Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal hukum das sollen AMNESTI : Jurnal Hukum
Farrah Syamala Rosyda
UIN Sunan Kalijaga
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo Farrah Syamala Rosyda
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v2i1.651

Abstract

Hak anak salah satunya adalah hak pendidikan. Hak ini tetap melekat pada anak meskipun anak sedang dihadapkan dengan proses hukum atau pemidanaan dalam hal ini disebut anak pidana. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk pembinaan di LPKA sebagai upaya pembinaan dan persiapan masa depan bagi anak pidana. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hak pendidikan untuk anak pidana dilihat dari bentuk-bentuk dan prosesnya di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terkait implementasi hak pendidikan untuk anak pidana di LPKA yang akan dipublikasikan ke dalam jurnal ilmiah nasional dan buku ajar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo sebagai satu-satunya lembaga pemasyarakatan khusus anak yang ada di Jawa Tengah. Data sekunder didapatkan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang terkait. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Hak pendidikan diberikan dalam bentuk pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan dan pendidikan anak. Berbagai hak pendidikan diberikan dengan kerjasama berbagai instansi seperti dinas pendidikan, dinas sosial, kementerian agama dan lain sebagainya. Proses pemberian hak pendidikan diberikan pada tahap pembinaan awal di LPKA Kutoarjo.
URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DI INDONESIA: MENIMBANG EFEKTIVITAS ASSET RECOVERY DAN PENCEGAHAN ABUSE OF POWER Farrah Syamala Rosyda
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.5088

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas asset recovery dalam tindak pidana ekonomi, terutama korupsi dan pencucian uang, yang selama ini tidak optimal di bawah rezim KUHP, KUHAP, UU Tipikor, dan UU TPPU. Namun, urgensi tersebut berhadapan dengan potensi permasalahan hukum, seperti pelanggaran asas presumption of innocence dan risiko abuse of power oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan landasan teori hukum responsif dan keadilan restoratif untuk menilai keseimbangan antara kebutuhan pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset dapat diterapkan secara efektif melalui model non-conviction based confiscation yang diawasi lembaga peradilan, serta pengalokasian hasil rampasan untuk kepentingan korban dan masyarakat, sehingga mencerminkan sistem hukum yang adil, responsif, dan bermanfaat. Kata kunci: Perampasan Aset, Asset Recovery, Praduga Tak Bersalah
Co-Authors