Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.36
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kedokteran dan Kesehatan : Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Indonesian Journal of Law and Justice JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Padamu Negeri Jurnal Cakrawala Akademika Jurnal Didaktik Matematika Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia
Sri Handayani
Universitas Sriwijaya
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Profile of photic driving in electroencephalography records at Mohammad Hoesin Hospital Palembang Sri Handayani; Erial Bahar; Olivia Amanda
JURNAL KEDOKTERAN DAN KESEHATAN Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32539/JKK.V6I3.9437

Abstract

Photic driving (PD) is a normal electroencephalography phenomenon in the parietooccipital region  during intermittent photic stimulation (IPS). The PD response is an indicator that is sensitive to age, brain maturity, certain abnormalities, changes in brain signal and brain complexity. Currently, there is not much  data about the PD response based on individual characteristics. Methods: It is a cross-sectional study with secondary data from EEG and medical records,  from January to December 2017. Result: Of 536 records, only 444 EEG records fulfilled the research criteria. PD response was more common in women (61.4%) and age group between 20-60 years (78.6%). Normal EEG result was 71.4%. PD responses were most commonly diagnosed with epilepsy etiology (33.8%). Only 28.6% of PD responses were found in abnormal EEG results. Conclusion: Distribution showed that the response of PD decreased in older age. The PD response is more common in patients with normal EEG results.  The more abnormal results of EEG, PD response rarely arise.
Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya Angkatan 2024 terhadap Penggunaan E-Wallet sebagai Alat Pembayaran Digital di Era Cashless Zhafirah Thalia Carissa; Siti Mei Rahmawati; Mona Asifa Syariah; Sri Handayani
Jurnal Cakrawala Akademika Vol. 2 No. 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : PT. Pustaka Cendekia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70182/jca.v1i6.368

Abstract

Seiring perkembangan zaman, teknologi terkait keuangan terus berkembang sebagai akibat dari permintaan masyarakat yang menginginkan kepraktisan dalam melakukan transaksi jual beli. Salah satu contohnya adalah maraknya penggunaan e-wallet oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan jual beli. Hal ini menandakan bahwa kita sedang berada di dalam era cashless  di mana transaksi keuangan dilakukan tanpa menggunakan uang tunai, melainkan melalui alat pembayaran digital seperti kartu, mobile banking, dan e-wallet. Dengan adanya e-wallet ini, masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa uang tunai, mendapatkan potongan harga, serta melakukan sistem pembayaran yang lebih cepat dan praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya tahun 2024 terhadap penggunaan e-wallet sebagai alat pembayaran di era cashless ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawaancara dan observasi pada para responden yang menggunakan e-wallet dalam kehidupan sehari-hari. Data kemudian dianalisis menggunakan metode reduksi data dan penarikan kesimpulan agar mempermudah dalam memilih data  mentah dan menyatukan hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap penggunaan e-wallet, ditinjau dari aspek kemudahan, keamanan, dan efisiensi waktu. Namun, masih terdapat sebagian kecil responden yang ragu menggunakan e-wallet karena kekhawatiran terhadap keamanan data dan risiko penyalahgunaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa e-wallet memberikan efisiensi dalam bertransaksi bagi sebagian besar mahasiswa, tetapi berisiko dalam hal keamanan dan privasi data sesorang.
Pemanfaatan Lego pada Pembelajaran Pola Bilangan Sri Handayani; Ratu Ilma Indra Putri; Somakim Somakim
Didaktik Matematika Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Didaktik Matematika
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aimed to generate learning trajectories in learning number patterns by using lego in grade IX SMP. This study was conducted in SMP N 1 Tanjung Raja. The method of this study was design research consisted of three phases, i.e. preliminary, design experiment (pilot experiment and teaching experiment) and retrospective analysis. In this study, a series of instruction was designed and developed based on conjecture of learning processes and PMRI approach. In this paper discussed was teaching experiment phase. Results of this research was learning trajectory that includes a series of learning process that were activity constructs patterns by using Lego generate sequence to determine rules and the next number of sequence, activity outlines pattern to determine the n-th pattern of sequence, until activity number patterns to determine the amount of n tribe/number. Based on the activities undertaken in this study could help students to understand number patterns.
Analisis Keterampilan Kepemimpinan dalam Pengelolaan Waktu Kerja SDM Ditinjau Aspek Hukum Bisnis Ichi Kirana Lara Sati; Erina Nurpita; Sri Handayani
Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis keterampilan kepemimpinan dalam pengelolaan waktu kerja sumber daya manusia (SDM) ditinjau dari aspek hukum bisnis. Pengelolaan waktu kerja yang efektif tidak hanya bergantung pada kemampuan manajerial, tetapi juga harus sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan kepemimpinan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan komunikasi berperan penting dalam menciptakan pengelolaan waktu kerja yang efisien serta sesuai dengan ketentuan hukum bisnis. Kepemimpinan yang memahami aspek hukum ketenagakerjaan mampu mencegah pelanggaran hak pekerja, mengurangi potensi sanksi hukum, dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis sehingga mendukung produktivitas dan kepastian hukum organisasi.
Urgensi Kontrak dalam Menjamin Kepastian dan Keamanan Hubungan Bisnis Perspektif Hukum Indonesia Adristi Faiza Setiadi; Tri Arysca Mardalena; Sri Handayani
Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan bisnis dalam aktivitas ekonomi modern semakin kompleks dan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam sehingga memerlukan mekanisme hukum yang mampu menjamin kepastian dan keamanan dalam kerja sama bisnis. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi kontrak dalam menjamin kepastian dan keamanan hubungan bisnis dari perspektif hukum dan manajemen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur ilmiah, artikel jurnal nasional, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta menjadi mekanisme pengelolaan risiko dalam hubungan bisnis. Kontrak juga berfungsi meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan para pihak dalam menjalankan kerja sama bisnis.
Aspek Hukum dalam Pembentukan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Internasional Antarnegara Elshinta Elshinta; Haura Hafizha; Sri Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5624

