Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Jendela Inovasi Daerah
Agus Tri Widodo
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DEGRADASI FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM SENTRALISASI KEBIJAKAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN/KOTA Fanda I'aannah; Agus Tri Widodo
Jendela Inovasi Daerah Vol 4 No 2 (2021): Agustus
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56354/jendelainovasi.v4i2.103

Abstract

The issuance of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has broad implications in various fields/fields, one of which is in the field of determining Regional Spatial Plans in Regencies/Cities. The a quo Law centralizes the policy on the Determination of Regional Spatial Plans in Regencies/Cities. This article addresses three main issues. First, how is the authority of the Regional Government in making arrangements related to the Regency/City Regional Spatial Planning. Second, why centralization is carried out in the determination of Regency/City Regional Spatial Plans. Third, how is the existence of DPRD in implementing the legislative function in determining the Regency/City Spatial Planning. The provisions contained in Law Number 11 of 2020 have an impact on the legislative function of the DPRD which is experiencing degradation. This article uses a normative research method with a conceptual approach and a statutory approach. With the existence of this work copyright law, the regulatory authority has become centralized, although the regions are still given several roles and authorities.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 BAGI MASYARAKAT KOTA MAGELANG Agus Tri Widodo
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v9i1.47512

Abstract

Dalam rangka menanggulangi dampak yang disebabkan oleh Covid-19, pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi untuk membentuk kebijakan. Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, Pemerintah Daerah Kota Magelang mengundangkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Masyarakat Kota Magelang. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan dua hal. Pertama, meninjau efektivitas dari peraturan walikota tersebut. Kedua, upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas terhadap penerapan peraturan walikota tersebut. Dalam artikel ini, penulis beragumen bahwa penerapan peraturan walikota magelang nomor 30 tahun 2020 dirasa belum efektif dan membutuhkan upaya-upaya lanjutan dalam penerapannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Co-Authors Fanda I'aannah