Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INFORMASI ONLINE. (Kajian Putusan Nomor: 158/Pid.B/2017/PN Bau Bau) ayu dian ningtias
Jurnal Independent Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v6i1.77

Abstract

Media sosial dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk mengakses berita bahkan sebagian orang mulai memilih menulis berita menggunakan salah satu dari jejaring situs pada media sosial yang mana tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar. Semua pengguna media sosial juga bisa mengedit atau menambahkan baik itu tulisan, gambar atau video dan lain-lainnya. Kasus terkait tindak pidana melalui media online atau media massa yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana penyebaran penghinaan dan pencemaran nama. Berdasarkan pemaparan bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Dalam penegakan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sudah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 171 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika pasal 28. (2) Dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam kasus tersebut adalah dengan mengkaji  kualifikasi tindak pidana, hukum pidana formil dan sanksi pidana serta fakta yang terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
KONSEP HUKUM PEMBUKTIAN PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM ASPEK HUKUM PIDANA Ayu Dian Ningtias; Suisno Suisno
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v5i1.2613

Abstract

Sex workers through social media are now a criminal problem that is often found through social media, Instagram, WhatsApp, Facebook, etc. How is the evidence in the aspect of criminal law in cyber crime in the form of commercial sex workers through social media, is the focus of this research. The type of legal research carried out is juridical normative, so the approach used is the statute approach and the conceptual approach. Proof of cyber prostitution is the same as in Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely regarding evidence in the form of witness statements, expert statements, letters, instructions. However, in an ITE act , case that becomes evidence, it can be said to be digital evidence because it is in the form of Electronic Information and / or Electronic Documents in accordance with the criteria in Article 1 number 1 and number 4 of Law No. 19 of 2016 so that this digital evidence can clarify the facts that have occurred supported by other evidence.
UJI KONTEKS TERHADAP PENERAPAN TEKNIK UNDERCOVER BUY DALAM PROSTITUSI ONLINE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI INDONESIA Achmad Royani; Ayu Dian Ningtias
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2021): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v5i1.2614

Abstract

The regulation of legal certainty for the undercover buy investigation mechanism in online prostitution crimes in this study is to emphasize the validity of the Undercover Buy investigation technique in criminal acts of prostitution through online media, the Undercover Buy research technique is only regulated in narcotics crime, how is the validity of Undercover Buy in law enforcement of the crime of prostitution in this online media. To analyze the existing problems, this study uses a statutory approach, a case approach and a conceptual approach, the results of the Undercover Buy analysis are regulated in the Criminal Procedure Code as a special form of investigation technique, law enforcement of prostitution crime through undercover buy in the future, the investigation is carried out with a series of actions taken by investigators in terms and according to ways regulated by law to seek and collect evidence about criminal acts of prostitution online and to find the suspect.