Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Inicio Legis : Jurnal Hukum
Indien Winarwati
Faculty Of Law Universitas Trunojoyo Madura
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGUATAN HAK BERDAULAT (SOUVEREIGN RIGHT) PADA ZEE INDONESIA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT Indien Winarwati
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24 No. 2 (2016): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sea is a important region for the integrity and unifying, a means of defense and security and foremost as a means of prosperity and welfare of a country due to the potential of the marine resources. Geographically, Indonesia can be termed as a maritime nation. Indonesia has the largest sea area in the world where two-thirds of its territory is waters. Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) is a maritime area that has the greatest wealth potential. To Regulate, protect and enforce the law in the EEZ, the Indonesian government enacted Law No. 5 of 1983 on the Indonesian Exclusive Economic Zone. In that regulation, there is a provision on the sovereign rights as contained in the provisions of UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Such right is a privilege rights to carry out the exploration, exploitation and conservation of marine resources. To that end, these rights should be used optimally in order to utilize and protect marine resources from illegal fishing by foreign vessels that have been so frequent that it can be utilized for the welfare and prosperity of society.
Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia Waisol Qoroni; Indien Winarwati
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 1 (2021): juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.945 KB) | DOI: 10.21107/il.v2i1.11079

Abstract

ABSTRAK Kedaulatan rakyat yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2). Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi kedaulatan rakyat yang diatur didalam UUD dalam konteks demokrasi, yang dimaksud dengan demokrasi ini yaitu berasal dari kata yunani yaitu “demos” dan “kratos” demos artinya rakyat sedangkan kratos artinya kekuasaan yang mana dapat diartikan bahwa demokrasi kekuasaannya berada ditangan rakyat. Tetapi pada masa ini tidaklah mungkin seluruh rakyat yang memegang kekuasaan atas negara maka yang dilaksanakan oleh negara adalah demokrasi dengan sistem perwakilan. Di Indonesia kedaulatan rakyat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayar (2) yang dilaksanakan oleh DPR melalui kinerja DPR yaitu seperti Focus Group Discussion (FGD), parlemen kampus dan parlemen remaja diilihat dari kinerja DPR yang melaksanakan kedaulatan rakyat belum maksimal karena belum merata dan masyarakat banyak yang tidak mengetahui karena DPR hanya mengadakan diskusi dan meminta pendapat dari masyarakat kampus yang dianggap ahli, dan juga dalam bentu pembentukan perundang-undangan bahwasannya DPR mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang sedangkan masyarakat juga dapat perbartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara-cara yang sudah ditentukan dan juga masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan tiga metode yaitu metode Ante Legislative, Legislative dan Post Legislativ.Kata kunci : Kedaulatan rakyat, DPR, Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD DI KABUPATEN BANGKALAN Safi Safi; Indien Winarwati; Erma Rusdiana
Yustisia Vol 4, No 2: August 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i2.8658

Abstract

AbstractBackground of this research is the rapid growth Bangkalan of the post-operational Suramadu bridge which have significant impact on increasing local income. Increased of local revenues must be increase the welfare of society, therefore development  sourced from the budget should be oriented in various aspects leading to the nation's independence. Unfortunately, society is still not maximal to use of channels of participation in budgeting. This study uses legal research empirical or socio-legal research, interview and observation is used to obtain primary data in the form of public participation in the budgeting process in Bangkalan.  The result of this research is interpretation about Bangkalan development is only on physical form, the Bangkalan society is not maximized in using the existing channels as participation in the preparation and budget planning. AbstrakPenelitian ini dilatar belakangi berkembang pesatnya Bangkalan pasca operasionalisasi Jembatan Suramadu yang tentunya juga membawa dampak signifikan terhadap meningkatnya pendapatan daerahnya. Meningkatnya pendapatan daerah sudah seharusnya meningkatkan pula kesejahteraan masyarakatnya, oleh karena itu pembangunan yang bersumber dari APBD harus berorientasi dalam berbagai aspek menuju pada kemandirian bangsa. Sayangnya masyarakat masih belum maksimal menggunakan saluran partisipasi penganggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yang biasa di sebut sebagai sosio legal research, wawancara mendalam serta observasi digunakan untuk mendapatkan data primer berupa partisipasi masyarakat terhadap proses penganggaran di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya masyarakat di Bangkalan masih memaknai pembangunan hanya dalam bentuk fisik, masyarakat belum maksimal dalam menggunakan saluran yang ada sebagai bentuk partisipasi dalam penyusunan dan perencanaan APBD.
Co-Authors Erma Rusdiana Safi Safi Waisol Qoroni