H.M. Siregar
Universitas Bandar Lampung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

UU Nomor 34 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah: Antara Das Sollen dan Das Sein H.M. Siregar
PRANATA HUKUM Vol 4 No 1 (2009): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i1.61

Abstract

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau lazim disebut sebagai Undang-undang Otonomi Daerag secara legal dan yuridis telah dishkan dan ditandatangani oleh Presiden Replublik Indonesia Megawati Soekarnoputri di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2004. Selain itu juga telah diundangkan oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Ini berarti membuka pintu kajian semakin jelas (transparan) akan pentingnya keterlibatan dari masyarakat maupun pemerintah dalam mematuhi secara sadar isi dari Undang-undang yang telah disahkan tersebut (das sollen) dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahkan berpolitik (das sein).
Peran Advokat Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Khususnya di Bidang Perbankan Syariah H.M. Siregar
PRANATA HUKUM Vol 6 No 1 (2011): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v6i1.98

Abstract

The Advocate Role 117 Sharia Economic Developmental, a especial of Islamic Sharia Banking, in the context of increasingly widespread Islamic economy these days, it is much needed role of the Advocate. The Advocates help solving the problem; giving and serving legal advice, among others in the field of Islamic banking, Islamic insurance, Islamic mutual funds, and broker sharia; creating a legal audit and legal opinion in preparation for the establishment, mergers and acquisitions sharia, including for the purpose of borrowing money and investing; conducting advocacy in the forum court; creating of legal drafting and Islamic business contracts, representing a company attorney at sharia arbitration forum either institutional or ad hoc or on the forum Alternative Settlement Issues (alternative dispute resolution), for example: mediation, consultation, negotiation, conciliation and expert evaluation.