Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Ferry Irawan Febriansyah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial Ferry Irawan Febriansyah; Halda Septiana Purwinarto
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No 2 (2020): Edisi Juni
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.461 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2020.V20.177-188

Abstract

Media sosial merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan lagi seiring dengan kemajuan zaman. Semua perilaku masyarakat termasuk media sosial diatur oleh hukum. Banyak masyarakat yang menyalahgunakan media sosial untuk melakukan ujaran kebencian di dunia maya yang tanpa mereka sadari bahwa perbuatannya adalah pelanggaran hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana hukum melihat gejala sosial di masyarakat untuk menemukan solusi dari masalah hukum yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ditemukan banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial dengan melakukan ujaran kebencian. Hal ini terjadi karena mereka belum paham terhadap undang-undang yang ada. Akan tetapi kesalahan maupun kealpaan tetap menjadi tanggung jawab individu sebagai subyek hukum. Saran yang dapat diajukan adalah pembenahan undang-undang ITE, sosialisasi kepada masyarakat oleh penegak hukum terkait edukasi dan penegakan hukum serta masyarakat sendiri seyogyanya lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.
Bentuk Perjanjian dalam Proses Pelayanan Administrasi di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ponorogo Ferry Irawan Febriansyah; Linda Gusnia Rohmayanti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p13

Abstract

This study was submitted to answer and describe the problems faced including the form of agreement in the administrative process in the Library and Archives of the Ponorogo Region and the implementation of the agreement in the administrative process in the Library and Archives of the Ponorogo Region. The research method used is an empirical juridical research method, where this method can answer and describe the question by collecting data obtained from interviews, observations and documentation at the research location so that it can describe it well. This research can be concluded that the practice of book lending agreements (library materials) in the Ponorogo Regional Library does not have a fixed legal force so that many parties do not carry out obligations in the loan book agreement. The factor that causes the parties not to carry out their obligations is the lack of self-awareness of the parties and the mild sanctions provided by the Library. Penelitian ini disampaikan untuk menjawab dan mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi meliputi bentuk perjanjian dalam proses Administrasi di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ponorogo dan Implementasi perjanjian dalam proses Administrasi di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, dimana dengan metode ini dapat menjawab dan mendeskripsikan pertanyaan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari kegiatan wawancara, pengamatan dan dokumentasi di lokasi penelitian sehingga dapat menjabarkannya dengan baik. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik perjanjian pinjam buku (bahan pustaka) di Perpustakaan Daerah Ponorogo belum memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga banyak para pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian pinjam buku. Faktor yang menyebabkan para pihak tidak melaksanakan kewajibannya adalah kurangnya kesadaran diri para pihak, dan ringannya sanksi yang diberikan oleh Perpustakaan.
Co-Authors Halda Septiana Purwinarto Linda Gusnia Rohmayanti