This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH
Imas Novita Juaningsih
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia Imas Novita Juaningsih
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1569.782 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15764

Abstract

 AbstractIndonesia became one of the countries infected with Covid-19. This certainly has an impact that can harm the country and society. Therefore, the government issued a policy of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) with the aim of deciding the spread of Covid-19. One of the impacts felt by the community with the presence of Covid-19 is the Termination of Employment (FLE) carried out by several companies to workers on the grounds of force majeure or loss. This reasoning is controversial, bearing in mind that force majeure cannot be said to be a reason that can cause harm as in the Covid-19 outbreak, and is deemed to deviate from Article 164 Paragraph (3) of Law Number 13 Year 2003 concerning Labor.Keywords: Layoffs, Force Majeure, Covid-19 Abstrak Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit Covid-19. Hal ini tentu memberikan dampak yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan agar dapat memutus penyebaran Covid-19. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat dengan hadirnya Covid-19 yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan kepada para pekerja dengan alasan force majeure atau mengalami kerugian. Alasan tersebut menjadi kontroversial, mengingat force majeure tidak dapat dikatakan sebagai alasan yang dapat menyebabkan kerugian seperti pada wabah Covid-19 ini, dan dianggap menyimpang dari Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Kata kunci:  PHK, Force Majeure, Covid-19
Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19 Imas Novita Juaningsih
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15455

Abstract

AbstrakCovid-19 menjadi permasalahan terbesar untuk negara –negara di dunia termasuk Indonesia. Menjalarnya wabah covid-19 ini telah menyebabkan beberapa dampak yaitu diantaranya; angka kematian yang meningkat, perekonomian negara dan masyarakat yang menurun, hingga terjadinya tindakan kejahatan yang dapat menguntungan diri sendiri atau kelompok. Sehingga asas daripada keadilan dan asas kekeluargaan tergeserkan karena peran pemerintah yang dirasa kurang memberikan fasilitas yang layak bagi masyarakatnya. Untuk mengharmonisasikan peran pemerintah dengan implementasi yang ada di maysarkat, maka pemerintah perlu mengambil sikap tegas dengan melakukan penganggulangan penerapan hukuman yang setimpal bagi para pelaku penimbun masker di masa pandemic covid-19 ini.Kata kunci: Covid-19, Penimbunan, asas kekeluargan dan kemanfaatan.AbstractCovid-19 is the biggest problem for countries around the world including Indonesia. The outbreak of the Covid-19 epidemic has caused several impacts, including; The increasing mortality rate, the economy of the country, and the declining community, to the occurrence of crimes that can be self-harm or a group. So that the principle of justice and family principle is rolled out because the role of government that is felt is lacking in providing decent facilities for the community. To harmonize the role of the Government with the implementation of the community, the government needs to take a firm stance by countermeasures the implementation of a solid sentence for masks hoarders pandemic this covid-19. Keywords: Covid-19, backfilling, the principle of familial and benefit.