Sri Hartati
Faculty Of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN SERTA CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMERINTAH DI KECAMATAN GUNA MELAYANI KEPENTINGAN MASYARAKAT SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK MENDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT) Sri Hartati
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Spektrum Hukum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (831.451 KB) | DOI: 10.35973/sh.v16i2.1167

Abstract

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah peran serta camat sebagai pejabat pemerintah kecamatan guna melayani kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien untuk mendukung pemerintahan yang Good Government. Mengacu dari amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaran pemerintahan di tingkat pemerintahan kecamatan dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Camat dapat melaksanakan berbagai urusan administrasi kependudukan dan perizinan, serta pelayanan dasar sektoral mulai dari urusan ketertiban dan keamanan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya konkrit guna mensejahterakan masyarakat. Yang kemudian menjadikan Camat sebagai posisi yang strategis dalam menyelenggarakan pelayanan publik setelah Kabupaten/Kota, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atas pelayanan publik yang dilaksanakannya.Konsep yang telah dijabarkan dapat diharapkan camat di seluruh Indonesia bisa berbenah dalam rangka perbaikan sistem di pemerintahan demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan prinsip Good Government dan masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang sebagaimana mestinya yang sesuai dengan kebijakan dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Sri Hartati
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 16, No 1 (2018): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.951 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v16i1.844

Abstract

Law enforcement against pollution and environmental destruction include : (a). Lawenforcement efforts, both preventively, by providing counseling to industry actorsand to surrounding communities to participate in maintaining and preserving theenvironment. (b). The EIA also becomes one of the main requirements in obtaining anabsolute environmental permit prior to obtaining a business license. (c). Any processof formulation and application of pollution prevention and/or environmentaldamage and mitigation and law enforcement instruments requires the integration ofaspects of transport, participators, accountability and fairness. Preventive effortsundertaken by the apparatus include, counseling and monitoring of the communityby building stake holders commitment in their perceptions and cooperation tomaintain, preserve and manage the environment as well as preventive efforts. Whilerepressive efforts by the apparatus are dealing with the investigation to the forefrontof the threat of criminal, civil, and administrative sanctions. But of the three effortsthat are most often done is an effort with the instrument in a preventive mannerwithout waiting for the occurrence of environmental disputes.
PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM LEMBAGA PERADILAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Sri Hartati
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 9, No 1 (2011): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.101 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v9i1.407

Abstract

Judicial commission is an independent institution and born of the demands for reform and to perform reformation the Justice Institute has the function to propose the appointment of Supreme Court Justices and overseeing Supreme Court Justices and Judges in all the judiciary courts under the Supreme Court as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Supervision that is carried out by the Judicial Commission includes preventive to repressive supervisions in order to preserve and uphold the honor, dignity, and conduct of judges. With such that existence and function, the judicial commission holds an important and strategic role in the effort to realize the clean and respectable judiciary, as well as reforming the judiciary and create an independent judiciary, impartial (neutral), competent, transparent, uphold the high-values of justice and truth, and authoritative, capable for upholding the authority of law, the aegis of law, and justice.