Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan JURNAL TEKNOLOGI LINGKUNGAN Jurnal Keteknikan Pertanian Journal of Management and Business Review
Muhammad Said Didu
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS POSISI DAN PERAN LEMBAGA SERTA KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN LAHAN KRITIS Didu, Muhammad Said
Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2001): JURNAL TEKNOLOGI LINGKUNGAN
Publisher : Center for Environmental Technology - Agency for Assessment and Application of Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.443 KB) | DOI: 10.29122/jtl.v2i1.202

Abstract

Lahan kritis merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan sehinggakehilangan atau berkurang fungsi sesuai peruntukannya. Perluasan lahan kritis melibatkan aktivitas dan kebijakan berbagai lembaga yang saling terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi, peran, dan fungsi lembaga serta kebijakan dalam proses pembetukan lahan kritis dengan menggunakan metode Intrepretative Structural Modelling (ISM).Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 28 lembaga dan 14 jenis kebijakan yang erat keitannya dengan proses pemebtukan lahan kritis. Departemen Keuangan, Kementerian PPN/BAPPENAS, Departemen Kehutanan, dan Lembaga Adat merupakan lembaga yang memiliki daya dorong (driver power) dan tingkat keterkaitan tinggi terhadap proses pembentukan lahan kritis. Dari aspek kebijakan, jenis kebijakan yang memiliki driver power tinggi adalah kebijakan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, penguasaan dan pengusahaan hutan, dan kebijakan keamanan.Proses pembetukan lahan kritis dapat dikendalikan jika perumusan kebijakan memperhatikan seluruh aspek yang memungkinkan lembaga lain dalam penggunaan lahan melakukan eksploitasi secara berlebihan. Untuk menghambat proses terbentuknya lahan kritis, interaksi antar lembaga yang terkait dengan lahan kritis baik untuk perumusan kebijakan maupun implementasi kebijakan sangat diperlukan. Mengingat kompleksitas permasalahan dan tingginya saling keterkaitan (interdependence) antar lembaga, maka proses pembentukan lahan kritis dapat dihambat jika kebijakan seluruh lembaga yang terkait dapat dikoordinasikan dengan baik.
Determination of Harvesting Time and Fermentation Conditions of Coffee (Coffee sp) Beans Based on the Fruit Pericarp Enzyme Activity) Muhammad Said Didu
Jurnal Teknologi dan Industri Pangan Vol. 12 No. 1 (2001): Jurnal Teknologi dan Industri Pangan
Publisher : Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, IPB Indonesia bekerjasama dengan PATPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pectinase enzyme of coffee pericarp, containing pectinesterase and polymetilesterase, is potential to determine harvesting time or to classify coffee beans. The activity of the enzyme on the green fruit is higher than on the yellow one. When the fruit become light red, the activity increaed for the second time and then decrease when the fruit is overripe (dark colored)The optimum fermentation condition of the fruit is depending on the maturation degree. Study on the fermentation process at 25oC, suggest sorting of harvesting fruits in three groups. (1) fruits are harvested 9-24 days after the fruits reach its yellowish green color, Ao, (2) 25 - 32 days after Ao, and (3) 33 - 38 days after Ao. Fermenting at 35o C grouping into four types of maturation degree. (1) 9 - 11 days after Ao, (2) 12 - 22 days after Ao, (3) 23 - 30 days after Ao, and (4) 24-36 days after Ao. The optimum harvesting time is when the beans reach light red until the color starts getting dark. The optimum activity of the enzyme pectinase is at 35oC.
ANALISIS POSISI DAN PERAN LEMBAGA SERTA KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN LAHAN KRITIS Muhammad Said Didu
Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2001): JURNAL TEKNOLOGI LINGKUNGAN
Publisher : Center for Environmental Technology - Agency for Assessment and Application of Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.443 KB) | DOI: 10.29122/jtl.v2i1.202

Abstract

Lahan kritis merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan sehinggakehilangan atau berkurang fungsi sesuai peruntukannya. Perluasan lahan kritis melibatkan aktivitas dan kebijakan berbagai lembaga yang saling terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi, peran, dan fungsi lembaga serta kebijakan dalam proses pembetukan lahan kritis dengan menggunakan metode Intrepretative Structural Modelling (ISM).Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 28 lembaga dan 14 jenis kebijakan yang erat keitannya dengan proses pemebtukan lahan kritis. Departemen Keuangan, Kementerian PPN/BAPPENAS, Departemen Kehutanan, dan Lembaga Adat merupakan lembaga yang memiliki daya dorong (driver power) dan tingkat keterkaitan tinggi terhadap proses pembentukan lahan kritis. Dari aspek kebijakan, jenis kebijakan yang memiliki driver power tinggi adalah kebijakan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, penguasaan dan pengusahaan hutan, dan kebijakan keamanan.Proses pembetukan lahan kritis dapat dikendalikan jika perumusan kebijakan memperhatikan seluruh aspek yang memungkinkan lembaga lain dalam penggunaan lahan melakukan eksploitasi secara berlebihan. Untuk menghambat proses terbentuknya lahan kritis, interaksi antar lembaga yang terkait dengan lahan kritis baik untuk perumusan kebijakan maupun implementasi kebijakan sangat diperlukan. Mengingat kompleksitas permasalahan dan tingginya saling keterkaitan (interdependence) antar lembaga, maka proses pembentukan lahan kritis dapat dihambat jika kebijakan seluruh lembaga yang terkait dapat dikoordinasikan dengan baik.
Reengineering of Position and Role of Institution and Policy on Land Rehabilitation Muhammad Said Didu
Jurnal Keteknikan Pertanian Vol. 16 No. 1 (2002): Buletin Keteknikan Pertanian
Publisher : PERTETA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19028/jtep.016.1.%p

Abstract

The purpose of land rehabilitation (LR) is to improve of landuse capability. Actually, LR needed participation of many institutions and policies. The objective of this research is to access the role, position, and function of each institution and each policy related to LR. The research methodology is intrepretation Structural Modelling (ISM). The result showed there are 26 institutions and 12 policies related to LR. Department of Forsetry, Environment Non-Government Organization (NGO), and District Department of Forestry have high score driver power and dependensy to LR programs.
MODEL POLICY DESIGN FOR THE BEEF CATTLE DEVELOPMENT IN SOUTH SULAWESI Machmud Achmad; Sri Hartoyo; Bustanul Arifin; Muhammad Said Didu
Journal of Management and Business Review Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : Research Center and Case Clearing House PPM School of Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34149/jmbr.v11i2.54

Abstract

This study examines some factors that influence policies on developing cattle beef and designing integrated planning systems in South Sulawesi. The method for this study includes qualitative and quantitative approaches using survey method to obtain primary data. Data were analysed and presented in the form of descriptive tables and graphs with analytical tools policy. Results were obtained from choices of recommendations which are elaborated in the form of strategy and policy implications based on expert opinions (expert judgment). Internal and External Matrices were generated by the SWOT analysis and the QSPM. The results show that current position of beef cattle in South Sulawesi is in the quadrant of growth and development. Analysing all the factors from SWOT approach, four strategies were developed to determine the beef cattle policy strategy. Using the QSPM, the results further suggest that the best strategy is priority strategy as seen from its QSPM value of 6,901.An integrated system between the beef cattle rancher and crop (rice and corn), implies that in order to achieve this goal, technology improvement and innovation play important roles, especially technology for the feed processing system.
Co-Authors Luh Putu Ratna Sundari Machmud Achmad Sri Hartoyo