Garuda - Garba Rujukan Digital

Eksistensi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Sebagai Penjamin Kredit Bagi Usaha Kecil dan Menengah di Kota Palembang Mardiana -; Sri Handayani
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Masalah mendasar usaha kecil menengah yang paling menonjol menyangkut menyediakan pembiayaan usaha atau modal usaha. Kebutuhan modal sangat terasa pada saat seseorang ingin memulai usaha baru. Biasanya bila motivasinya kuat, seseorang akan tetap memulai usaha kecil tetapi dengan modal seadanya. Pelaku usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pelaksanaannya memerlukan modal, namun tidak semua pelaku usaha dapat menyediakan modal secara menyeluruh, sehingga diperlukan peminjaman pada bank dalam bentuk kredit. Dalam melakukan peminjaman pihak bank memerlukan jaminan berupa harta kekayaan debitur dengan nominal yang sesuai dengan besar pinjaman. Namun tidak semua debitur dapat menyediakan jaminan yang sesuai dengan nominal peminjaman sehingga debitur membutuhkan bantuan dari perusahaan penjaminan sebagai pihak ketiga. Perum Jamkrindo sebagai salah satu perusahaan penjaminan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mengambil fokus bisnis penjaminan kredit pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Eksistensi Perum Jamkrindo Cabang Palembang sebagai penjamin kredit bagi UKM di Kota Palembang terus ditingkatkan. Upaya ini dilakukan agar UKM di Kota Palembang mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan dunia usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kota Palembang.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia Muhammad Rasyid; Yunial Laily; Sri Handayani
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek produk baik jasa maupun barang tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar cenderung membuat produsen maupun pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan produk terkenal lainnya, bahkan dalam hal ini cenderung terjadi pertarungan yang tidak sehat. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan perdagangan bebas (free market), merek asing memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian untuk itu diperlukan perlindungan hukum dan pengaturan yang memadai sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek asing semakin diperlukan setelah adanya kasus peniruan. Perlindungan merek dagang milik orang asing merupakan konsekuensi dari persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yaitu WTO (World Trade Organizaton) yang merupakan salah satu hasil Perundingan Uruguay. Perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas suatu barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan barang dan jasa sejenis milik orang lain. Perlindungan merek dagang asing dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya preventif dan upaya represif.

Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi di Indonesia Sri Handayani
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 1, Juni 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v29i1.1674

Indonesia sebagai negara berkembang memandang sisi perdagangan Internasional sebagai suatu hal yang mempunyai makna penting. Pembangunan di bidang ekonomi menitikberatkan pada sektor industri terutama yang berorentasi ekspor yang memerlukan pengamanan bagi pemasarannya. Isu perlindungan terhadap produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas. Contoh produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia yaitu Desain Industri. Perkembangannya desain industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu Negara. Desain Industri merupakan alat untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Hal ini erat kaitannya dengan masuknya investasi asing. Investor memerlukan perlindungan dan kepastian serta iklim investasi yang kondusif dalam menjalan kegiatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis bahan hukum secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif. Ada dua hal hubungan korelasi antara perlindungan desain industri dengan ivestasi asing. Pertama, investor pada umumnya saat ini tidak hanya melakukan investasi dalam bentuk modal (uang) dan barang, tetapi juga menanamkan modalnya dalam bentuk KI, antara lain desain industri. Para investor mempunyai kepentingan yang sangat tinggi untuk memperoleh perlindungan atas desain-desain yang mereka bawa sehingga tidak akan terjadi peniruan/pembajakan di Indonesia.Kedua, di samping mereka melindungi diri melalui pendaftaran desain di kantor KI, mereka pun biasanya membuat perjanjian lisensi dengan partner dalam negeri, yang intinya memberikan hak kepada mitra nasional untuk memproduksi desain-desain yang mereka miliki. Hal yang terakhir ini terkait erat dengan Undang-undang Penanaman Modal yang mewajibkan adanya langkah alih teknologi. Investor memerlukan perlindungan dan kepastian hukum serta iklim investasi yang kondusif dalam menjalan kegiatannya.

