Articles
<![CDATA[SUATU PERBANDINGAN PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI TAIWAN DAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sri Bakti Yunari]]>
<![CDATA[ Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24 No. 1 (2016): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Regulation comparison between Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) in Indonesia and Corporate Social Responsibility in Taiwan, aiming to compare the regulation of CSR in Taiwan and CSER in Indonesia. This Comparison carried out using the normative research method, which analyzed descriptively illustrating that regulation CSER at Art 74 Indonesian Law No. 40 of 2007 on Limited Company in conjuction with Government regulation Number 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of limited company compared with Corporate Social Responsibility Regulation in Taiwan as required by the Taiwan Stock Exchange Corporation (TWSE) and GreTai Securities Market (GTSM)]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MACET UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, SENTRA KREDIT KECIL PECENONGAN ]]>
<![CDATA[Jihan Noor Fakhira]]>;
<![CDATA[Sri Bakti Yunari]]>
<![CDATA[ JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1103.679 KB)
|
DOI: 10.25105/pdk.v6i1.8628
<![CDATA[Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan yang khusus diberikan pada pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk modal kerja dan investasi yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dengan didukung fasilitas penjaminan oleh pemerintah. Maka permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil pada sentra kredit kecil pecenongan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan bagaimana upaya penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet pada sentra kredit kecil pecenongan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penulisan ini sebagai hasil dari penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum Normatif, serta sifat penelitian Preskriptif dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukan terjadinya kredit macet diakibatkan tidak terpenuhinya prinsip 5C. Penyelesaian terhadap KUR Kecil macet pada umumnya diselesaikan melalui eksekusi terhadap agunan tambahan yang diberikan oleh debitur atau dengan pengajuan klaim kepada Lembaga Penjamin Kredit.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENGOPERASIAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) UNTUK KARGO DI WILAYAH INDONESIA TIMUR (STUDI KASUS PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK) ]]>
<![CDATA[Azkia Syafina Ekaratri]]>;
<![CDATA[Sri Bakti Yunari]]>
<![CDATA[ JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1211.113 KB)
|
DOI: 10.25105/pdk.v6i1.8631
<![CDATA[Pengoperasian pesawat tanpa awak (drone) untuk angkutan kargo oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, selaku operator drone, yang beroperasi Tahun 2020 di Wilayah Indonesia Timur masih menimbulkan permasalahan khususnya dari aspek hukum, terkait kedudukan hukum dan pengaturan tanggung jawab. Bagaimana kedudukan hukum pesawat kargo tanpa awak (drone) yang akan di operasikan tersebut dalam angkutan udara dan Bagaimana pengaturan tanggung jawab pegangkut/operator drone apabila terjadi risiko/kecelakaan dalam angkutan kargo yang mengunakan pesawat tanpa awak (drone) tersebut. Menggunakan metode Penelitian Hukum yang bersifat normatif yang dianalisis secara preskriptif, menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan Pendekatan Undang-Undang dengan menggunakan logika deduktif dan penafsiran. Hasil penelitian menggambarkan kedudukan hukum pesawat tanpa awak (drone) yang tersebut dapat dipersamakan dengan pesawat udara dengan jenis angkutan udara niaga kargo komersial baik berjadwal maupun tidak berjadwal. Sehingga ditafsirkan untuk pengaturan tanggung jawab pengangkut jika terjadi kecelakaan dalam angkutan kargo tanpa awak pesawat (drone) dapat diterapkan Pasal Pasal 145 dan 146 UU No. 1/2009 Tentang Penerbangan, dengan menggunakan prinsip Presumption of Liability serta bentuk dan besaran ganti kerugian yang merujuk pada Pemenhub No. 77 Tahun 2011.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MACET UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, SENTRA KREDIT KECIL PECENONGAN ]]>
<![CDATA[Jihan Noor Fakhira]]>;
<![CDATA[Sri Bakti Yunari]]>
<![CDATA[ JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/pdk.v6i1.8628
