi jiwa Syariah masih belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih banyak aspek yang bersifat tidak jelas dalam akad Kedua, hambatan dalam pelaksanaan asuransi jiwa Syariah berdasarkan prinsp Syariah yaitu belum dipahami secara mendalam akad-akad dalam asuransi jiwa Syariah oleh para pihak; adanya disorientasi dalam akad tersebut sehingga maknanya belum berdasarkan prinsip Syariah; dan kesadaran masyarakat dalam bertransaksi dengan asuransi jiwa Syariah belum signifikan.

AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG SESUAI DENGAN MAQASID SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH Taufik Kurrohman
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 11, No 1 (2020): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5611

Bank syariah pada tatanan operasionalnya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. prinsip syariah yang dimaksud diaktualisasikan dalam tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yang sudah lajim disebut dengan Maqasid Syariah. pencapaian Maqasid Syariah dalam suatu akad pembiayaan syariah syariah merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari konsep bank syariah itu sendiri. Akad permbiayaan yang ada dalam bank syariah apakah sudah memenuhi konsep dari Maqasid Syariah yang dikehendaki syara dalam pemeliharaan agama dan harta. Penulis fokus pada permasalahan bagaimana pembiayaan syariah yang sesuai dengan Maqasid Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan analisis data normatif kualitatif serta didukung data emperis. Hasil penelitian menunjukan akad pembiayaan syariah yang sesuai Maqāsid syarī’ah pada perwujudan keadilan tercermin dalam keseimbangan risiko dengan manfaat, Fair Return (al-qurmu bil-qurmi) dan Interest Free Produckt (Mā’haruma akhjuhu haruma i’thō’uhu), pada perwujudan mendidik individu tercermin dalam Profesionalisme, transparansi dan kejujuran (Dar’ul mafāsid aulā min jalbil manāfī) serta pada perwujudan kemaslahatan tercermin dalam Pengawasan Produk dan kepatuhan syariah (syariah compliace) (Adhororu yud’fau biqodaril imkān).

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SYARIAH COMPLIANCE PADA PERBANKAN SYARIAH Taufik - Kurrohman
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

ABSTRAKBerdasarkan pada penjelasan umum Undang-undang Perbankan Syariah, dapat dikatakan bahwa dasar pemikiran dibentuknya Undang-undang Perbankan Syariah adalah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional. implementasi ini dilaksanakan dalam rangka kepatuhan syariah (syariah compliance).Implementasi penetapan prinsip-prinsip syariah pada masing-masing bank syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah. Peran Dewan Pengurus Syariah di dalam kepatuhan syariah compliance sangat fundamental, yang secara substansial memberikan tanggungjawab penuh untuk memastikan berjalankan syariah compliance dalam setiap operasional perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukan Pertama, aktualisasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan syariah compliance belum optimal, Kedua, Independensi Dewan Pengawas Syariah yang menjadi bagian struktural pada bank syariah penting untuk dilakukan perubahan, ketiga, Pengabaian terhadap kepatuhan syariah compliance oleh Dewan Pengawas Syariah dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap citra bank syariah. Kata Kunci : Syariah Supervisory Board, Syariah Compliance, Islamic Bank

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENCAPAIAN MAQASID SYARIAH PADA BANK SYARIAH Taufik Kurrohman
Pamulang Law Review Vol 2, No 2 (2019): November 2019
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Dewan pengawas syariah memiliki peran yang sentral dan menentukan di dalam pencapaian maqasid syariah, yaitu pada pencapaian yang dimaksudkan syara menjaga agama dan fokusnya pada kemaslahatan harta. Dalam tatanan praktisnya dewan pengawas syariah mempunyai tugas dan fungsi sebagai penegak prinsip-prinsip syariah yang bermuara pada pencapaian maqasid syariah. Terdapat kendala yang substansial yang dihadapi oleh dewan pengawas syariah baik secara struktural kelembagaan maupun secara praktik yang akan mempengaruhi tingkat ketercapaian maqasid syariah. Penulisan ini memfokuskan pada permasalahan peran dewan pengawas syariah dalam pencapaian maqasid syariah pada bank syariah serta hambatan dalam pencapaian tersebut. Metode penelitian dalam penulisan ini normatif kualitatif dengan penguatan pada data emperis. Hasil penelitian ini menunjukan pertama, peran dewan syariah dalam pencapaian maqasid syariah pada bank syariah sangat menentukan karena sebagai penjaga syariah compliance, kedua, hambatan yang dihadapi secara kelembagaan tidak bersifat idependen dan secara praktis tidak dapat mengeksekusi secara kelembagaan.

Aktualisasi Financial Technology Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah Pada Era Digital Taufik Kurrohman; Aria Dimas Harapan
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i2.25317

Dewasa ini financial techcnologi berkembang begitu pesat dan menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan kecepatan pelayanan di sisi lain financial techcnologi syariah juga kini menjadi pilihan bagi masyarakat muslim, namun pelaksanaannya apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aktualisasi Financial Technology Syariah yang sesuai dengan maqasid syariah dan mengetahui bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam melaksanakan transaksi Financial Technology Syariah. Rumusan dalam penelitian ini yaitu Pertama, Bagaimanakah aktualisasi Financial Technology Syariah yang sesuai dengan maqasid syariah Kedua, Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam melaksanakan transaksi Financial Technology Syariah. Metode penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dikuatkan dengan data emperis. Hasil penelitian menunjukan aktualisasi Financial Technology Syariah belum sesuai dengan maqasid syariah dalam tatanan penyajian akad dan sistem yang digunakan, Adapun hambatan yang dihadapi dalam Financial Technology Syariah adalah pelaksanaan tidak melalui proses akad secara tatap muka, nasabah tidak begitu memahami karena tidak ada penjelasan secara lisan dan yang ketiga sistem yang digunakan relatif sama dengan sistem yang digunakan konvensional.

The Principle of Proportional Contracting in Sharia Bank Financing Contracts in Optical Maqasid Sharia Kurrohman, Taufik
JURNAL AKTA Vol 12, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i3.44869

The principle of proportionality in Sharia financing contracts upholds equality. The manifestation of equality cannot be seen mathematically but is oriented towards legal equality. The same proportion in the contractual relationship between the parties is manifested in the clauses of the agreement contract. Contractual justice can be realized with two approaches to value: the first is a technical approach that focuses on freedom of will in a contract, and the second is a substantial approach that is reflected in the clauses of the contract. Both approaches will reflect the contract proportionally and distort the dominance of freedom of contract. The method of binding sharia banks which is relatively the same as conventional banks, is one of the factors that builds the perspective of the community that sharia banks are the same as conventional banks but ignores the differentiating meaning of sharia banks is the content of the contract clauses based on sharia principles, especially fiqh muamalat. The research method was conducted descriptively and analytically with a normative legal approach. The results of the study show that first, the principle of proportional contracting based on maqasid sharia can be realized with a balance of risk and benefit (al qurmu bilgurmi), educating individuals is realized with professionalism, transparency, and honesty (dar'ul mafasid aula min jalbil manafi), and the realization of actualized benefits through supervision of sharia contract products based on sharia compliance. Second, the application of the principle of proportionality in contracting in sharia financing contracts is not by maqasid sharia, this is reflected in the major premise of the clause of the sharia bank financing contract such as the mechanism for paying obligations, tax deductions, providing collateral guarantees, breach of promise and clauses of negligence of guarantee statements and clauses of accelerated repayment deductions.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search