Sheila Maulida Fitri
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Pengaturan Alat Bukti Elektronik sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum Sheila Maulida Fitri
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v2i1.659

Abstract

Upaya penegakan hukum mustahil dipisahkan dari proses pembuktian. Keberadaan bukti elektronik membawa suatu perubahan dalam sistem penegakan hukum di era teknologi dan informasi. Dalam perjalanannya, sistem hukum Indonesia dinilai belum lengkap mengatur prosedur penanganan bukti elektronik dan adanya dualisme penafsiran kedudukan bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana. Artikel ini mengkaji problematika kebijakan pengaturan bukti elektronik di Indonesia dan urgensi pengaturan bukti elektronik guna mencapai kepastian hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah yudiris-normatif yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Berdasarkan kajian perundang-undangan, terdapat dualisme penafsiran kedudukan bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dan ketidaklengkapan pengaturan prosedur perolehan, pemeriksaan serta pengelolaan alat bukti elektronik. Sudah seharusnya pemerintah mendukung upaya pencapaian kepastian hukum dengan mencantumkan alat bukti elektronik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni Sheila Maulida Fitri
Lex Renaissance Vol 5 No 4 (2020): OKTOBER 2020
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol5.iss4.art3

Abstract

Law always comes late as opposed to the social deveopment, existing laws are sometimes no longer able to provide solutions to social problems that occur. It is the same with defamation offenses that are blooming in Indonesia. Settlement of cases through criminal law is considered ineffective to resolve the existing problems. This study aims to identify the problem of law enforcement on defamation offenses in Indonesia and providing the right arguments on the urgency of decriminalizing defamation offenses and altering them onto violations of civil law instead. The research method used is a normative juridical with statutory,analytical approach and comparative approaches. The results of the study conclude that law enforcement on defamation offenses using criminal law efforts is considered ineffective because of problems in the material and formal legal aspects of the related article. The imposition of sanctions in the form of corporal punishment actually creates a new social problem and often does not fulfill the sense of justice for both the perpetrator and the victim, especially if the perpetrator's actions cause material losses. Hence the settlement through civil law is considered very appropriate considering that the majority of defamation occurs between individuals. This is also in order to re-establish the existence of criminal law as the ultimum remedium