<![CDATA[Fitri Yuliani, Dr. Tunggul Anshari SH, M. Hum., Agus Yulianto SH, MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya fitriyuliani683@yahoo.co.id  ABSTRAK Pada skripsi ini penulis membahas tentang upaya pemerintah daerah kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector retribusi parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector retribusi parkir. Dalam pelayanan perparkiran di kabupaten Ponorogo masih mendapatkan hambatan-hambatan. Mulai dari juru parkir yang tidak patuh dengan peraturan dalam menjalankan tugasnya dan masyarakat yang kurang akan kesadaran hukumnya. Banyak ditemui juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir, bahkan banyak pula juru parkir memunggut parkir diatas tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Ponorogo. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis empiris, dilakukan dengan melakukan penelitian langsung untuk memperoleh data/informasi mengenai upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector retribusi parkir di kabupaten Ponorogo. Metode dalam pengambilan data dilakukan dengan cara studi lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai Dinas Perhubungan, UPT Perparkiran, juru parkir dan pegawai DPPKAD Kabupaten Ponorogo. Penulis menggunakan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, suatu uraian yang berbentuk kalimat teratur, logis, runtut, serta efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa, upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector retribusi parkir ini belum maksimal dan diperlukan langkah-langkah yang lebih inovatif yang mampu menghapus hambatan maupun kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaannya. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Upaya-upaya Pemerintah, Hambatan-Hambatan pelayanan Parkir, Retribusi Parkir ABSTRACT This research is aimed to discuss the measures taken by the local government of the Regency of Ponorogo to increase district own source revenue by imposing tax on parking service. This is also aimed to find out what measures are taken by the local government to increase the revenue. However, there are several impeding factors regarding the parking services in Ponorogo, it is found that parking ticket is not given to those parking their vehicles in parking areas. In some other areas, parking men are found to charge parking fee more than the amount regulated by the government of the regency. This act is certainly irrelevant to Article 59 of Government Regulation of the Regency of Ponorogo Number 14 of 2011 concerning Levy imposed on Public Services. This research employed empirical juridical method, where direct observation was conducted to obtain information on the measures taken. The data was collected from the results of interviews with staff of Department of Transportation, parking Technical Implementation Unit of Parking Services, parking men, and staff of DPPKAD the Regency of Ponorogo. The data obtained was analysed based on descriptive and qualitative techniques, in which the research writing was presented in logical order and effectively. The research result reveals that the measures taken by the government to increase the revenue by imposing levy on parking services has not been optimally implemented. More innovative steps are required to tackle existing impeding factors.  Keywords: own source revenue, government’s measures, impeding factors in parking services, parking levy  ]]>
