Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Juripol

PERANAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL DALAM PERLINDUNGAN INVESTOR Deliani, Deliani; Yusriana, Yusriana
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 7 No. 1 (2024): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksananya telah mengatur mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM). Sebagai salah satu pelaku pasar modal, profesi penunjang pasar modal harus ikut membantu mengembangkan pasar modal dan turut bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kewajibannya. Untuk mendukung pelaksanaan go public, maka diperlukan kajian-kajian yang mendalam tentang proses go public itu sendiri, sehinga nantinya emiten tidak akan menemui kesulitan dikemudian hari. Untuk itu emiten tidak dapat lepas dari lembaga-lembaga yang berperan dalam kegiatan pasar modal seperti lembaga profesi penunjang pasar modal. Setiap pelaku pasar modal dalam menjalankan fungsinya dituntut untuk memahami dan menguasai sistem hukum yang menjadi landasan bergeraknya industri pasar modal di Indonesia. Secara khusus, berlakunya hukum pasar modal itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Pemahaman tentang bagaimana hukum tersebut berlaku, diterapkan dan siapa saja yang menjadi obyek dari hukum tersebut harus benar-benar diketahui dengan tepat. Adapun permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :Bagaimana pengaturan fungsi dan tanggungjawab dari konsultan hukum pasar modal atas pendapat hukum yang diberikan pada saat melakukan penawaran umum (go public) terhadap masyarakat di Indonesia.
KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH deliani, deliani
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 7 No. 2 (2024): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementation of regional autonomy that is now almost up to enter the age of 10 years can reap a lot is said to have problems. One of the issues that must be addressed immediately is the problem of authority land. According to Law No. 5 th 1960, land is the task of the government (central government) while the provisions in Law No. 32 year 2004 field of land is the authority that has been submitted to the district / city. This course of action necessary for the second sincrinicity regulations are. Based on the approach to the legislation can be concluded that the authority has been the occurrence of land disputes as a result of dissincronicity regulations. For that they need to be made immediately the implementation of Tap MPR No. IX Th 2001 on Agrarian reform and the Management of Natural Resources in the Field of Land.