Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Quo Vadis Masyarakat Pancasila Pengguna Teknologi? Samson Ganda J. Silitonga
Jurnal Syntax Transformation Vol 3 No 04 (2022): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v3i4.542

Abstract

If Indonesia experienced 2x Communist rebellions (1948 and 1965), then during the first 20 years this country did experience acute ideological problems, and continued until 1992. The ideological problems were never finished after the 1998 Reformasi, although on a different spectrum. In a changing situation, Indonesia may experience the same problem. And if so, what conditions are most likely to make a difference? What is the impact on technology use? Indonesia already has the Pancasila ideology which was formulated by the founding fathers of the country. Ideology comes from layers of national character, as well as a mixture of international ideologies. But what are the consequences for a country of this size? In a pragmatic view, Pancasila is a strategy of social and economic gain. But if Pancasila does not become an authentic value and lifestyle, Pancasila is no more important than the religion embraced by the Indonesian people, even if the religion in question can be socially internalized. Various possibilities must be explored; Pancasila remains relevant in the life of the Indonesian nation. Especially in the use of technology that is getting stronger. There has never been a research article like this that connects global ideology with national ideology, as well as history at the macro and micro levels. At the level of analysis, there has also never been a research article looking at social change with empirical ideological values. Thus, the specificity of this research is to summarize various aspects of ideological issues, as well as the challenges facing technology issues.
Apakah Masyarakat Indonesia Mementingkan Ideologi ? Samson Ganda J. Silitonga
Jurnal Syntax Transformation Vol 3 No 08 (2022): Jurnal Syntax Transformatin
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v3i8.590

Abstract

Pengalaman belajar mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila selama bertahun-tahun dalam suasana yang serius dan analitis, telah membuktikan bahwa Ideologi bukanlah pengertian yang mudah dipahami dan gampang diterapkan manusia Indonesia, apalagi diimplementasikan dalam keseharian. Selama 77 tahun sejak Indonesia berdiri, sangat disangsikan, apakah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara dapat dipahami dan terealisasi. Catatan ini mencoba menelusuri beberapa pengertian Ideologi, lalu mengaitkan dengan Pancasila. Tidak dapat tidak, penelusuran juga membicarakan Agama dan Budaya sebagai 2 (dua) entitas melekat dalam masyarakat Indonesia
Persepsi Generasi Milenial Terhadap Gerakan 30 September 1965 Samson Ganda J. Silitonga
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 7 (2022): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v2i7.445

Abstract

The 30 September 1965 Movement was a momentum for political change in Indonesia after Independence on 17 August 1945. Six generals, plus a first officer, were killed in that incident. One of them was the KSAD, Lieutenant General Ahmad Yani, five deputies from the KSAD, as well as a bodyguard for the Minister of Defense/Chief of Staff of the Armed Forces (KSAB). The killer of the victim who was called the 'Hero of the Revolution' was a troop from the Tjakrabirawa/ Presidential Guard Regiment led by Lieutenant Colonel Untung. Almost 60 years have passed, what is the perception of the millennial generation towards this event and its impact on the current Indonesian political atmosphere? As a teacher of Indonesian Ideology and Politics, I have an interest in detecting that perception in order to build an up-to-date analysis, using the most theoretical approach possible, and to build new conclusions that are relevant even if tentative. One theory that is maintained and updated is Social Change from Thomas S. Kuhn. So far, Kuhn's Theory of Social Change emphasizes that every society must always experience Social Change, which is covered in various factors and Normal Science. Several factors were mentioned, such as Economy, Politics, Culture and Technology. At least the four factors are quite dominant, although in the Indonesian context the military and religious factors are also very prominent. It should also be mentioned that according to Sigmund Freud (1856-1939) society determines the individual more than the other way around. If so, Social Change is also caused by the behavior and dynamics of society when individuals are no longer influential and decisive. On the other hand, society is also dealing with a state that is not single. Thus the question arises, how can all these elements become objective conditions that can be explained thoroughly? Based on these two approaches, I try to look at the problem further, accompanied by a method that seems appropriate and scientifically justifiable.
Indonesia 1945-2020: Demokrasi dan Civil Society Samson Ganda J. Silitonga
Jurnal sosial dan sains Vol. 1 No. 7 (2021): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3558.354 KB) | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v1i7.151

