This Author published in this journals
All Journal ARISTO
Robby Darwis Nasution
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

INDONESIA SEBAGAI EMERGING POWER: PERSPEKTIF EKONOMI MILITER Robby Darwis Nasution
ARISTO Vol 3, No 2 (2015): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.145 KB) | DOI: 10.24269/ars.v3i2.6

Abstract

Era kepemimpinan SBY, merupakan era baru bagi Indonesia untuk bisa tampil danmenunjukkan eksistensinya terhadap dunia internasional. Berangkat dari era reformasidimana Indonesia mengalami masa keterpurukan di bidang ekonomi yang tercermin lewattingginya inflasi saat itu, maka di era kepemimpinan SBY perlahan perekonomian Indonesiaberlahan-lahan sudah bisa bangkit dari keterpurukan tersebut. Bukan hanya di sektorekonomi, tetapi di dalam keaktifan di kancah internasional juga merupakan salah satuindikator kebangkitan Indonesia. Keaktifan Indonesia dalam kancah internasional terlihatdari masuknya Indonesia dalam G-20 dan menjadi The Next 11, yaitu Negara-negara yangmengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan dalam beberapa tahun kedepan akanmuncul menjadi Negara dengan ekonomi yang kuat. Selain itu, demi menjaga keamananwilayah, pada era SBY ini mulai meningkatkan alutista baik sektor darat, laut, ataupunudara. Hal ini dilakukan demi menjaga kedaulatan dan mencegah konflik yang sering terjadidengan Negara-negara tetangga, peningkatan kekuatan militer ini semata-mata untuk mengembalikan militer Indonesia kembali menjadi macan Asia.
KORUPSI DAN PELANGGARAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA Robby Darwis Nasution
ARISTO Vol 1, No 2 (2013): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1964.268 KB) | DOI: 10.24269/ars.v1i2.23

Abstract

Korupsi merupakan budaya yang sudah lumrah terjadi di Indonesia, dalam keseharian perpolitikan di Indonesia bahkan tidak akan lepas dari aktifitas korupsi dimana pada kenyataannya korupsi sendiri akan berdampak sistemik bukan hanya berdapmapa kepada kemakmuran Negara tetapi juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan Masyarakat sesungguhnya dapat dilihat dari tingkat pemenuhan hak EKOSOB (Ekonomi, Sosial dan Budaya), ketiga poin tersebut merupakan bagian kecil indikator kesejahteraan rakyat. Bersama-sama dengan Hak Sipil, hak ekosob telah diakui secara internasional sebagai bagian dari the international bill of human rights. Kerangka hukumnya menjadi semakin jelas setelah hak-hak tersebut dituangkan dalam perjanjian multilateral yang tertuang dalam Covenan on Economic, Social and Cultural Rights (selanjutnya disingkat CESCR), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang dimuat dalam DUHAM 1948. Kewenangan negara yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di indonesia dirasa tidak memenuhi hasil yang memadai sehingga dapat dilihat dengan masih banyaknya pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan warga negara. Selain itu, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibanding negara-negara lain yang menyebabkan tingkat pelanggaran hak EKOSOB di Indonesia masih sangat tinggi.