Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Al Ahkam Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Ade Fartini
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ade Fartini
Al Ahkam Vol. 14 No. 1 (2018): Januari - Juni 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v14i1.1427

Abstract

Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang beng lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lainnya. Asas hukum nasional (Indonesia) ditarik dari kekayaan kultural serta pengalaman bangsa Indonesia sendiri. Konsep negara hukum pancasila dengan ciri kerukunan dikemukakan juga oleh Philipus M. Hadjon bahwa yang menjadi titik sentral negara Indonesia adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang dengan subyek hukum dalam masyarakat. Kata Kunci: Sistem Hukum, Asas hukum Nasional, Prinsip Negara Hukum
Ade Fartini Fenomena Common Law Pertarungan Hukum Nasional dan Hukum Adat dalam Sanksi Pidana Ade Fartini
Al Ahkam Vol. 13 No. 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v13i2.1757

Abstract

Adanya wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan dan wawasan bhineka tunggal ika maka idealnya Hukum Positif yang berlaku, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis, tidak boleh membedakan golongan, keturunan, suku bangsa dan agama yang dianut-nya karena pembangunan hukum nasional juga harus memperhatikan wawasan kebangsaan dan wawasan bhineka tunggal ika. Asas hukum adalah ide yang mewakili sekalian bahan kultural yang dimasukkan ke dalam hukum sebagai landasan operasionalisasi nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa yang diperlukan dalam pembentukan, penerapan, pelayanan, penegakkan maupun pengembangan akademik suatu tata hukum nasional, yang terdiri dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Asas hukuk menyerap ide dan mewadahi ide dan pengalaman dan kekayaan kultur suatu bangsa. Maka asas Hukum Nasional (Indonesia) ditarik dari kekayaan kultural serta pengalaman bangsa Indonesia. Hukum Adat adalah Hukum Indonesia Asli, yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.Hukum Pidana Adat adalah Hukum Indonesia Asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana-sini mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya.Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat.Oleh sebab itu bagi pelanggaran diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya. Sebagaimanan halnya bidang hukum yang lain, Hukum Pidana Adat juga memiliki sumber hukumnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sumber hukum yang tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sedangkan sumber tertulis dari Hukum Pidana Adat adalah semua peraturan-peraturan yang dituliskan baik diatas daun lontar, kulit,batu atau bahan lainnya. Hukum Adat akan terus tetap berlaku selama masyarkat hukum adat masih tetap ada dan tetap mempertahankannya. Kata Kunci Hukum, Adat,Pidana
URGENSI NEGARA DALAM ISLAM Ade Fartini
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 6 No 1 (2015): Januari - Juni 2015
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDalam hukum syari’ah dikenal dengan sebutan Khilafah atau Imamah, khilafah ialah kepemimpinan umum bagi seluruh kaummuslimin didunia untuk meneggakkan hukum-hukum syari’atIslam dan mengemban dakwah Islam ke segenap pejuru dunia.Mendirikan khilafah adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin,hubungan antara agama dan negara dalam Islam, telahdiberikan teladannya oleh Nabi Muhammad S.A.W. Praktekhijrah (Mekkah ke Madinah) yang dilakukan oleh NabiMuhammad S.A.W., mengemban misi Tuhan, yaitu menciptakanmasyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkansuatu entitas sosial-politik, yaitu sebuah Negara. Kata Kunci : Khilafah, Imamah dan siyasah.
Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal dan Kesadaran Bersyariah Ida Mursidah; Ade Fartini
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 9 No. 1 (2023): JIEI : Vol.9, No.1, 2023
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v9i1.7656

Abstract

Saat ini, gaya hidup halal yang trendi di Indonesia terdiri dari sektor keuangan syariah, makanan halal, wisata halal, pakaian halal, rekreasi halal dan media halal, obat halal, rumah sakit halal dan kosmetik halal. Bagi umat Islam, jalan hidup yang halal adalah cara untuk menjaga diri, jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Gaya hidup halal bukan lagi ajaran yang bertentangan dengan agama tertentu, tetapi sudah bersifat global, yang dibutuhkan oleh semua orang yang menerapkan gaya hidup sehat. Karena konsep halal mencakup unsur kesehatan, keselamatan dan keamanan yang terjamin bagi setiap penggunanya. Metode penelitian kuantitatif dan hasil analisis tidak dapat dipungkiri bahwa gaya hidup halal kini menjadi gaya hidup baru di masyarakat, yang mengubah pola perilaku mereka dalam kebiasaan konsumsi dalam berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, di mana konsep halal digunakan di masyarakat untuk menjamin keamanan produk mereka. Produk halal pada dasarnya dapat membentuk masyarakat yang terhormat dan sejahtera, halal dianggap penting karena memiliki anjuran perilaku individu, sehingga permintaan konsumen terhadap produk halal makanan dan minuman membanjiri pasar. Gaya hidup halal yang berkembang di berbagai bidang kehidupan memberikan dampak yang signifikan bagi konsumen atau produsen, dimana terjadi peningkatan permintaan konsumen terhadap produk halal, yang dapat menjadi peluang bisnis bagi produsen atau pengusaha. Kondisi inilah yang melatarbelakangi para pengusaha UMKM memulai usaha makanan dan minuman yang juga merupakan salah satu produk halal yang sangat diminati konsumen.
Co-Authors Ida Mursidah