Abstract

Kerja sama dalam ekonomi internasional sering kali menghadirkan dilema antara kedaulatan nasional dan integrasi ekonomi global. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan tantangan dalam pembentukan perjanjian ekonomi antarnegara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini mengungkapkan bahwa proses perumusan perjanjian dipengaruhi oleh prinsip pacta sunt servanda serta posisi tawar masing-masing negara. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak negara berkembang menghadapi berbagai risiko hukum akibat perumusan klausul yang tidak jelas. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian ekonomi internasional yang adil tidak hanya memerlukan prosedur hukum formal, tetapi juga keseimbangan kepentingan untuk menjamin manfaat bersama dan kepastian hukum.
DAMPAK DIGITAL DIVIDE TERHADAP AKSESIBILITAS LAYANAN E-COURT BAGI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Fadhiilah Ayu Ramadhani; Listi Oktavia Safitri; Sri Handayani
Jurnal Padamu Negeri Vol. 3 No. 2 (2026): April : Jurnal Padamu Negeri (JPN)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/ezz1c081

Abstract

Advances in information technology have prompted the Supreme Court of the Republic of Indonesia to implement an electronic court system (e‑Court) as part of judicial bureaucratic reform to realize the principles of simple, fast, and low‑cost justice. However, the implementation of e‑Court faces the reality of a digital divide, particularly in rural areas, which is characterized by limited network infrastructure, low device ownership, and inadequate levels of digital and legal literacy. This study aims to analyze the impact of the digital divide on the accessibility of e‑Court services for rural communities in the settlement of civil disputes, as well as to formulate affirmative and inclusive policy recommendations. This qualitative research uses a normative and descriptive-analytical juridical approach based on a literature review of relevant laws, regulations, court decisions, and previous scholarly works. The findings indicate that, without systematic policy intervention, judicial digitalization has the potential to create technological elitism that further marginalizes rural communities. Therefore, the state needs to strengthen ICT infrastructure, implement legal digital literacy programs, and provide inclusive e‑Court services for rural communities in order to ensure the realization of justice.
RECHTSZEKERHEID DALAM DAKWAAN: ANALISIS PROSEDURAL PUTUSAN NOMOR 559 K/AG/2025 BERDASARKAN ASAS HUKUM ACARA PERDATA Desti Eka Putri Iqbal Satria; Indah Denisa Apriani; Afifa Faras Mitha; Sri Handayani
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1822

