Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Kariono Kariono
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Profesionalisme Aparatur Birokrasi Achmadan Chair; Kariono Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v1i1.925

Abstract

Profesionalisme aparatur birokrasi publik sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraaan pemerintahan yang baik (good governance) dan bagi siapa saja yang berhadapan dengan birokrasi dalam pelayanan publik. Pentingnya mencermati profesionalisme aparatur birokrasi di Indonesia karena aparatur birokrasi publik seringkali bertindak reaktif terhadap perubahan lingkungan (kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi) bahkan cenderung tidak responsif, inovatif dan bersikap masa bodoh dalam menyelenggarakan pelayanan publik.Penelitian memperlihatkan bukti konkrit tentang fenomena tersebut, dimana penelitian ini mengambil tempat pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu. Dalam penelitian tersebut ditemukan berbagai patologi yang telah mendarah daging pada diri aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi. Seperti patologi red tape, pungli, menunggu petunjuk atasan, dan lainnya. Dalam penelitian ini juga ditemukan faktor utama yang menghambat profesionalisme aparatur birokrasi publik yaitu keberadaan aturan formal yang secara kaku mengatur tentang peran dan tugas masing masing bagian sehingga aparatur Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi tidak berorientasi kepada apa yang menjadi misi organisasi tapi lebih cenderung kepada aturan formal dan petunjuk atasan. Konsekuensi dari kekakuan tersebut membuat aparat menjadi tidak responsif dan inovatif dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Sedangkan faktor faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparatur menurut tesis ini  adalah keberadaan sistem di mana birokrasi beroperasi seperti: visi-misi organisasi, struktur organisasi, faktor kepemimpinan dan sistem penghargaan.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI Rayambong Sumuang Sitohang; Kariono Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v5i2.72

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah (PP Nomor 65 Tahun 2010). Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang tidak seragam pada masing-masing pemerintah daerah akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam mengimplementasikan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang selalu dinamis dan perkembangan teknologi yang pesat. Ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri, melalui penelitian ini, peneliti berusaha mencari dan mendapatkan teori-teori yang dapat mengungkapkannya. Maka dari teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III tentang adanya 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, peneliti menganggap dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan, kasubbag keuangan dan bendahara pengeluaran SKPD di Pemerintah Kabupaten Dairi yang mana respondennya berjumlah 61 orang sesuai dengan Rumus Sampel Slovin. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif presentase yang digunakan untuk mengkaji variabel yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya dan disposisi (sikap) terjadi permasalahan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi.Kata kunci : Implementasi Peraturan Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah. THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 65  0F 2010 ON THE REGION FINANCE INFORMATION SYSTEM,      DAIRI REGENCYAbstractImplementation of Regional Financial Information System referred to in Article 13 letter a organized to support local governments in budget preparation, budget execution and financial reporting areas (Regulation No. 65 of 2010). Use of Regional Financial Information System that are not uniform in their respective local governments will lead to another problem in the area of financial information systems implemented in accordance with the regulations is always dynamic and rapid technological developments. Dairi Regency Government's inability to produce an accountability report to the Financial Management Information System (SIPKD) developed by the Ministry of the Interior, through this study, researchers tried to find and get theories that can express it. Then from the theory proposed by George C. Edwards III of the four factors that affect the implementation of public policy, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure, researchers believe can illustrate the problems that occur in the implementation of Government Regulation No. 65 Year 2010 on the Financial Information System In the area of Dairi Regency Government. This research is a qualitative descriptive study inductive approach. The population in this study were all leaders, finance and treasurer Kasubbag expenditure on education in the Dairi Regency Government where the respondents amounted to 61 people according to the formula of Sample Slovin. The analysis used in this study is a descriptive analysis of the percentage that is used to assess the existing variables. The results showed that the factor of resources and disposition (attitude ) in case of problems in the implementation of Government Regulation No. 65 Year 2010 on Regional Financial Information System in Dairi regency government.Keywords: Implementation Of Government Regulations, Region Financial Information Systems.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI Rayambong Sumuang Sitohang; Kariono Kariono
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 5 No. 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v5i2.72

