Nurbaiti Syarif
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF DEFAMATION Nurbaiti Syarif; Erik Kombi
PRANATA HUKUM Vol 17 No 1 (2022): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v17i1.268

Abstract

Criminal acts of defamation that occur in our society, need attention and handling by law enforcement officials. The juridical basis that regulates the criminal act of defamation is Article 310 and Article 311 of the Criminal Code (KUHP) which describe in detail the criminal act of defamation. For this reason, the author wants to know how the perspective of criminal law on defamation offenses and legal remedies in overcoming criminal defamation acts. This study uses a normative juridical approach which refers to the typology of research on applicable laws, norms, rules, regulations and legislation. The normative approach is carried out through library research by studying theoretical matters. The perspective of criminal law against perpetrators of criminal acts of defamation is applied based on Article 310 and Article 311 of the Criminal Code, which is seen from the point of view of the occurrence of prohibited acts, a person will be held accountable for his actions if the action is against the law and there is no reason to justify or negate the unlawful nature of doing so. crime committed and his ability to be responsible. Meanwhile, legal efforts in dealing with criminal acts of defamation can only be processed by the law enforcements if there are complaints from parties who feel that their names have been defamed.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Nurbaiti Syarif; Aos Kusni Palah
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.155 KB) | DOI: 10.24967/jaeap.v1i01.1486

Abstract

Ketidakprofesionalan anggota kepolisian akan berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seringnya terjadi tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, termasuk dalam hal ini kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis upaya dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap anggota kepolisian pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan yuridis Normatif. Hasil penelitian didapat bahwa penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana korupsi berjalan sebagaimana mestinya dimana anggota dijatuhi sanksi kode etik berupa diturunkan dan dipindahkan jabatan ke daerah sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan hal lain sebagaimana tertera dalam KUHP. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana korupsi yaitu 1) Faktor perundang-undangan; 2) Faktor apparat Penegak Hukum; 3) Faktor Sarana dan Prasarana; dan 4) Faktor Kesadaran Masyarakat.