Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMUTUSAN PERJANJIAN FRANCHISE SECARA SEPIHAK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEPADA FRANCHISEE SEBELUM BERAKHIRNYA PERJANJIAN Artha Wijaya, Kadek Mantra; Dharma Kusuma, Anak Agung Gede Agung
Kertha Desa Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisi tentang perjanjian franchise yang diputuskan secara sepihak sebelum berakhirnya perjanjian, serat mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi franchisee yang mengalami kerugian terhadap pemutusan secara sepihak sebelum berakhirnya perjanjian. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif diakibatkan adanya problem norma yaitu adanya kekosongan norma. Penelitian ini mwnggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perudnang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, diketahui bahwa pada dasarnya perjanjian franchise tidak dapat diputus secara sepihak baik dari franchisor maupun dari franchisee sebelum berakhirnya perjanjian, terkecuali adanya syarat batal yang tercantum dalam isi perjanjian dan telah disepakati oleh para pihak. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukkan oleh franchisee yang mengalami kerugian akibat pemutusan secara sepihak oleh franchisor, yakni mengajukan tuntut ganti kerugian dengan wanprestasi. Kata Kunci: Perjanjian franchisee, pemutusan perjanjian, Kerugian. ABSTRACT The purpose of this research is to find out and analyze the franchise agreement that was decided unilaterally before the end of the agreement, fiber to know and analyze the legal protection for franchisees who suffer losses from unilateral termination before the end of the agreement. This study uses normative legal research methods due to the problem of norms, namely the absence of norms. This study uses 2 approaches, namely the statutory regulation approach and the conceptual approach. Based on the discussion and research results, it is known that basically the franchise agreement cannot be terminated unilaterally, either from the franchisor or from the franchisee before the end of the agreement, unless there is a cancellation condition stated in the contents of the agreement and has been agreed by the parties. As for the legal remedies that can be taken by franchisees who experience losses due to unilateral termination by the franchisor, namely filing claims for compensation in default. Keywords: Franchisee agreement, termination of agreement, loss.

KEDUDUKAN HUKUM SELEBGRAM YANG TURUT SERTA MENYIARKAN IKLAN PADA PLATFORM SOSIAL MEDIA INSTAGRAM PRIBADINYA mirah, agung; Dharma Kusuma, Anak Agung Gede Agung
Kertha Desa Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Iklan berpengaruh terhadap kesuksesan produk barang dan jasa sehingga dikenal oleh masyarakat luas dan digunakan. Sosial media telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, pelaku usaha dengan cerdik melakukan kegiatan periklanan pada platform sosial media Instagram. Permasalahan mengenai kedudukan dan akibat hukum influencer yang melakukan periklanan pada account pribadi sosial media perlu dibahas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan akibat hukum selebgram yang mengiklankan produk barang dan jasa pada account pribadi sosial media instagram. Metode dalam penulisan ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa karena adanya kekosongan norma hukum pada Undang-Undang Penyiaran maka influencer tidak memiliki kedudukan hukum. Akibat hukumnya, menimbulkan ketidak pastian hukum dan kekacauan hukum sehingga tidak terkontrolnya penyiaran iklan yang dilakukan oleh influencer melalui akun sosial media Instagram pribadinya. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Iklan, Sosial Media ABbstract Advertising affects the success of goods and services so that they are known by the wider community and used. Social media has become part of the lifestyle of modern society, business people cleverly carry out advertising activities on the Instagram social media platform. Issues regarding the position and legal consequences of influencer advertising on personal social media accounts need to be discussed. The purpose of this paper is to determine the position and legal consequences of influencer advertising goods and services on their personal Instagram social media accounts. The method in this writing is a method of writing normative law using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this paper explain that due to the vacuum of legal norms in the Broadcasting Law, influencer have no legal standing. As a result of the law, it creates legal uncertainty and legal chaos so that the broadcasting of advertisements carried out by influencer through their personal Instagram social media accounts is uncontrolled. Keywords: Legal Standing, Influencer, Advertising, Social Media

