Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Sosial dan Sains
Dhey Wego Tadeus
Universitas Nusa Cendana Kupang
Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Universitas Nusa Cendana Kupang Anita Piga; Kotan Y. Stevanus; Dhey Wego Tadeus
Jurnal sosial dan sains Vol. 1 No. 6 (2021): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1144.506 KB) | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v1i6.130

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Universitas Nusa Cendana Kupang, Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan mendeskripsikan  aspek-aspek yang menyebabkan atau menjadi alasan bagi Pegawai Negeri Sipil Undana masih melakukan pelanggaran terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2)Untuk mengkaji dan mendeskripsikan  bentuk sanksi hukum yang diterapkan   dan tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berhak menghukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin di Universitas Nusa Cendana Kupang. Data primer dikumpulkan melalui wawancara didapat dari 23 responden menggunakan kuisioner, semua data yang diperoleh dalam penelitian ini baik data primer  maupun data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier) yang telah diverifikasi dianalisis secara yuridis deskriptif. Artinya dengan berdasarkan pada data-data yang diperoleh dilakukan suatu penguraian dengan menggunakan metode interpretasi hukum sesuai dengan realita hukum yang terjadi dengan tetap berdasarkan pada aspek penelitian secara deduktif. Berdasarkan pada berbagai materi  hasil penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1)Kesadaran Pegawai Negeri Sipil Undana, khususnya terhadap Peraturan Pemerintahan Nomor 53 tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil, baik mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukumnya terhadap hak-hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan mengenai Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil belum memadai sebagaimana yang diharapkan.(2) Bentuk penerapan sanksi hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil Undana yang  melakukan pelanggaran hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diterapkan kepada 11 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Undana walaupun  belum merata kepada dosen Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kantor untuk mengajar sesuai dengan fungsi atau tugasnya masing-masing
Penanganan Perdagangan Anak Oleh Ditreskrimum di Wilayah Hukum Polda NTT Berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989 I Made Dwiky Aryana Ekantara; Dhey Wego Tadeus; Elisabeth N. S. Bota Tukan
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 03 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i03.873

Abstract

Kasus Perdagangan anak merupakan kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang tercatat memiliki kasus Perdagangan anak yang signifikan. Penanganan terhadap perdagangan anak menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia Dalam hal ini Ditreskrimum Polda NTT. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Yaitu menyangkut peraturan (KHA) yang dipakai dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban perdagangan manusia. Hasil dari penelitian ini bahwa Ditreskrimum Polda NTT dalam menangani perkara perdagangan anak telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pihak kepolisian Subdit IV Renakta Polda NTT sudah mengedepankan the best of child (kepentingan terbaik untuk anak) di dalam menjalankan proses penyidikan hal ini tentu sejalan dengan teori perlindungan hukum Terhadap anak.
Co-Authors Anita Piga Elisabeth N. S. Bota Tukan I Made Dwiky Aryana Ekantara Kotan Y. Stevanus