Abstract

Diskursus demokrasi indonesia periode 1946-1957 mendapat sebutan beraneka ragam dari perspektif akademik. Ahli-ahli menyebutnya demokrasi liberal, demokrasi parlementer, bahkan juga demokrasi konstitusional. Makna telaah demokrasi berdasarkan Hatta dan Supomo, Magnis Suseno mengisyaratkan demokrasi dan demokrasi indonesia memiliki kesamaan sekaligus pula perbedaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan demokrasi dan civil society dalam konteks Indonesia Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan analisis kuantitatif berdasarkan survei dan menjaring lebih dari 2600 jawaban responden terkait demokrasi dengan menyebar kuisioner melalui google form. Butir-butir yang dapat disimpulkan dari jawaban 2640 responden dan penelitian ini adalah: daya tarik demokrasi bagi masyarakat indonesia tidak terlalu tinggi, tetapi patut diapresiasi. Bangsa Indonesia sudah cukup mengupayakan demokrasi, namun tidak berhasil. Ketidakberhasilan tersebut, yang paling mungkin adalah karena agama lebih penting dari demokrasi dan salah satu upaya mewujudkan demokrasi adalah sosialisasi sila-sila pancasila di rumah ibadah. Musyawarah untuk mufakat tetap lebih dipentingkan dari teknologis, yang mana kebijakan negara harus lebih peduli pada masyarakat daripada elit politik. Kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini menyebabkan demokrasi seperti dilupakan dahulu. Difusi demokrasi internasional terhadap gerakan-gerakan demokratisasi di indonesia berlangsung dalam 4 (empat) tipe penyikapan, adopsi, penyesuaian, penolakan dan persuasi.
Civic Virtue Ketaatan Warga Terhadap Negara dalam Gagasan Maupun Praktik Sebagai Tantangan Indonesia Samson Ganda J. Silitonga; Edy Syah Putra Sihombing
Jurnal sosial dan sains Vol. 1 No. 9 (2021): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1619.397 KB) | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v1i9.201

Abstract

Untuk memahami Indonesia sekarang, haruslah mengerti empat hal ini: bagaimana ekonomi politik diatur, bagaimana perkembangan organisasi sosial, respon dan sejarah masyarakat. Tanpa memahami keempatnya sekaligus, memahami Indonesia hanyalah kumpulan kosa kata. Tetapi terdapat suatu hal yang harus diperhitungkan dalam kontelasi ekonomi politik Indonesia, khususnya dalam kaitan dengan hubungan Negara – Masyarakat, yakni persoalan Civic Virtue. Apakah warga taat kepada negara Terutama dalam menghadapi Covid-19, persoalan ini menjadi relevan dan kontekstual. Dalam bentang sejarah Indonesia modern sejak 1945, harus dikatakan bahwa persoalan ini belum dianggap penting. Yang utama adalah tindakan negara terhadap masyarakat-nya, sementara masyarakat harus mampu merasakan pengaruh negara, utamanya dalam hal keadilan & kesejahteraan ekonomi. Jika tidak, maka negara dianggap kurang maksimal. Apakah paradigma itu dibenarkan. Berikut ini kami melakukan eksplorasi gagasan tentang siapa itu warga yang harus taat kepada negara. Memang tidak mudah, dan kami harus pula menyebar quesioner untuk menjaring pendapat umum, terutama dari kalangan mahasiswa. Kalangan inilah yang kami anggap tidak terlalu mengerti sejarah, dan terutama dengan cara berpikit pragmatis, khas milenial.