HAK DAN KEWAJIBAN INVESTOR ASING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Kadek Febby Sara Sitradewi; Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.511 KB)

According to Act Number 25 of 2007 about investment, obvious as a form of business activities by way of capital investment by both domestic investors and foreign investors in the territory of the Republic of Indonesia, which foreign capital owned by the state, individual foreign nationals, either a foreign legal entity or Indonesian legal entity which partially or wholly owned by foreign parties in the form of assets that have economic value. Possibility of disagreement or dispute between the parties should not be ignored. The method used is a normative legal research methods, in particular by examining the principles of law, legal systematics, and the synchronization level of legal. The goal was to determine the rights and obligations of foreign investors by Act No. 25 of 2007. One of the right and obligations of foreign investors by Act No. 25 of 2007 is open information about the field of business being operated and apply the principles of good corporate governance.

PENGGUNAAN KOMPOSISI ILEGAL SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF PEMBANGUNAN OLEH PENYEDIA JASA KONTRAKTOR DI INDONESIA Gravella Enah; Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 11 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.971 KB)

Pembangunan merupakan sebuah aspek utama dalam penyelenggaraan negara dan indikator penilaian masyarakat dunia terhadap tingkat kesejahteraan dalam wilayah tersebut. Meskipun demikian, pembangunan dapat dipersoalkan apabila tidak memenuhi aspek tata ruang, tata guna wilayah dan komposisi bahan pembentuknya. Pembangunan yang ditawarkan oleh jasa konstruksi dalam beberapa konteks dinilai ilegal oleh karena menggunakan bahan yang tidak ditentukan oleh standar mutu nasional. Sejalan dengan itu, rumusan masalah pada jurnal ini adalah pertama, apakah penyedia jasa kontraktor dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan bahan ilegal pada bangunan rumah pasca dilaksanakannya pembangunan tersebut? Kedua, agaimana jaminan terhadap pengguna jasa kontraktor atas legalitas komposisi bahan yang digunakan oleh kontraktor? Tujuan utama penulisan yakni Untuk menguraikan fase pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh seorang kontraktor bangunan ketika komponen yang digunakan tersebut terbukti sebagai komponen ilegal pasca pembangunan tersebut selesai; dan Untuk mendeskripsikan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa kontraktor dalam bentuk fisik berupa dokumen dll sebagai integrasi prinsip keselamatan dan keamanan dalam Pasal 2 huruf j UU JK. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif didukung oleh pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis dan kasus. Ruang lingkup mencangkup pertanggungjawaban pasca selesainya bangunan rumah dengan bahan ilegal dan jaminan yang diberikan atas pengguna jasa konstruksi secara formiil. Hasil akhir dari jurnal ini menunjukan bahwa pertama, pertanggungjawaban yang diberikan oleh kontraktor dilakukan apabila terjadi kegagalan bangunan serta pembenahan kembali dalam jangka waktu 10 tahun; sedangkan kedua, jaminan yang diberikan mencangkup standar prosedur dan mutu serta piranti keselamatan, keamanan kerja, dan perlindungan bagi terlaksananya hak konsumen. Kata Kunci: Jasa Konstruksi, Komposisi Ilegal, Dokumen.

KAJIAN YURIDIS PENGALIHAN PIUTANG DARI KREDITUR KEPADA PERUSAHAAN FACTORING DALAM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG Luh Kade Pebria Satyani; Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.678 KB)

Factoring is a financing activity in the form of short-term trade receivables of a company following the administration of the receivables. Factoring agreement is an agreement underlying the displacement of a number of bills receivable to another party. Therefore, this paper will explain how the legal effect of the transfer of the receivables from the creditor to the factoring company. Besides, this paper also describes how the transfer from the creditor to the receivables factoring company without the knowledge of the debtor. So a debtor can only be bound if he had been aware of and approved the transfer of the receivables from the creditor to the factoring company. The method used in this paper is the normative method refers to the sources of law.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search