The Legal Importance of Registering Intellectual Property for Creative Economy Stakeholder as Loan Collateral Sri Handayani; Muhammad Rasyid; Saut Parulian Panjaitan
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3332

Intellectual Property as the foundation of the creative economy can provide massive economic benefits with the intellectual capacity of the nation, the design and development of intellectual property-based financing schemes. however, the utilization of intellectual property resulting from the creativity of creative economy practitioners in the application of intellectual property-based financing schemes must have record or certificate of intellectual property. The awareness of creative economy practitioner in Indonesia is currently low when it comes to registering intellectual property products. This research is a normative legal study based on primary legal sources consisting of legislative regulation. It is further supported by secondary data obtained through literature reviews and an analysis of various related literature regarding the core issue of this study. Registration and recording of intellectual property in Indonesia remain low because the public, especially creative economy practitioners have limited knowledge about the intricacies of registration and recording. Additionally, the public perceives registering and recording as futile due to the weak enforcement of intellectual property laws. Creative economy practitioners also lack awareness of the benefits of registration or recording as a requirement for obtaining capital through intellectual property-based financing schemes. Efforts made by the government include improving the enforcement of intellectual property laws and simplifying and reducing the cost of intellectual property registration and recording. The support of the intellectual property recording mechanism as collateral for loans can assist creative economy practitioners in obtaining funding.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SOFTWARE KOMPUTER MILIK WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Muslim Nugraha; Muhamad Rasyid; Sri Handayani; Sri Turatmiyah
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.2752

Permasalahan mengenai pembajakan software komputer sampai saat ini masih merupakan sorotan bagi banyak pihak. Mudahnya mendapatkan software komputer bajakan merupakan salah satu faktor terbesar yang memicu naiknya jumlah pembajakan software di Indonesia. Kesulitan memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software komputer terutama milik warga negara asing saat ini bukanlah merupakan hal yang baru di era globalisasi dimasa kini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing berwujud software komputer dari pembajakan di Indonesia, serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing berwujud software komputer dari pembajakan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak cipta atas software komputer milik warga negara asing di Indonesia bertujuan agar dapat memberikan penghargaan dan melindungi para pencipta atau pemegang hak cipta atas software komputer dari risiko atas pembajakan software komputer tersebut. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software komputer berasal dari faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Penilai Nilai Ekonomi dalam Pengikatan Hak Cipta Musik dan Lagu sebagai Objek Jaminan Fidusia Sri Handayani; Joni Emirzon; Annalisa Yahanan
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17 No 1 (2023): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.13-24

One of the creations protected by copyright is songs and/or music. Legal protection for them is a necessity in order to create a conducive climate to the development of music industry in Indonesia. In order to facilitate song and/or music writers with better control over their works, they can appoint representatives to regulate the management of their royalty, in this case LMKN (The National Collective Management Institute). Law number 28 of 2014 concerning copyrights regulates that copyright can be used as an object of fiduciary guarantee. However, its use is still hampered by the fact that the economic value of music and song copyrights cannot be determined easily, especially if it is used for fiduciary guarantee. Most banks do not accept it for loan collateral. The objective of this research was to analyze the roles of LMKN as the determiner of the economic values of song and music copyrights for the purpose of binding them for objects of fiduciary guarantee. This normative study uses statutory approach, conceptual approach, analytical approach, and futuristic approach. The determination of the economic values of song and music copyrights can be done by LMKN, a one- stop service institution that collects the royalty of music and song in Indonesia. The National Collective Management Institute (hereinafter briefly referred to as LMKN) as an institution that can provide an appraiser of the economic value of Music and Song Copyrights. The use of SILM (a music and song information system and data center) can help the estimation of music and song's economic value based on the royalty accepted by the art's creator or copyright holder. The amount of royalty can determine the binding of music and song copyrights for the objects of fiduciary guarantee.

The Idea of Trademark Rights Valuation as Collaterals: A Financing Solution for Creative Economy Actors Sri Handayani; Joni Emirzon; Annalisa Yahanan
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19 No 1 (2025): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.17-32

The renewal of intellectual property-based financing schemes represents a groundbreaking solution to help creative economy actors secure loans using their creative assets. This breakthrough has the potential to foster creativity and improve the welfare of these actors. However, the implementation of trademark rights, especially as collateral, is still hampered by the valuation of the trademark rights themselves, what are the challenges of binding trademark rights as collateral and the idea of trademark rights valuation as a financing solution for creative economy actors. The research method used is normative juridical supported by empirical data with a statutory approach, analytical approach, conceptual approach and comparative approach as well as primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed descriptively qualitatively.The research results show, challenges such as difficulties in determining the value of trademark rights, high fluctuations in their value, rampant piracy, and general business risks have led to intellectual property- based businesses being viewed as high-risk ventures. The difficulty in valuing trademark rights, along with their volatility, results in low acceptance of intellectual property-based collateral by financial institutions. Despite this, intellectual property development, which translates creative ideas into viable businesses, requires facilities and support, including financing for the transformation of valuable creative economy concepts. Progress can be made by strengthening technical arrangements, standardizing mechanisms for intellectual property-based financing, establishing valuation procedures for securing trademark rights as collateral, creating appraiser institutions, developing secondary markets, and providing incentives and assistance. These steps will accelerate the implementation of trademark- based financing, ultimately enabling creative economy actors to access capital with legal certainty.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search