Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business
Ona Saputri
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Ona Saputri
Lex LATA Volume 3 Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v3i1.866

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain itu juga menganalisis tentang factor penghambat tidak dapat ditegakkannya Penegakan Hukum Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitin ini merupakan penelitian normative yang didukung oleh data empiris. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik yang melakukan tindak pidana pencucian uang, partai politik berdaasarkan pengertiannya merujuk kepada pengertian korporasi. Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat di pertanggungjawabankan. Adapun faktor penghambat tidak dapat ditegakkanya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang dilakukan partai politik masih terkendala pada pengertian atau definisi dari partai politik sebagai korporasi.
Utilization of the Taspen Authentication Application for Pension Customer Services at PT. Bank Mandiri Taspen Baturaja Branch Office (KCP) Dani Atmaja; Khoirudin , Khoirudin; Ona Saputri
Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 7 No. 3 (2025): : All articles in this issue include authors from 3 countries of origin (Indone
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/kharaj.v7i3.7824

Abstract

This study examines the effectiveness of the Taspen Authentication application in improving pension customer satisfaction at PT Bank Mandiri Taspen Baturaja Branch Office (KCP). This application is designed to facilitate the digital pension fund payment process through facial and voice authentication, which is expected to accelerate service and reduce the need for physical customer presence. Descriptive qualitative methods were used to obtain data through in-depth interviews, observations, and documentation studies with key participants, namely employees and pension customers. The results show that the application generally simplifies access and accelerates the fund disbursement process, increasing efficiency and user satisfaction. However, the application's effectiveness is still hampered by technical constraints such as the sensitivity of the biometric system and network disruptions during peak transaction times, as well as external factors such as low technological literacy, physical limitations, and language barriers among elderly users. The study recommends the development of a more adaptive biometric system, increased network capacity, intensive training for users, and the provision of manual services as an alternative for customers who are unable to use digital applications. These findings strengthen the literature on digital technology adaptation in the pension services sector and serve as an important reference for the development of an adaptive and sustainable inclusive digital service strategy at PT Bank Mandiri Taspen.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Ona Saputri
Lex LATA Vol. 3 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v3i1.866

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain itu juga menganalisis tentang factor penghambat tidak dapat ditegakkannya Penegakan Hukum Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitin ini merupakan penelitian normative yang didukung oleh data empiris. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik yang melakukan tindak pidana pencucian uang, partai politik berdaasarkan pengertiannya merujuk kepada pengertian korporasi. Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat di pertanggungjawabankan. Adapun faktor penghambat tidak dapat ditegakkanya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang dilakukan partai politik masih terkendala pada pengertian atau definisi dari partai politik sebagai korporasi.
Co-Authors Dani Atmaja Khoirudin , Khoirudin