Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat
Hanggoro Prabowo
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI HAK PEKERJA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Hanggoro Prabowo
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 9, No 1 (2011): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.25 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v9i1.401

Abstract

The workers' right are regional minimum wages, the rational working facilities, social insurance, Working health insurance, standard for overtime wages, unemployment compensation according to Man Power Departemen and The Man Power Legislation 2003.The Industrial Affairs Solution Dispute according to The Man Power Legislation 2003 needs 3 years. Mean while 4 years for PPHI Legislation. The principle for Industrial Affairs Solution executed by businessmen, workers or worker union in discussion for agreement. In Bipatride's failure, it could be used mediation, consolation, and arbriter. The last effort on the hand of Industrial affairs solution in the state court. But the best way is the parties to solusi the problem by theirselver, impartial and the mutual gaining.
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BATURSARI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK Hanggoro Prabowo
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 10, No 1 (2012): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.779 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v10i1.316

Abstract

The Villager's chief is a leader for village development based on the poling of Village Advisory Board (Badan Permusyawarahan Desa) to arrange and manage for society interest according to historical and customary legalized and respected for Indonesian Government. The Villager's chief as a motivator on development has purpose to improve the village society welfare, to rapid an advance and four village economic activity, and village industrialization.The village development is a process of ability improvement for villager to manage social emironment to catch their social welfare in the consequence for the management.
FUNGSI LEMBAGA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCARI KEADILAN Hanggoro Prabowo
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 4, No 1 (2006): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.759 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v4i1.364

Abstract

Dengan dibentuknya PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka terdapat suatu peradilan yang mempunyai lingkup kewenangan khusus untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara, yaitu yang timbul dari sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian fungsi PTUN adalah merupakan sarana control on the administration. Adanya keengganan dari masyarakat pencari keadilan yang mencari perlindungan hukum melalui pengadilan (PTUN) karena masyarakat berpendapat tidak mungkin menang melawan pemerintah. Pencari keadilan adalah setiap orang warga negara Indonesia atau bukan, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Perlindungan hukum terhadap pencari keadilan adalah adanya peran aktif dari pemerintah dalam kehidupan masyarakat yaitu dalam mempersiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya benturan kepentngan , perselisihan atau sengketa badan atau pejabat TUN dengan masyarakat pencari keadilan.
Co-Authors