Abstract

This article analyzes the principle of legal certainty (Rechtszekerheid) through a procedural review of the Cilacap Religious Court Decision No. 2557/Pdt.G/2024/PA.Clp., in comparison with the Appeal Decision No. 49/Pdt.G/2025/PTA.Smg and the Cassation Decision No. 559 K/Ag/2025. The study examines key civil procedural principles, including passive judge, open trial, judicial independence, “audi et alteram partem”, efficiency, clear reasoning, and execution after 14 days. The case involves a dispute between Ritma Nungki Ekasari and Roni Dwi Arifin regarding alimony. The findings reveal inconsistencies in the application of civil procedural principles and discrepancies with SEMA RI No. 3 of 2018, particularly concerning the consideration of the husband’s economic capacity and fairness. The study concludes that judges must apply procedural principles more consistently and carefully to avoid legal defects and to ensure legal certainty from the first-instance court.
Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Online di Indonesia Nadlyra Utami Putri; Sitti Zahra; Sri Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5626

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang terhadap kebermanfaatannya dalam memberikan perlindungan konsumen yang dimana secara hukum seharusnya dapat memberikan sebuah jaminan dalam melakukan transaksi jual beli online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dalam bertransaksi online, namun dalam implementasinya ini masih mengalami beberapa masalah dan kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen tentang hak-haknya, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha digital, serta meningkatnya risiko Tindakan kriminal di dunia maya. Disebabkan hal tersebut, menjadi perlu dilakukan peningkatan  pengawasan terhadap berbagai macam bentuk transaksi yang dilakukan lewat sosial media, dan diperlukannya juga peningkatan literasi digital Masyarakat terhadap berbagai macam produk atupun usaha yang ditawarkan oleh para pelaku bisnis online, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku agar perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce dapat dilakukan  lebih baik dan memberikan rasa aman secara hukum bagi semua pihak yang melakukan jual beli seara online. Hal tersebut perlu dilakukan agar setiap kegiatan jual beli secara digital dapat dilakukan dengan aman dan sesuai dengan peraturan ataupun regulasi yang telah dibuat dan ditetapkan, serta bentuk peninjauan efektivitas dalam penerapan undang-undang perlindungan terhadap kosumen yang diharapkan para calon pembeli tidak mengalami dan mendapatkan kerugiaan dalam bentuk apapun jika melakukan transaksi yang dilakukan secara digital.
Sengketa Identitas di Media Sosial: Tinjauan Hukum Terhadap Perebutan Nama Dagang Arini Ramadhani; Adelia Dini; Sri Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5658

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HKI), yang berfokus terhadap pemilik merek dagang yang nama dagangnya digunakan secara sepihak atau disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena cybersquatting dan penyalahgunaan merek dagang di platform digital meningkat dikarenakan semakin berkembangnya ekonomi digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normative yang berarti penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem first-to-file dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang membahas tentang merek dan indikasi geografis, hal tersebut memberikan hak perlindungan hukum kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek dagangnya. Oleh karena itu, sistem telah memberikan hak kepada pemilik merek dagang yang terdaftar untuk melarang penggunaan nama merek atau identitas lainnya oleh pihak lain. Namun, hal ini masih banyak menghadapi tantangan, terutama dalam konteks digital karena masih harus disinkronisasikan antara hukum merek dengan kebijakan platform digital guna menutup celah manipulasi pasar. Selain itu, masih diperlukannya harmonisasi antara regulasi HKI, perlindungan konsumen, dan nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, sangat krusial untuk menjamin kejujuran dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, sangat diperlukannya kesadaran pelaku usaha dalam mendaftarkan merek dagangnya agar dapat mengamankan identitas digital dagang dan memperoleh perlindungan atas identitas usaha tersebut. Dengan demikian, sangat diperlukan hubungan antara pemerintah, platform digital, dan pemilik dagang dalam menciptakan perlindungan merek dagang yang lebih efektif di era digital.
Co-Authors Adelia Dini Adristi Faiza Setiadi Afifa Faras Mitha Arini Ramadhani Desti Eka Putri Iqbal Satria Elshinta Elshinta Erial Bahar Erina Nurpita Fadhiilah Ayu Ramadhani Haura Hafizha Ichi Kirana Lara Sati Indah Denisa Apriani Listi Oktavia Safitri Lourdes Fir Tondhi Sihotang Mona Asifa Syariah Nadlyra Utami Putri Olivia Amanda Ratu Ilma Indra Putri Silviani Silviani Siti Mei Rahmawati Sitti Zahra Somakim, Somakim Tri Arysca Mardalena Zhafirah Thalia Carissa