<![CDATA[Abstract The credit facility is needed by the public both by individuals and business entities to meet the needs of its consumption or to increase its production activities. Both activities regarding the productive and consumptive activities. The purpose of this paper is to identify, analyze and describe the legal consequences of the termination of the cooperation agreement the pay cut unilaterally by a paymaster to the banks on credit income bracket fixed and remedies that can be taken by creditors of Bank Rakyat Indonesia when experiencing losses, related to the termination of the cooperation agreement the pay cut unilaterally by the paymaster. While the benefits of writing is expected to be useful for the development of science in general and may add a reference material as knowledge for those who want to learn about lending fixed income bracket. The method used in this thesis is a study using sociological juridical approach. Based on the research that has been done, then the problems first can be concluded that the implementation of an agreement made between the creditor and the debtor, if later, from the debtor can not carry out the fulfillment of its obligations, then the debtor, a key form of efforts to stop cooperation agreement unilaterally. While the problems that both the efforts made by the creditor in the event the debtor in this case from the Paymaster decided a cooperation agreement by which initially BRI moved BNI: the first, conducted by the bank is to do with the approach taken by the marketing team. secondly, the holding of meetings to gain consensus, and the third loan restructuring / renewal. Key words: the credit facility, effects, in unilateral termination of agreement Abstrak   Fasilitas kredit dibutuhkan oleh masyarakat baik oleh perorangan maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya ataupun untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Baik kegiatan yang menyangkut produktif maupun kegiatan yang bersifat konsumtif. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan akibat hukum pemutusan perjanjian kerjasama pemotongan gaji secara sepihak oleh juru bayar terhadap pihak bank pada kredit golongan berpenghasilan tetap dan upaya hukum yang dapat diambil oleh kreditor Bank Rakyat Indonesia apabila mengalami kerugian, berkaitan dengan adanya pemutusan perjanjian kerjasama pemotongan gaji secara sepihak oleh juru bayar. Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat menambah bahan referensi sebagai ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin mempelajari tentang penyaluran kredit golongan berpenghasilan tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka atas permasalahan yang pertama dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sebuah perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur, apabila dikemudian hari, dari debitur tidak dapat melaksanakan pemenuhan dari kewajiban-kewajibannya, maka debitur, melakukan bentuk upaya penghentian perjanjian kerjasama secara sepihak.  Sedangkan atas permasalahan yang kedua yakni upaya yang dilakukan oleh kreditur dalam hal debitur yang dalam hal ini dari pihak juru bayar memutuskan perjanjian kerjasama dengan melakukan yang awalnya BRI pindah BNI: pertama, yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan melakukan pendekatan yang dilakukan oleh team marketing. kedua, diadakannya musyawarah untuk memperoleh mufakat, dan ketiga dilakukan restrukturisasi kredit/perpanjangan. Kata kunci: Fasilitas kredit, Akibat Hukum, Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak]]>
