Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Antonius Erwandi
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN TENUN IKAT Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 4, No 1 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v4i1.247

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlunya partisipasi dalam melestarikan seni budaya daerah yaitu kerajinan tenun ikat yang menjadi karakteristik desa Ensaid Panjang sebagi daerah wisata. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptip kualitatif, teknik analisis data adalah kualitatif sedangkan alat yang digunakan yaitu Panduan Observasi, Pedoman wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Adat, pengerajin tenun ikat 4 orang.
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DI DESA BENGKUANG KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v7i2.409

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum maksimalnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang disebabkan kurangnya pendampingan yang dilakukan kepada pemerintah desa dalam memanfaatkan alokasi dana desa untuk program pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat desa. Oleh karenaya penulis tertarik meneliti tentang Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai. . Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diarahkan pada sistem pendampingan kepada pemerintah desa dalam pemanfaatan alokasi anggaran yang diperuntukan pada pembangunan, dalam pembangunan dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dengan melibatkan unsur masyarakat. Sedangkan dalam pola pemberdayaan yaitu dengan memberikan masukan kepada pemerintah desa untuk dapat membantu masyarakat melalui pembiayaan terhadap potensi daerah yang dapat di kembangkan menjadi produk unggulan masyarakat. pendampingan pembangunan dan pemberdayaan dilakukan sampai pada tahap pelaporan dan tahap kelanjutan program tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Sistem perencanaan kerja dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yaitu dengan merencanakan kunjungan kerja pada setiap desa selama proses penggunaan dana desa. Koordinasi yang dilakukan yaitu dengan pemerintah Desa, Pemerintah kecamatan dan dengan kelompok masyarakat secara berkelanjutan. Pengawasan terhadap tenaga Pendamping lokal bersifat berjenjang yaitu dari pendamping desa tingkat kecamatan dan tenaga ahli pada tingkat Kabupaten melalui rekapitulasi pelaporan. Saran - Saran Penelitian yaitu Diharapkan dapat meningkatkan berbagai bentuk program pendampingan khususnya pada bidang pembangunan pertanian dan perkebunan pada pemerintah desa dan masyarakat. Diharapkan dapat Meningkatkan sistem koordinasi kepada pihak swasta agar dapat memberikan fasilitas dan bantuan pendanaan pembangunan untuk menambah kegiatan yang hendak di kembangkan menjadi potensi utama masyarakat. Diharapkan dapat menambah dan meningkatkan sistem pengawasan pada sistem pendampingan agar lebih efektif dalam mengawasi proses pembangunan oleh pemerintah desa. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembangunan, Pemberdayaan, Masyarakat Desa.
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DI DESA JERORA I KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v6i1.251

Abstract

The Village Government has the authority to increase Village Original Income (PADes). Village Original Revenue is also an indicator in determining development programs in the village. Increasing the Village Original Revenue (PADes) is carried out through a development planning strategy at the village level which then becomes a regional development program.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI UNTUK MELESTARIKAN BUDAYA MASYARAKAT DI DESASOLAM RAYA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 4, No 2 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v4i2.248

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran BPD dalam masyarakat khususnya sebagai perwakilan masyarakat yang dapat menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat dengan tata cara atau mekanisme yang tersistematis sehingga dapat dijadikan suatu rencana pembangunan di dalam RAPBDes. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptip kualitatif, teknik analisis data adalah kualitatif sedangkan alat yang digunakan yaitu Panduan Observasi, Pedoman wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD sebanyak 3 orang, Ketua kelompok seni budaya 2 orang. Hasil penelitian yaitu seni dan budaya masyarakat memerlukan kebijakan pemerintah desa sebagai bentuk dukungan dan aspirasi tersebut menjadi tugas BPD. Selain itu diperlukan koordinasi dari pemerintah desa dan BPD kepada pemerintah kecamatan dan Kabupaten untuk memperhatikan kesenian dan budaya daerah dalam bentuk alokasi dana pembinaan serta pengadaan kelengakapan yang diperlukan dan hal tersebut sejauh ini belum dapat dipenuhi oleh pemerintah desa karena keterbatasan anggaran di desa.
PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SINTANG Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Administrasi desa saat ini menjadi tolok ukur dalam penetapan kinerja pemerintah desa, sehingga dalam sistem administrasi diperlukan keterlibatan instansi pemerintah di tingkat kabupaten untuk memberikan pembinaan secara berkelanjutan pada pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptip kualitatif, teknik analisis data adalah kualitatif, alat yang digunakan yaitu Panduan Observasi, Pedoman wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian sebanyak 3 orang yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kepala Bidang Kelembagaan dan Staf Seksi Kelembagaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beebrapa aspek pembinaan yaitu pembinaan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dalam bentuk bimbingan pendataan potensi desa, potensi kerajinan dan seni budaya di desa serta potensi pasar desa yang memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dilakukan dengan melaksanakan bimbingan teknis kepala desa, aparatur desa dan BPD secara berkelanjutan setiap tahun sesuai Rencana Kerja Anggaran pada instansi tersebut, palaksanaan rapat kerja dengan pemerintah desa dan kunjungan langsung ke desa-desa oleh bidang kelembagaan. pembinaan keuangan desa dilakukan dengan sosialisasi sistem program keuangan desa, implementasi program keuangan desa berbasis komputer serta penyusunan laporan keuangan bagi bendahara desa oleh bidang Keuangan dan aset desa serta pengawasan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa atau ADD. Kata Kunci : Pembinaan, Administrasi, Pemerintah Desa.
RESPON MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM SIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SINTANG Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v1i1.323

Abstract

Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Sintang diresmikan oleh Bupati Sintang pada tanggal 16 Juli 2002, pada saat itu RRI masih berbentuk perusahaan jawatan. Dalam perkembangannya RRI secara resmi berubah menjadi suatu lembaga yang selanjutnya dikenal dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yaitu pada tahun 2006. Sejak perubahan tersebut RRI konsisten dalam membangun masyarakat yang berdaya saing dan berkarakter melalui siaransiaran yang bertujuan membangkitkan masyarakat untuk mencipta, berkarya dan berproduksi melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Selain itu orientasi RRI adalah membentuk moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat di seluruh wilayah NKRI.
UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (KAJIAN PENDEKATAN SOSIOLOGI) Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 1 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v2i1.234

Abstract

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial yang harus mendapat perhatian bagi semua pihak, oleh karenanya diperlukan adanya pemikiran terhadap upaya pencegahan agar tingkat perilaku kekerasan terhadap anak dapat di minimalisir khususnya dalam jangka waktu yang panjang. Pendekatan normatif memberikan pemahaman kepadda masyarakat dan bertujuan menimbulkan efek jera sedangkan pendekatan sosiologi atau budaya bertujuan membangun suatu budaya menghargai keberadaaan anak-anak didalam lingkungan sosial yang wujudnya melalui internalisasi nilai-nilai budaya yang positif kepada anggota keluarga sejak usia dini. Kedua pendekatan tersebut akan lebih efektif jika dapat di jalankan secara bersamaan oleh penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA NYANGGAI OLEH DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MELAWI Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 2 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v2i2.238

Abstract

Masalah sosial yang masih dihadapi oleh masyarakat yaitu rumah yang tidak layak huni. Oleh sebab itu, penanganan masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi, Sekretris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi, Staf, Kepala Desa Nyanggai dan Warga Masyarakat Yang Menerima Bantuan. Alat yang digunakan terdiri dari Pedoman Wawancara,Pedoman Observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi yang sudah berjalan dengan baik, sehingga disarankan agar kegiatan dapat dilakukan secara berkesinambungan
Co-Authors