Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berdasarkan Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB) Akbar Reyformatio Zakky Widianto; Arni Karina
Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking) Vol 7, No 1 (2021): Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Ba
Publisher : STIE Indonesia Banking School

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35384/jemp.v7i1.221

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refor-masi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Jenis penelitian adalah studi kasus. Peneliti menggunakan pendeka-tan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif dengan mem-bandingkan format pada LAKIP dan format pada peraturan. Beberapa kontribusi bagi penelitian adalah: i. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai kesesuaian LAKIP yang disusun oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN RB dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 serta dapat memberikan saran yang membangun, ii. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan tambahan literatur untuk bagi penelitian selanjutnya, iii. Penelitian ini di-harapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah. Hasil penelitian menunjukkan LAKIP telah disusun sesuai dengan aturan dan telah dilakukan tindak lanjut dari hasil temuan reviu oleh Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari enam unsur dalam peraturan, terdapat empat unsur yang belum dapat dipenuhi. Dapat disimpulkan LAKIP Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-masi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.
Effect of Tax Planning, Deferred Tax Expense and Company Size Against Profit Management (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on IDX 2015-2019) Arni Karina; Harum Herdiyanti
Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomika Vol 12, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Manajemen dan Ekonomika, Vol. 12, No.2, Juni 2020
Publisher : Indonesia Banking School

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35384/jime.v12i2.355

Abstract

This study uses quantitative methods that aim to analyze the effect of tax planning, deferred tax expense and company size on profit management in 13 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Ex-change. The results of this study show that tax planning and deferred tax expense affect profit manage-ment, then the size of the company has not been shown to have an effect on profit management. The results of this study show that tax planning is a way of regulating how much profit is reported it is indicated that there are profit management practices that signal about management regulates pseudo-profit reporting while deferred tax burdens provide indications that there are differences between accounting standards and tax regulations. Management can use this as one of the instruments for carrying out profit management.