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah (PP Nomor 65 Tahun 2010). Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang tidak seragam pada masing-masing pemerintah daerah akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam mengimplementasikan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang selalu dinamis dan perkembangan teknologi yang pesat. Ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri, melalui penelitian ini, peneliti berusaha mencari dan mendapatkan teori-teori yang dapat mengungkapkannya. Maka dari teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III tentang adanya 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, peneliti menganggap dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan, kasubbag keuangan dan bendahara pengeluaran SKPD di Pemerintah Kabupaten Dairi yang mana respondennya berjumlah 61 orang sesuai dengan Rumus Sampel Slovin. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif presentase yang digunakan untuk mengkaji variabel yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya dan disposisi (sikap) terjadi permasalahan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi.Kata kunci : Implementasi Peraturan Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah. THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 65  0F 2010 ON THE REGION FINANCE INFORMATION SYSTEM,      DAIRI REGENCYAbstractImplementation of Regional Financial Information System referred to in Article 13 letter a organized to support local governments in budget preparation, budget execution and financial reporting areas (Regulation No. 65 of 2010). Use of Regional Financial Information System that are not uniform in their respective local governments will lead to another problem in the area of financial information systems implemented in accordance with the regulations is always dynamic and rapid technological developments. Dairi Regency Government's inability to produce an accountability report to the Financial Management Information System (SIPKD) developed by the Ministry of the Interior, through this study, researchers tried to find and get theories that can express it. Then from the theory proposed by George C. Edwards III of the four factors that affect the implementation of public policy, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure, researchers believe can illustrate the problems that occur in the implementation of Government Regulation No. 65 Year 2010 on the Financial Information System In the area of Dairi Regency Government. This research is a qualitative descriptive study inductive approach. The population in this study were all leaders, finance and treasurer Kasubbag expenditure on education in the Dairi Regency Government where the respondents amounted to 61 people according to the formula of Sample Slovin. The analysis used in this study is a descriptive analysis of the percentage that is used to assess the existing variables. The results showed that the factor of resources and disposition (attitude ) in case of problems in the implementation of Government Regulation No. 65 Year 2010 on Regional Financial Information System in Dairi regency government.Keywords: Implementation Of Government Regulations, Region Financial Information Systems.
Profesionalisme Aparatur Birokrasi Achmadan Chair; Kariono Kariono
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 1 No. 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v1i1.925

Abstract

Profesionalisme aparatur birokrasi publik sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraaan pemerintahan yang baik (good governance) dan bagi siapa saja yang berhadapan dengan birokrasi dalam pelayanan publik. Pentingnya mencermati profesionalisme aparatur birokrasi di Indonesia karena aparatur birokrasi publik seringkali bertindak reaktif terhadap perubahan lingkungan (kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi) bahkan cenderung tidak responsif, inovatif dan bersikap masa bodoh dalam menyelenggarakan pelayanan publik.Penelitian memperlihatkan bukti konkrit tentang fenomena tersebut, dimana penelitian ini mengambil tempat pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu. Dalam penelitian tersebut ditemukan berbagai patologi yang telah mendarah daging pada diri aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi. Seperti patologi red tape, pungli, menunggu petunjuk atasan, dan lainnya. Dalam penelitian ini juga ditemukan faktor utama yang menghambat profesionalisme aparatur birokrasi publik yaitu keberadaan aturan formal yang secara kaku mengatur tentang peran dan tugas masing masing bagian sehingga aparatur Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi tidak berorientasi kepada apa yang menjadi misi organisasi tapi lebih cenderung kepada aturan formal dan petunjuk atasan. Konsekuensi dari kekakuan tersebut membuat aparat menjadi tidak responsif dan inovatif dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. Sedangkan faktor faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparatur menurut tesis ini  adalah keberadaan sistem di mana birokrasi beroperasi seperti: visi-misi organisasi, struktur organisasi, faktor kepemimpinan dan sistem penghargaan.
Co-Authors Achmadan Chair Rayambong Sumuang Sitohang