Taufik H Simatupang
Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KESADARAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN DI INDONESIA (Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat) Awareness Of Legal Entity Of Education Foundation In Indonesia (Perception And Society Legal Awareness) Taufik H Simatupang
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 16, No 3 (2016): Edisi September
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.402 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2016.V16.277-289

Abstract

Salah satu faktor memperburuk citra pendidikan swasta di Indonesia adalah banyaknya orang mendirikan yayasan pendidikan untuk mencari keuntungan pendiri dan pengurusnya tanpa memperhatikan kualitas pendidikan yang dikelola. Tujuan pendirian yayasan bersifat sosial, namun pada akhirnya disalahgunakan oleh kalangan yang kurang memahami dunia pendidikan. Permasalahan penelitian adalah bagaimana persepsi pengurus yayasan pendidikan dan notaris terkait undang-undang yayasan, kesadaran dan kendala yang dihadapai dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan kondisi sebenarnya dilapangan tentang bagaimana pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar yayasan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan secara umum setiap yayasan pendidikan (pendiri, pengawas dan pengurus) mengetahui keberadaan dari UU nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Namun pemahaman dimaksud belum sampai kepada hal-hal yang bersifat substantif terutama kewajiban untuk menyesuaikan anggaran dasar dan pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan pendidikan yang sudah berdiri sebelum dikeluarkannya UU Yayasan umumnya belum menyesuaikan anggaran dasarnya karena ada anggapannya akta pendirian yayasan yang dikeluarkan oleh notaris adalah bentuk badan hukum. Disamping alasan lain adanya tarik menarik kepentingan antar pendiri yayasan.AbstractOne of the factors that make worse private education imagery in Indonesia is people establish education foundation to get advantage/profit for its owner and its administrator without paying attention to its quality. But, sometimes, they who understand less about education make abuse of foundation establishment purpose as socially concerned, turn into personal interests. The problem of this research is how the perception of education foundation administrators and notary related to Foundation Act, awareness, and obstacles faced in its implementation. It is an analysis descriptive aimed to describe a real condition in the field on how adjustments implementation of the foundation article of association as stipulated in the Act Number 28 Year 2004 on the Foundation. The research concludes that, generally each education foundation (founder, supervisor, and administrator) know the existence of the Act Number 28 Year 2004 on Amendment the Act Number 16 Year 2001 on the Foundation. But, understanding of it has not come to substantive terms especially obligation to adjust the article of association and its legitimation to the Ministry of Law And Human Rights. Education foundations that establish before stipulating the Act have not adjusted its article of association because there is an assumption that deed of establishment of foundation issued by a notary is a legal entity. Beside other excuses that are the conflict of interests among the founders.
ANALISA YURIDIS PERALIHAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA INTERNASIONAL HALIM PERDANA KUSUMA KE DALAM WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN (Juridical Analysis Of The Swicthover Of Immigration Checkpoint At Halim Perdana Kusuma Airport) Taufik H Simatupang
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 10 No 2 (2016): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2016.V10.131-140

Abstract

Struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04 Tahun 2006 memiliki Bidang Pendaratan dan Izin Masuk yang bertugas melaksanakan pemeriksaan keimigrasian terhadap setiap orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, tetapi dalam kenyataannya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan belum memilikinya. Hal ini mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam memenuhi capaian kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Permasalahan kajian ini adalah bagaimanakah dampak yuridis atas peningkatan kelas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dan kesiapan dalam rencana peralihan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma. Kajian ini didekati dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan. Hasil kajian menyimpulkan bahwa pertama dampak yuridis dari peningkatan kelas yang memiliki Bidang Pendaratan dan Izin Masuk adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan belum memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Hal ini kemudian berakibat kepada temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan sudah cukup siap dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pendaratan dan Izin Masuk karena sudah memiliki Sumber Daya Manusia dan Anggaran yang memadai. Ketiga menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia agar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma menjadi bagian wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta SelatanAbstractThe organizational structure of Immigration office Class (I) Special of South Jakarta under the Ministerial Decree of Law And Human Rights Number : M.01-PR.07.04, Year 2006 has had the Landing Division and Entry Permit charged of carrying out immigration examination to each person who comes in and out of Indonesia territorial through immigration checkpoint (TPI), but in fact, the Immigration office Class (I) Special of South Jakarta have had not it yet. Obviously, it will disrupt tasks and functions of officers to meet the target of performance in accordance with the demands of bureaucratic reform. The problem of this study is how the juridical impact in the upgrading of Immigration office Class (I) Special of South` status and its readiness of its switchover. It is a qualitative approach by collecting data and using all information related to the main issue. It concludes that the first, juridical impact on status upgrading having the Landing Division and Entry Permit that carry out tasks and functions in immigration checkpoint. The fact shows that working area of the Immigration office Class (I) Special of South Jakarta have had not it yet. Then , it comes to the result of findings of the Supreme Audit Institution. The second, It is ready to perform its tasks and functions because of its capacity of human resources and the sufficient of the budget. The third, issues Ministry Regulation of the Ministry of Law And Human Rights so that immigration checkpoint of International Halim Perdana Kusuma airport become a part of working area of the Immigration office Class (I) Special of South.