Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MENINJAU ULANG SANKSI KEBIRI KIMIA DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PANCASILA Hario Danang Pambudhi; Hanifah Alya Chaerunnisaa
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 22 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v22i2.3766

Abstract

Starting from the state's concern about the increasing numbers of sexual violence against children, the government has issued a chemical castration policy for perpetrators of sexual violence against children as an additional punishment or treatment. In general, children are a group vulnerable to sexual violence. This is because children are deemed unable to defend themselves and inadequate sex education in Indonesia. Through this research, the researchers tried to see whether the implementation of the castration policy can be the right form of punishment. By using the normative juridical method through an approach to legal principles with qualitative data analysis presented in a descriptive-analytical manner, the researchers found that the chemical castration policy against perpetrators of sexual violence against children actually injures the concept of criminal law reform which is currently on the country's big agenda to create criminal law in accordance with the values ​​of Pancasila, namely peace. The chemical castration policy is also a form of state neglect of the rights of victims and the rights of perpetrators which should be accommodated properly, without having to use chemical castration as a solution. Keyword: Chemical castration, Balance, Victims, Criminal law reform, Perpetrators.
Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis Hario Danang Pambudhi; Ega Ramadayanti
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 7 No 2 (2021): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v7i2.313

Abstract

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) membawa diskursus baru mengenai keberlanjutan ekologis di Indonesia. Pasalnya, terdapat perubahan politik hukum mendasar mengenai perlindungan lingkungan mengarah pada sifat eksploitatif dibandingkan konservasi sehingga menjauhi prinsip keadilan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan simplifikasi perizinan, disorientasi strict liability, dan pembatasan hak atas lingkungan. Padahal perlindungan lingkungan sebagai salah satu unsur keadilan lingkungan merupakan hal yang esensial sebagai upaya memastikan distribusi hak dan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Metode penelitian dilakukan melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian literatur dari sumber data sekunder dengan tiga bahan hukum.  Hasil penelitian menyimpulkan perlu adanya suatu langkah untuk merespons perubahan politik hukum perlindungan lingkungan dalam UU Cipta Kerja agar tetap mendukung keberlanjutan ekologis, berupa arah kebijakan dalam pembangunan berkelanjutan yang lebih merefleksikan keadilan lingkungan.