<![CDATA[Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan yang khusus diberikan pada pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk modal kerja dan investasi yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dengan didukung fasilitas penjaminan oleh pemerintah. Maka permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil pada sentra kredit kecil pecenongan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan bagaimana upaya penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet pada sentra kredit kecil pecenongan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penulisan ini sebagai hasil dari penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum Normatif, serta sifat penelitian Preskriptif dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukan terjadinya kredit macet diakibatkan tidak terpenuhinya prinsip 5C. Penyelesaian terhadap KUR Kecil macet pada umumnya diselesaikan melalui eksekusi terhadap agunan tambahan yang diberikan oleh debitur atau dengan pengajuan klaim kepada Lembaga Penjamin Kredit.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENGOPERASIAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) UNTUK KARGO DI WILAYAH INDONESIA TIMUR (STUDI KASUS PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK) ]]>
<![CDATA[Azkia Syafina Ekaratri]]>;
<![CDATA[Sri Bakti Yunari]]>
<![CDATA[ JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/pdk.v6i1.8631
<![CDATA[Pengoperasian pesawat tanpa awak (drone) untuk angkutan kargo oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, selaku operator drone, yang beroperasi Tahun 2020 di Wilayah Indonesia Timur masih menimbulkan permasalahan khususnya dari aspek hukum, terkait kedudukan hukum dan pengaturan tanggung jawab. Bagaimana kedudukan hukum pesawat kargo tanpa awak (drone) yang akan di operasikan tersebut dalam angkutan udara dan Bagaimana pengaturan tanggung jawab pegangkut/operator drone apabila terjadi risiko/kecelakaan dalam angkutan kargo yang mengunakan pesawat tanpa awak (drone) tersebut. Menggunakan metode Penelitian Hukum yang bersifat normatif yang dianalisis secara preskriptif, menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan Pendekatan Undang-Undang dengan menggunakan logika deduktif dan penafsiran. Hasil penelitian menggambarkan kedudukan hukum pesawat tanpa awak (drone) yang tersebut dapat dipersamakan dengan pesawat udara dengan jenis angkutan udara niaga kargo komersial baik berjadwal maupun tidak berjadwal. Sehingga ditafsirkan untuk pengaturan tanggung jawab pengangkut jika terjadi kecelakaan dalam angkutan kargo tanpa awak pesawat (drone) dapat diterapkan Pasal Pasal 145 dan 146 UU No. 1/2009 Tentang Penerbangan, dengan menggunakan prinsip Presumption of Liability serta bentuk dan besaran ganti kerugian yang merujuk pada Pemenhub No. 77 Tahun 2011.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Kendala (Studi pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk ]]>
<![CDATA[Faza Ihya Sya’bana]]>;
<![CDATA[Sri Bakti Yunari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Syariah Bina Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.768 KB)
|
DOI: 10.51805/jpmm.v1i2.31
<![CDATA[The implementation of the Partnership Program is a program to increase the ability of small businesses to become resilient and independent and Community Development is a program for empowering the social conditions of the community, hereinafter referred to as PKBL by State-Owned Enterprises (BUMN) in the vicinity of the SOE's operations. As one of the leading SOEs, PT. Waskita Karya Tbk. also implement, but in its implementation there are still discrepancies and obstacles. The problem in this scientific paper is how the PKBL implementation of PT Waskita Karya (Persero) Tbk is compatible with SOE PERMENEG Number PER-09/MBU/07/2015 and what obstacles are faced by PT Waskita Karya (Persero) Tbk. in the implementation of the PKBL. The research method used is a descriptive normative juridical research using secondary data which is analyzed qualitatively by means of deductive logic. Based on the research results of PT Waskita (Persero) Tbk, there is still a discrepancy with the PERMENEG BUMN Number Per-09/Mbu/07/2015. The constraints faced in the implementation of PKBL by PT Waskita Karya (Persero) Tbk are due to limited human resources and also accessibility to conduct field surveys. There are also some fostered partners who do not have good faith in the implementation of the Partnership Program.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MACET UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, SENTRA KREDIT KECIL PECENONGAN ]]>
<![CDATA[Jihan Noor Fakhira]]>;
<![CDATA[Sri Bakti Yunari]]>
<![CDATA[ JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1103.679 KB)
|
DOI: 10.25105/pdk.v6i1.8628
<![CDATA[Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan yang khusus diberikan pada pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk modal kerja dan investasi yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dengan didukung fasilitas penjaminan oleh pemerintah. Maka permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil pada sentra kredit kecil pecenongan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan bagaimana upaya penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet pada sentra kredit kecil pecenongan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penulisan ini sebagai hasil dari penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum Normatif, serta sifat penelitian Preskriptif dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukan terjadinya kredit macet diakibatkan tidak terpenuhinya prinsip 5C. Penyelesaian terhadap KUR Kecil macet pada umumnya diselesaikan melalui eksekusi terhadap agunan tambahan yang diberikan oleh debitur atau dengan pengajuan klaim kepada Lembaga Penjamin Kredit.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENGOPERASIAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) UNTUK KARGO DI WILAYAH INDONESIA TIMUR (STUDI KASUS PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK) ]]>
<![CDATA[Azkia Syafina Ekaratri]]>;
<![CDATA[Sri Bakti Yunari]]>
<![CDATA[ JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1211.113 KB)
|
DOI: 10.25105/pdk.v6i1.8631
<![CDATA[Pengoperasian pesawat tanpa awak (drone) untuk angkutan kargo oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, selaku operator drone, yang beroperasi Tahun 2020 di Wilayah Indonesia Timur masih menimbulkan permasalahan khususnya dari aspek hukum, terkait kedudukan hukum dan pengaturan tanggung jawab. Bagaimana kedudukan hukum pesawat kargo tanpa awak (drone) yang akan di operasikan tersebut dalam angkutan udara dan Bagaimana pengaturan tanggung jawab pegangkut/operator drone apabila terjadi risiko/kecelakaan dalam angkutan kargo yang mengunakan pesawat tanpa awak (drone) tersebut. Menggunakan metode Penelitian Hukum yang bersifat normatif yang dianalisis secara preskriptif, menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan Pendekatan Undang-Undang dengan menggunakan logika deduktif dan penafsiran. Hasil penelitian menggambarkan kedudukan hukum pesawat tanpa awak (drone) yang tersebut dapat dipersamakan dengan pesawat udara dengan jenis angkutan udara niaga kargo komersial baik berjadwal maupun tidak berjadwal. Sehingga ditafsirkan untuk pengaturan tanggung jawab pengangkut jika terjadi kecelakaan dalam angkutan kargo tanpa awak pesawat (drone) dapat diterapkan Pasal Pasal 145 dan 146 UU No. 1/2009 Tentang Penerbangan, dengan menggunakan prinsip Presumption of Liability serta bentuk dan besaran ganti kerugian yang merujuk pada Pemenhub No. 77 Tahun 2011.]]>
<![CDATA[KRITERIA PROPOSAL PERDAMAIAN PKPU YANG CUKUP TERJAMIN DALAM KASUS KSP INDOSURYA CIPTA ]]>
<![CDATA[Liony Gracia Christiani Purba]]>;
<![CDATA[Sri Bakti Yunari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 1 (2022): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.203 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i1.13420
<![CDATA[A positive development in the PKPU process should be the ratification of the Peace Plan (Homologation). The implementation of payments in the instance of KSP Indosurya, however, did not follow the terms of the homologation agreement. The key issue with this piece is how the creditors of KSP Indosurya attempt to determine whether a peace plan falls under the category of suitably assured. The study method employed is normative legal research, with literature reviews based on secondary data and primary data from interviews supporting it. This study's methodology involves making inferences through deductive reasoning and performing descriptive analyses. The analyses' findings show that KSP Indosurya's peace proposal lacks adequate guarantees. The truth is that the peace proposal offered by KSP Indosurya is not sufficiently guaranteed and the implementation is not according to what was mutually agreed upon. Indosurya Cipta KSP creditors in assessing a peace proposal can submit an examination of the cooperative's financial statements by an independent expert in accordance with Article 238 of the Bankruptcy Law and PKPU.]]>
<![CDATA[PEMBERESAN UTANG PAJAK PT UNITED COAL INDONESIA KEPAILITAN PUTUSAN NOMOR 557 K/PDT.SUS-PAILIT/2018 ]]>
<![CDATA[Shodiq Aminullah]]>;
<![CDATA[Sri Bakti Yunari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 4 (2021): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.06 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i2.13619
<![CDATA[In practice, the management and settlement of bankrupt assets often encounter disputes. This happened in the bankruptcy case of PT United Coal Indonesia, which had a tax debt that acted as a preferred creditor whose position was under a separatist creditor and the curator had not paid the debt until it was fully paid. Therefore, the main problem in this research is what is the position of the tax debt submitted by the creditor (Director General of Taxes) in bankruptcy and how to settle the tax debt in Decision Number 557 K/PdtSusBankrupt/2018 against PT UCI. The research method used is a descriptive normative research method based on secondary data, which is analyzed qualitatively by deductively drawing conclusions. The results of the study illustrate that the state in this case the tax debt should have a higher position than separatist creditors and concurrent creditors, and should prioritize its payments over other creditors as stipulated in Article 21 paragraph (3a) juncto paragraph 3 juncto paragraph 1 of Law Number 16 Year 2009 concerning General Provisions and Tax Procedures, and the curator should pay the tax debt until it is paid off.]]>
